Dikritik Prabowo-Sandi & Pengusaha, Jokowi Batalkan DNI UMKM
Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia
29 November 2018 14:25
Jakarta, CNBC Indonesia - Defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) merupakan masalah utama dalam perekonomian Indonesia. Bank Indonesia (BI) melaporkan CAD anjlok hingga menembus US$ 8,85 miliar atau 3,37%.
Merespons kondisi itu, pemerintah secara resmi mengumumkan peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi XVI di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/11/2018). Salah satu bagian dari paket kebijakan itu adalah revisi daftar negatif investasi (DNI).
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso menjelaskan alasan di balik revisi DNI yang selama ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016.
"Secara kuantitatif ada 82% atau 83 dari 101 bidang usaha yang memberikan keterbukaan bagi PMA (penanaman modal asing). Hasilnya belum optimal di mana ada 51 bidang usaha yang tidak ada peminatnya sama sekali," ujar Bambang di Kemenko Perekonomian, Jumat (16/11/2018).
Setelah pengumuman ada kebingungan lantaran disebutkan bahwa ada 54 bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI atau dengan kata lain terbuka 100% untuk PMA. Bidang usaha itu antara lain usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti warung internet.
Namun ternyata, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam konferensi pers di kantornya, 19 November 2018, menyebutkan hanya 25 bidang usaha yang dibuka penuh untuk investasi asing.
Sebelumnya, ke-25 bidang usaha itu sudah terbuka dengan persentase beragam, mulai dari 49%, 67%, 90%, dan 97%. "Waktu kita survei, asing yang masuk kecil sekali, bahkan kebanyakan dari 25 bidang itu nol yang masuk," kata Darmin.
Kritik oposisi dan pengusaha
Ketidakjelasan ihwal revisi DNI telah memantik kritikan tajam dari berbagai pihak. Mulai dari calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hingga para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Ditemui di sela Indonesia Economic Forum di Hotel Shangri La, Jakarta, Rabu (21/11/2018), Prabowo menilai ada ketidaktegasan dalam mengambil kebijakan. "Saya bingung, hari ini bilang A, besok beda. Sebelumnya 54 (bidang usaha), kemudian berubah angkanya," ujarnya.
Sandiaga pun mengatakan Paket Kebijakan Ekonomi XVI patut dipertanyakan. "Ini pertanda pemerintah panik dot kom atau benar-benar ekonomi kita sedang demam," kata Sandiaga dalam diskusi di rumah pemenangan Prabowo-Sandiaga, Jakarta, Rabu (21/11/2018).
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani menilai DNI tidak terlalu penting untuk direlaksasi. Demikian disampaikan Hariyadi saat ditemui di kantor Apindo, Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Salah satu alasan di balik penilaian Hariyadi adalah sektor-sektor yang direlaksasi tidak begitu menarik untuk investor asing seperti survei dan penyewaan mesin. "Kebanyakan kan itu sudah dikerjakan pelaku usaha domestik. Jadi kami lihat secara keseluruhan tidak terlalu penting," ujarnya.
Pada hari yang sama, Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan siap membeberkan relaksasi DNI di hadapan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).
Kesiapan Darmin menjawab permintaan dari Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani dan perwakilan Hipmi Tax Center Ajib Hamdani saat bertemu di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Mantan gubernur Bank Indonesia itu menyebut ada kebingungan di kalangan petinggi Kadin dan Hipmi terkait relaksasi DNI. Salah satunya adalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Ya artinya mereka mengira UMKM itu dibuka untuk asing, padahalkan enggak," kata Darmin.
Dibatalkan Jokowi
Sepekan berselang, sosialiasi pun disampaikan Darmin dalam Rapimnas Kadin di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (28/11/2018). Turut hadir dalam kesempatan itu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tidak hanya menyampaikan sosialisasi, Jokowi memastikan akan mengeluarkan sektor UMKM dari revisi DNI yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16. "Saya putuskan di sini," ujarnya dalam keterangan pers usai menghadiri acara tersebut.
Menurut Jokowi, keputusan itu diambil setelah mendapatkan masukan dari Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia. "Barangnya (Rancangan Peraturan Presiden) itu belum sampai ke Istana, perpresnya belum saya tanda tangani," kata Jokowi.
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, sesuai arahan Presiden, lima bidang usaha, yaitu sektor UMKM dikembalikan lagi ke dalam dicadangkan atau tak lagi keluar DNI.
Dengan ini, Susiwijono mengatakan sektor lainnya di luar UMKM akan tetap dibuka untuk asing. Aturan itu hanya tinggal menunggu perpres sebagai dasar aturan dirilis. "Khusus DNI, kami susun lampirannya sekarang. Diharapkan aturan tersebut segera keluar," ujarnya.
