Dituding Tidak Pro UMKM, Ini Jawaban Jokowi

Arys Aditya, CNBC Indonesia
21 November 2018 12:42
Paket Kebijakan ke-16 mulai insentif pajak, investasi hingga UMKM.
Foto: Doorstop Presiden RI Joko Widodo (CNBC Indonesia/Arys Aditya)
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo menangkis anggapan bahwa Pemerintah tidak mendukung UMKM melalui Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 yang di antaranya melepaskan sepenuhnya berbagai bidang usaha untuk asing.

Dalam rapat terbatas tentang investasi dan insentif perpajakan, Rabu (21/11/2018), Presiden mengungkapkan kebijakan investasi harus didesain untuk memajukan kepentingan nasional.

"Jadi bukan hanya pada penciptaan lapangan kerja baru tetapi dan menurunkan angka pengangguran tetapi juga bisa memperkuat pelaku ekonomi domestik, khususnya UMKM," kata Jokowi.

"Caranya dengan memanfaatkan transfer alih teknologi yang ada, serta mendorong kemitraan usaha besar dengan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro."

Ia menambahkan, insentif yang dilancarkan oleh Pemerintah juga harus menyasar pada sektor-sektor yang memperkuat industri nasional.

"Jadi hilirisasi dari bahan mentah ke industri pengolahan, dan memperkuat industri yang berorientasi ekspor, bisa memberikan nilai tambah, sehingga kita bisa merevitalisasi industri dan dapat mengurangi impor bahan baku serta menumbuhkan industri yang memanfaatkan sumber daya ekonomi lokal yang kita miliki."

Secara umum, Presiden mengatakan seluruh kebijakan insentif dan investasi didorong untuk membuat daya tarik Indonesia lebih kompetitif. Sehingga, lanjutnya, berbagai kebijakan harus dievaluasi secara berkala.

"Kita tahu defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan kita memerlukan ini, memerlukan perbaikan dan dengan investasi dan ekspor inilah kita dengan perbaikan itu."

[Gambas:Video CNBC]



(roy/roy) Next Article Di Paket Ekonomi 16, Biang Kerok Defisit RI Malah Dilupakan

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular