yang dikobarkan oleh Donald Trump telah membuat Amerika Serikat (AS) dan China melakukan aksi saling balas-balasan tarif bea masuk impor. Penerapan bea masuk ini dimulai sejak 6 Juli 2018.
Pertama, perlu dibahas terlebih dahulu dari sisi perdagangan. Pertumbuhan ekspor China tetap bertahan di level 2 digit, hingga bulan Oktober 2018.
Capaian ini didukung oleh adanya pengiriman pesanan barang yang mendahului jadwal yang sebenarnya (
frontloading) sebelum bea masuk berlaku lebih besar, pelemahan yuan China, dan ekonomi AS yang tumbuh dengan cukup solid.
Ekspor Beijing ke Washington membukukan ekspansi sebesar 2 digit secara 6 bulan berturut-turut hingga bulan Oktober 2018. Data ini mengindikasikan bahwa perubahan arus perdagangan sejauh ini belum terlihat cukup nyata.
Berdasarkan tinjauannya pada daftar barang-barang impor AS dari China, UOB menyampaikan bahwa produk-produk yang paling terpukul oleh bea masuk adalah pupuk, kendaraan bermotor, dan mesin pengolahan logam. Ketiga komoditas itu sudah mulai mencatatkan penurunan performa ekspor.
Akan tetapi, sejauh ini penurunan itu dapat dikompensasi oleh kenaikan ekspor komoditas China lainnya, yang dilakukan secara
front loading. Pasalnya, pelaku usaha ingin menghindari kemungkinan bea masuk yang lebih besar pada tahun depan.
Alhasil, hal ini tetap mendorong ekspor China tumbuh positif sejauh ini. Walaupun begitu, UOB berpendapat apabila hubungan dagang AS-China makin memburuk, bukan tidak mungkin kasus beralihnya arus perdagangan akan terjadi.
Hal ini terindikasi dari oleh penurunan tajam dari indeks
Purchasing Manager Index (PMI) untuk pemesanan ekspor, yang artinya memroyeksikan lemahnya ekspor Beijing ke depan.
Berdasarkan riset dari Bank Negara Malaysia, estimasi pengalihan arus dagang dari China ke depan dapat mencapai US$ 140 miliar.
(BERLANJUT KE HALAMAN 3)
[Gambas:Video CNBC]
Kedua, perlu dibahas dari sisi investasi. Survei teranyar yang ditulis oleh The American Chamber of Commerce in South China menunjukkan bahwa hampir 80% dari perusahaan yang disurvei telah mengalami “dampak serius atau dampak negatif” dari bea masuk.
Akibat berkecamuknya perang dagang, nyaris setengah dari responden melaporkan hilangnya pangsa pasar, direbut oleh perusahaan dari luar negeri. Berdasarkan temuan survei, top 3 negara kompetitor perebut pasar itu adalah Vietnam, Jerman, dan Jepang.
Situasi ini lantas berdampak pada keputusan investasi perusahaan-perusahaan tersebut, di mana lebih dari 60% perusahaan kini menunda atau membatalkan investasi ke China. Sejumlah perusahaan dengan persentase yang sama juga mempertimbangkan relokasi ke industri pengolahan di luar China.
Kawasan Asia Tenggara merupakan pilihan utama tujuan relokasi bagi sebagian besar perusahaan, mengindikasikan adanya secercah cahaya bagi kawasan ini.
Bahkan sebelum meletusnya perang dagang AS-China, perusahaan asing (termasuk China) sudah melirik negara-negara Asia Tenggara untuk menanamkan investasinya, di mana termasuk inisiatif
Belt and Road yang diusung China.
Daya tarik negara-negara kawasan Asia Tenggara berasal dari biaya produksi dan upah tenaga kerja yang lebih rendah, insentif pajak, dan akses yang lebih baik pada pasar regional.
Sektor industri pengolahan di Asia Tenggara akan menjadi penerima manfaat paling besar, mengingat sektor ini telah menerima porsi terbesar investasi dari China dalam 2 tahun terakhir.