(miq/dru) Next Article Banyak Dapat Komplain, Jokowi Batalkan Revisi DNI untuk UMKM
Merespons kondisi itu, pemerintah secara resmi mengumumkan peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi XVI di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/11/2018). Salah satu bagian dari paket kebijakan itu adalah revisi daftar negatif investasi (DNI).
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso menjelaskan alasan di balik revisi DNI yang selama ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016.
Setelah pengumuman ada kebingungan lantaran disebutkan bahwa ada 54 bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI atau dengan kata lain terbuka 100% untuk PMA. Bidang usaha itu antara lain usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti warung internet.
Namun ternyata, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam konferensi pers di kantornya, 19 November 2018, menyebutkan hanya 25 bidang usaha yang dibuka penuh untuk investasi asing.
Sebelumnya, ke-25 bidang usaha itu sudah terbuka dengan persentase beragam, mulai dari 49%, 67%, 90%, dan 97%. "Waktu kita survei, asing yang masuk kecil sekali, bahkan kebanyakan dari 25 bidang itu nol yang masuk," kata Darmin.
 Foto: Menko Perekonomian Darmin Nasution (CNBC Indonesia) |
Kritik oposisi dan pengusaha
Ketidakjelasan ihwal revisi DNI telah memantik kritikan tajam dari berbagai pihak. Mulai dari calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hingga para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Ditemui di sela Indonesia Economic Forum di Hotel Shangri La, Jakarta, Rabu (21/11/2018), Prabowo menilai ada ketidaktegasan dalam mengambil kebijakan. "Saya bingung, hari ini bilang A, besok beda. Sebelumnya 54 (bidang usaha), kemudian berubah angkanya," ujarnya.
Sandiaga pun mengatakan Paket Kebijakan Ekonomi XVI patut dipertanyakan. "Ini pertanda pemerintah panik dot kom atau benar-benar ekonomi kita sedang demam," kata Sandiaga dalam diskusi di rumah pemenangan Prabowo-Sandiaga, Jakarta, Rabu (21/11/2018).
 Foto: Infografis/visi misi prabowo sandi/Edward Ricardo |
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani menilai DNI tidak terlalu penting untuk direlaksasi. Demikian disampaikan Hariyadi saat ditemui di kantor Apindo, Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Salah satu alasan di balik penilaian Hariyadi adalah sektor-sektor yang direlaksasi tidak begitu menarik untuk investor asing seperti survei dan penyewaan mesin. "Kebanyakan kan itu sudah dikerjakan pelaku usaha domestik. Jadi kami lihat secara keseluruhan tidak terlalu penting," ujarnya.
Pada hari yang sama, Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan siap membeberkan relaksasi DNI di hadapan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).
Kesiapan Darmin menjawab permintaan dari Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani dan perwakilan Hipmi Tax Center Ajib Hamdani saat bertemu di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Mantan gubernur Bank Indonesia itu menyebut ada kebingungan di kalangan petinggi Kadin dan Hipmi terkait relaksasi DNI. Salah satunya adalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Ya artinya mereka mengira UMKM itu dibuka untuk asing, padahalkan enggak," kata Darmin.
Dibatalkan Jokowi
Sepekan berselang, sosialiasi pun disampaikan Darmin dalam Rapimnas Kadin di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (28/11/2018). Turut hadir dalam kesempatan itu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tidak hanya menyampaikan sosialisasi, Jokowi memastikan akan mengeluarkan sektor UMKM dari revisi DNI yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16. "Saya putuskan di sini," ujarnya dalam keterangan pers usai menghadiri acara tersebut.
Menurut Jokowi, keputusan itu diambil setelah mendapatkan masukan dari Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia. "Barangnya (Rancangan Peraturan Presiden) itu belum sampai ke Istana, perpresnya belum saya tanda tangani," kata Jokowi.
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, sesuai arahan Presiden, lima bidang usaha, yaitu sektor UMKM dikembalikan lagi ke dalam dicadangkan atau tak lagi keluar DNI.
Dengan ini, Susiwijono mengatakan sektor lainnya di luar UMKM akan tetap dibuka untuk asing. Aturan itu hanya tinggal menunggu perpres sebagai dasar aturan dirilis. "Khusus DNI, kami susun lampirannya sekarang. Diharapkan aturan tersebut segera keluar," ujarnya.
(miq/dru) Next Article Banyak Dapat Komplain, Jokowi Batalkan Revisi DNI untuk UMKM
Most Popular