Polemik Relaksasi DNI yang Kian Memanas
Tim CNBC Indonesia, CNBC Indonesia
24 November 2018 14:59
Relaksasi DNI juga mendapat sambutan kurang positif dari pengusaha. Pengusaha bingung dengan calon kebijakan tersebut karena belum tersosialisasi apalagi tidak melibatkan pengusaha.
Bahkan, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, mengingatkan Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla agar tidak terburu-buru dalam mengimplementasikan kebijakan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI).
"Pada saat ini kami rekomendasikan pemerintah jangan buru-buru. Evaluasi bersama. Ditunda dulu. Jangan laksanakan sebelum kita tahu bahwa isinya benar. Baik pengusaha lokal dan asing ingin tahu ini apa," ungkap Shinta di sela Indonesia Economic Forum di Hotel Shangri La Jakarta, Rabu (21/11/2018).
Dia memandang, saat ini banyak pihak dibuat bingung dengan kebijakan itu. Pasalnya, terdapat sejumlah kesalahan interpretasi dalam merespons relaksasi DNI yang masuk Paket Kebijakan Ekonomi ke-16.
"Saat ini bingung dengan isinya. Katanya gak pengaruh dengan UMKM. Tapi ada sektor yang dibuka 100% PMA, apa benar UMKM gak kena di sektor-sektor itu?" dia mempertanyakan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani punya penilaian yang lebih keras. Menurutnya daftar negatif investasi (DNI) tidak terlalu penting untuk direlaksasi.
Salah satu alasan di balik penilaian Hariyadi adalah sektor-sektor yang direlaksasi tidak begitu menarik untuk investor asing seperti survei dan penyewaan mesin. "Kebanyakan kan itu sudah dikerjakan pelaku usaha domestik. Jadi kami lihat secara keseluruhan tidak terlalu penting," ujarnya.
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) juga awalnya minta ditunda karena sebab aturan tersebut belum mendapatkan masukan dari dunia usaha. Namun akhirnya Kadin melunak dengan meminta pemerintah mensosialisasikan kebijakan tersebut.
Ketua Umum Kadin Rosan Roeslan mengatakan, sosialisasi itu penting lantaran Kadin dan kalangan usaha lainnya merasa tidak dilibatkan dalam relaksasi DNI. "Jadi kami dari pengusaha, kita akan lakukan sosialisasi dan dengar masukan dari pengusaha dan asosiasi, karenakan jumlahnya banyak ada 54 bidang usaha."
[Gambas:Video CNBC]
(roy/roy)
Bahkan, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, mengingatkan Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla agar tidak terburu-buru dalam mengimplementasikan kebijakan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI).
"Pada saat ini kami rekomendasikan pemerintah jangan buru-buru. Evaluasi bersama. Ditunda dulu. Jangan laksanakan sebelum kita tahu bahwa isinya benar. Baik pengusaha lokal dan asing ingin tahu ini apa," ungkap Shinta di sela Indonesia Economic Forum di Hotel Shangri La Jakarta, Rabu (21/11/2018).
"Saat ini bingung dengan isinya. Katanya gak pengaruh dengan UMKM. Tapi ada sektor yang dibuka 100% PMA, apa benar UMKM gak kena di sektor-sektor itu?" dia mempertanyakan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani punya penilaian yang lebih keras. Menurutnya daftar negatif investasi (DNI) tidak terlalu penting untuk direlaksasi.
Salah satu alasan di balik penilaian Hariyadi adalah sektor-sektor yang direlaksasi tidak begitu menarik untuk investor asing seperti survei dan penyewaan mesin. "Kebanyakan kan itu sudah dikerjakan pelaku usaha domestik. Jadi kami lihat secara keseluruhan tidak terlalu penting," ujarnya.
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) juga awalnya minta ditunda karena sebab aturan tersebut belum mendapatkan masukan dari dunia usaha. Namun akhirnya Kadin melunak dengan meminta pemerintah mensosialisasikan kebijakan tersebut.
Ketua Umum Kadin Rosan Roeslan mengatakan, sosialisasi itu penting lantaran Kadin dan kalangan usaha lainnya merasa tidak dilibatkan dalam relaksasi DNI. "Jadi kami dari pengusaha, kita akan lakukan sosialisasi dan dengar masukan dari pengusaha dan asosiasi, karenakan jumlahnya banyak ada 54 bidang usaha."
[Gambas:Video CNBC]
(roy/roy)
Pages
Most Popular