Polemik Relaksasi DNI yang Kian Memanas

Aturan belum diterbitkan, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maruarar Sirait sudah mengkritik kebijakan terbaru pemerintah yang diumumkan Menko Perekonomian Darmin Nasution tersebut. 

Maruarar mempertanyakan soal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang boleh dimasukin 100% oleh asing. 

"Saya minta diganti. UMKM kan penyangga ekonomi kita jadi harus dilindungi. Masa sih urusan membersihkan umbi-umbian, warnet, mesti asing? gak usahlah, itu UMKM saja," kata Maruarar. 

Namun Darmin segera merespons kritik tersebut. 

"Pengupasan kulit umbi dan warnet itu sebetulnya tidak mungkin masuk PMA (penanaman modal asing) karena PMA itu minimum modal Rp 10 miliar," ujar Darmin dalam keterangan pers di kantornya, Senin (19/11/2018).

Jokowi juga merespons kritik Maruara. Presiden mengungkapkan kebijakan investasi harus didesain untuk memajukan kepentingan nasional.

"Jadi bukan hanya pada penciptaan lapangan kerja baru tetapi dan menurunkan angka pengangguran tetapi juga bisa memperkuat pelaku ekonomi domestik, khususnya UMKM," kata Jokowi.

"Caranya dengan memanfaatkan transfer alih teknologi yang ada, serta mendorong kemitraan usaha besar dengan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro."

[Gambas:Video CNBC]

(roy/roy)

Pages

Next