Berdasarkan jenis industrinya,
Economist Intelligence Unit (EIU) melihat Malaysia dan Vietnam akan menjadi penerima manfaat utama untuk segmen Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pasalnya, di dua negara itu sudah hadir perusahaan elektronik utama dunia, sehingga memudahkan proses pemindahan investasi dan produksi.
BACA: RI di Tengah Perang Dagang AS & China, Menang Atau Pecundang?
Dengan alasan yang sama, Thailand dan Malaysia menjadi dua negara paling untung di segmen otomotif, mengingat sudah solidnya jaringan ekspor di duet negara tersebut. Sementara itu, Vietnam, yang memang sudah menjadi pusat produksi garmen utama di kawasan, akan mampu menjadi penerima manfaat terbesar di segmen garmen.
Bagaimana Indonesia? Sayang, EIU menilai manfaat yang akan diterima RI tidak akan sebesar negara-negara tetangga. Alasannya adalah produksi industri pengolahan yang terbatas, jaringan perdagangan internasional yang belum berkembang, serta hambatan dari segi infrastruktur dan iklim usaha.
Bahkan, Indonesia menjadi negara pecundang atau sulit menyerap aliran investasi, khusus di sektor garmen. Penyebab utamanya adalah penggunaan teknologi garmen yang cenderung sudah ketinggalan zaman, serta rendahnya minat investasi ke sektor ini.
(BERLANJUT KE HALAMAN 4)
[Gambas:Video CNBC]
Berdasarkan dari data investasi terbaru yang diolah UOB, investasi Taiwan dan Thailand di sepanjang tahun berjalan (year-to-date/YTD) sudah melampaui capaian di tahun 2017. Sementara itu, Vietnam adalah negara dengan yang menarik jumlah investasi terbesar, dibandingkan dengan negara lainnya.
Bagaimana dengan Indonesia? Sayangnya, performa investasi RI tidak secemerlang dua negara yang disebutkan di atas.
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal, (BKPM) realisasi investasi RI di kuartal III-2018 turun 1,6% dibandingkan pada kuartal III-2017. Total investasi menjadi Rp 173,8 triliun di kuartal III-2018.
Dari jumlah tersebut porsi penanaman modal asing (FDI) tercatat sebesar Rp 89,1 triliun atau turun 20,2% dibandingkan pada periode yang sama tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp 111,7 triliun.
Dengan capaian ini, FDI sudah jatuh untuk kedua kalinya berturut-turut di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Pada kuartal II-2018, PMA juga anjlok 12,9% secara tahunan (year-on-year/YoY).
Apabila ditelusuri lebih jauh, FDI kuartal III-2018 jatuh ke level terendah dalam 3,5 tahun terakhir, atau sejak kuartal I-2015. Apabila dibandingkan per kuartal III, capaian kuartal lalu menjadi yang terlemah sejak kuartal III-2014.
Hal ini lantas menempatkan RI di posisi yang kurang menguntungkan untuk dapat menerima manfaat dari perubahan rantai pasokan dunia, jika skala perang dagang AS-China semakin membesar. Investor pasti lebih tertarik dengan negara yang memiliki catatan investasi yang sehat, misalnya Taiwan, Thailand, dan Vietnam.
Terlebih, sebagai bagian dari
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) yang akan berlaku pada 30 Desember 2018, negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Brunei memiliki keuntungan lebih jauh untuk menarik investasi.
Sayang, RI bukan menjadi bagian dari kesepakatan tersebut, sehingga posisinya bisa lebih tidak menguntungkan.
Kini tidak hanya dari sisi institusional, seperti melonggarkan Daftar Negatif Investasi (DNI) atau menggalakkan insentif
tax holiday, RI juga perlu berbenah dari sisi struktur ekonomi. Percuma, regulasi sudah menarik, tapi performa industri dan jaringan perdagangan belum solid.
Lagi-lagi bola panas kini ada di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Mungkin ini alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan kinerja untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 2 Kementerian tersebut. Supaya bisa lebih semangat membenahi permasalahan yang mendesak ini.
(TIM RISET CNBC INDONESIA)
[Gambas:Video CNBC]
