Pengusaha Bingung Soal DNI, Minta Jokowi Jangan Buru-buru

Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
21 November 2018 16:22
Relaksasi DNI yang memberikan keleluasaan bagi investasi asing banyak interpretasi yang buat pengusaha bingung.
Foto: REUTERS/Beawiharta
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, mengingatkan pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla agar tidak terburu-buru dalam mengimplementasikan kebijakan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI)

"Pada saat ini kami rekomendasikan pemerintah jangan buru-buru. Evaluasi bersama. Ditunda dulu. Jangan laksanakan sebelum kita tahu bahwa isinya benar. Baik pengusaha lokal dan asing ingin tahu ini apa," ungkap Shinta di sela Indonesia Economic Forum di Hotel Shangri La Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Dia memandang, saat ini banyak pihak dibuat bingung dengan kebijakan itu. Pasalnya, terdapat sejumlah kesalahan interpretasi dalam merespons relaksasi DNI yang masuk Paket Kebijakan Ekonomi ke-16.

"Saat ini bingung dengan isinya. Katanya gak pengaruh dengan UMKM. Tapi ada sektor yang dibuka 100% PMA, apa benar UMKM gak kena di sektor-sektor itu?" dia mempertanyakan.

Selain itu, perihal kemitraan dalam hal investasi asing, pihaknya juga belum mendapat pemahaman. "Perlu diperjelas polanya seperti apa. Katanya kan sudah dibagi kelompok-kelompok, tapi kami ingin tahu," tandasnya.

Lebih lanjut, dia mengaku bahwa para pengusaha tidak diajak bicara terkait kebijakan ini. Dampaknya, kebijakan yang harusnya berimbas positif justru menuai polemik.

"Salahnya Pemerintah kenapa gak komunikasi dulu, kan ada Kadin, Apindo dan HIPMI. Diajak bicara lah, jadi bisa keluar sama-sama sehingga tidak timbulkan polemik," urainya.

Dia mendorong pemerintah agar secepatnya meredam polemik revisi DNI. Sebab, menurutnya tujuan dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 sangatlah penting, yakni menarik investasi yang lebih banyak di Indonesia.

"Tapi komunikasinya mungkin perlu diperbaiki. Kami juga akan konsultasi dulu dengan para konstituen, pengusaha, untuk disampaikan pemerintah. Apapun prosesnya, sebelumnya kebijakan baru keluar kalau bisa dikonsultasikan dulu. Sudah kami ingatkan berkali-kali," tandasnya.

[Gambas:Video CNBC]



(roy/roy) Next Article Polemik Relaksasi DNI yang Kian Memanas

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular