Polemik Relaksasi DNI yang Kian Memanas

Tiga hari setelah pengumuman, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengklarifikasi soal sektor usaha yang boleh dimasuki 100% oleh investor asing. Darmin menyebut menyebut hanya 25 bidang usaha yang dibuka penuh untuk investasi asing.

Ia menyebutkan 25 bidang usaha tersebut sebelumnya sudah terbuka untuk asing dengan gradasi beragam, antara lain 49%, 67%, 90% dan 97%, dan sekarang pemerintah memutuskan untuk membuka hingga 100%.

"Waktu kita survei, asing yang masuk kecil sekali, bahkan kebanyakan dari 25 bidang itu nol yang masuk. Makanya kita bikin 100% karena sebelumnya terlalu sedikit yang investasi," katanya.

"Bidangnya meliputi energi dan sumber daya mineral 8 bidang usaha, komunikasi dan informatika 8 bidang, pariwisata 2 bidang, perhubungan 2 bidang serta ketenagakerjaan dan kesehatan 3 bidang."

Pilihan Redaksi Senasib dengan Bursa Asia, IHSG Turun Tipis Seminggu Ini Ini Aksi Tipu Eksportir Baja Asing yang Rugikan RI Rp 222 T Meroket Hingga 307%, Ini 5 Saham Paling Cuan Sepekan

Selanjutnya, ia menyatakan bahwa ada 4 kelompok lain yang secara kualifikasi dikeluarkan dari DNI. Pertama, 4 bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM, seperti pengupasan umbi-umbian dan warnet, karena tidak perlu mengurus izin di BKPM. 

Perubahan ini pun mendapat perhatian dari Calon Presiden nomor 02, Prabowo Subianto yang mengaku bingung atas Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 yang belum lama ini dirilis pemerintah. 

Pasalnya, revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang masuk dalam paket tersebut, tidak tersampaikan dengan jelas. Dalam hal ini, Prabowo melihat adanya ketidaktegasan dalam mengambil kebijakan. 

"Saya bingung, hari ini bilang A besok beda. Sebelumnya 54, kemudian berubah angkanya," kata Prabowo kepada awak media usai menjadi pembicara dalam Indonesia Economic Forum di Hotel Shangri La, Rabu (21/11/2018).

[Gambas:Video CNBC]

Aturan belum diterbitkan, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maruarar Sirait sudah mengkritik kebijakan terbaru pemerintah yang diumumkan Menko Perekonomian Darmin Nasution tersebut. 

Maruarar mempertanyakan soal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang boleh dimasukin 100% oleh asing. 

"Saya minta diganti. UMKM kan penyangga ekonomi kita jadi harus dilindungi. Masa sih urusan membersihkan umbi-umbian, warnet, mesti asing? gak usahlah, itu UMKM saja," kata Maruarar. 

Namun Darmin segera merespons kritik tersebut. 

"Pengupasan kulit umbi dan warnet itu sebetulnya tidak mungkin masuk PMA (penanaman modal asing) karena PMA itu minimum modal Rp 10 miliar," ujar Darmin dalam keterangan pers di kantornya, Senin (19/11/2018).

Jokowi juga merespons kritik Maruara. Presiden mengungkapkan kebijakan investasi harus didesain untuk memajukan kepentingan nasional.

"Jadi bukan hanya pada penciptaan lapangan kerja baru tetapi dan menurunkan angka pengangguran tetapi juga bisa memperkuat pelaku ekonomi domestik, khususnya UMKM," kata Jokowi.

"Caranya dengan memanfaatkan transfer alih teknologi yang ada, serta mendorong kemitraan usaha besar dengan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro."

[Gambas:Video CNBC]

Relaksasi DNI juga mendapat sambutan kurang positif dari pengusaha. Pengusaha bingung dengan calon kebijakan tersebut karena belum tersosialisasi apalagi tidak melibatkan pengusaha.

Bahkan, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, mengingatkan Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla agar tidak terburu-buru dalam mengimplementasikan kebijakan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). 

"Pada saat ini kami rekomendasikan pemerintah jangan buru-buru. Evaluasi bersama. Ditunda dulu. Jangan laksanakan sebelum kita tahu bahwa isinya benar. Baik pengusaha lokal dan asing ingin tahu ini apa," ungkap Shinta di sela Indonesia Economic Forum di Hotel Shangri La Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Dia memandang, saat ini banyak pihak dibuat bingung dengan kebijakan itu. Pasalnya, terdapat sejumlah kesalahan interpretasi dalam merespons relaksasi DNI yang masuk Paket Kebijakan Ekonomi ke-16.

"Saat ini bingung dengan isinya. Katanya gak pengaruh dengan UMKM. Tapi ada sektor yang dibuka 100% PMA, apa benar UMKM gak kena di sektor-sektor itu?" dia mempertanyakan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani punya penilaian yang lebih keras. Menurutnya daftar negatif investasi (DNI) tidak terlalu penting untuk direlaksasi. 

Salah satu alasan di balik penilaian Hariyadi adalah sektor-sektor yang direlaksasi tidak begitu menarik untuk investor asing seperti survei dan penyewaan mesin. "Kebanyakan kan itu sudah dikerjakan pelaku usaha domestik. Jadi kami lihat secara keseluruhan tidak terlalu penting," ujarnya.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) juga awalnya minta ditunda karena sebab aturan tersebut belum mendapatkan masukan dari dunia usaha. Namun akhirnya Kadin melunak dengan meminta pemerintah mensosialisasikan kebijakan tersebut.

Ketua Umum Kadin Rosan Roeslan mengatakan, sosialisasi itu penting lantaran Kadin dan kalangan usaha lainnya merasa tidak dilibatkan dalam relaksasi DNI. "Jadi kami dari pengusaha, kita akan lakukan sosialisasi dan dengar masukan dari pengusaha dan asosiasi, karenakan jumlahnya banyak ada 54 bidang usaha."

[Gambas:Video CNBC]