Di Paket Ekonomi 16, Biang Kerok Defisit RI Malah Dilupakan
Arys Aditya, CNBC Indonesia
16 November 2018 12:32
Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah baru saja melansir Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 yang berisi 3 kebijakan, yaitu perluasan insentif tax holiday, relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dan pengaturan devisa hasil ekspor (DHE).
Dalam PKE ke-16 tersebut, Pemerintah sama sekali tidak menyentuh persoalan defisit minyak dan gas yang menjadi 'penyakit' dalam neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan Indonesia sepanjang tahun ini.
Sepanjang tahun ini, BPS mencatat impor migas naik 23,66% yoy dan menjadi faktor kunci yang membuat neraca dagang RI defisit hingga US$ 5,51 miliar ytd.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan Pemerintah menilai kebijakan kewajiban bauran 20% alias B20 dan kenaikan harga BBM non subsidi masih memadai.
"Ini memang tidak untuk migas. Kebijakan kita kan sudah dibuat, B20 dan BBM non subsidi naik harganya. Semestinya itu sudah cukup," ujar Darmin usai konferensi pers peluncuran PKE ke-16 di Kantor Presiden, Jumat (16/11/2018).
Ia mengemukakan pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh pada pekan ini, yakni dengan mengumpulkan data mentah seluruh impor solar yang dilakukan oleh 12 perusahaan, termasuk PT Pertamina (Persero).
"Kita masih cari tahu juga dari raw data, berapa sih sebenarnya impor dari 12 perusahaan itu. Kalau sudah ada data, baru nanti kesimpulannya bisa keluar. Senin atau Selasa kita umumkan."
(gus) Next Article Jurus Jokowi Tarik Devisa Dirilis, Semoga Ekonomi Tak Bocor
Dalam PKE ke-16 tersebut, Pemerintah sama sekali tidak menyentuh persoalan defisit minyak dan gas yang menjadi 'penyakit' dalam neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan Indonesia sepanjang tahun ini.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan Pemerintah menilai kebijakan kewajiban bauran 20% alias B20 dan kenaikan harga BBM non subsidi masih memadai.
"Ini memang tidak untuk migas. Kebijakan kita kan sudah dibuat, B20 dan BBM non subsidi naik harganya. Semestinya itu sudah cukup," ujar Darmin usai konferensi pers peluncuran PKE ke-16 di Kantor Presiden, Jumat (16/11/2018).
Ia mengemukakan pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh pada pekan ini, yakni dengan mengumpulkan data mentah seluruh impor solar yang dilakukan oleh 12 perusahaan, termasuk PT Pertamina (Persero).
"Kita masih cari tahu juga dari raw data, berapa sih sebenarnya impor dari 12 perusahaan itu. Kalau sudah ada data, baru nanti kesimpulannya bisa keluar. Senin atau Selasa kita umumkan."
(gus) Next Article Jurus Jokowi Tarik Devisa Dirilis, Semoga Ekonomi Tak Bocor
Most Popular