Dijanjikan Minggu ini, Apakah Perpres DNI Sudah Terbit?
23 November 2018 15:46
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/11/2018). Salah satu poin utama kebijakan itu adalah relaksasi daftar negatif investasi (DNI). Dasar hukum relaksasi DNI adalah peraturan presiden (perpres).
Kendati demikian, selepas diumumkan, relaksasi DNI menjadi polemik. Ini karena kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merasa tidak dilibatkan.
Terlepas dari polemik itu, pemerintah sebelumnya menargetkan perpres relaksasi DNI terbit pada pekan ini. Lantas, apakah perpres tersebut sudah diterbitkan? Darmin menjawab saat ditemui di kantornya, Jumat (23/11/2018).
"Loh gini. Saya kan gak bilang terbitnya hari ini. Tapi kalau yang PMK, yang fasilitas perpajakan itu PMK (peraturan menteri keuangan), bukan perpres (peraturan presiden), bukan PP (peraturan pemerintah), ya dia bisa sewaktu-waktu diteken. Bisa hari ini, bisa hari Senin," katanya.
Menurut dia, langkah terpenting saat ini adalah memberikan sosialisasi terlebih dahulu terkait relaksasi DNI kepada Kadin dan Hipmi. Setelah sosialisasi selesai, Menko Darmin baru akan serahkan draft Perpres DNI ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sosialisasi akan dilakukan bersamaan dengan rapat pimpinan nasional (rapimnas) Kadin Indonesia di Solo, Jawa Tengah, 27 November 2018. "Nanti ayo saya datang, kita jelaskan. Saya sekarang bikin daftarnya satu-satu itu dijelaskan. Supaya jelaslah dan puas gitu," ujar Darmin.
Apabila penyerahan draft perpres relaksasi DNI ke Presiden mundur, maka implentasi yang direncanakan pekan depan pun molor. Terlepas dari itu, Darmin tidak menutup kemungkinan kembali mendiskusikan DNI. "Tapi benar ya kita terbuka, kita tidak mau menang-menangan sendiri ya," katanya.
[Gambas:Video CNBC] (miq/miq)
Kendati demikian, selepas diumumkan, relaksasi DNI menjadi polemik. Ini karena kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merasa tidak dilibatkan.
Terlepas dari polemik itu, pemerintah sebelumnya menargetkan perpres relaksasi DNI terbit pada pekan ini. Lantas, apakah perpres tersebut sudah diterbitkan? Darmin menjawab saat ditemui di kantornya, Jumat (23/11/2018).
"Loh gini. Saya kan gak bilang terbitnya hari ini. Tapi kalau yang PMK, yang fasilitas perpajakan itu PMK (peraturan menteri keuangan), bukan perpres (peraturan presiden), bukan PP (peraturan pemerintah), ya dia bisa sewaktu-waktu diteken. Bisa hari ini, bisa hari Senin," katanya.
Menurut dia, langkah terpenting saat ini adalah memberikan sosialisasi terlebih dahulu terkait relaksasi DNI kepada Kadin dan Hipmi. Setelah sosialisasi selesai, Menko Darmin baru akan serahkan draft Perpres DNI ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sosialisasi akan dilakukan bersamaan dengan rapat pimpinan nasional (rapimnas) Kadin Indonesia di Solo, Jawa Tengah, 27 November 2018. "Nanti ayo saya datang, kita jelaskan. Saya sekarang bikin daftarnya satu-satu itu dijelaskan. Supaya jelaslah dan puas gitu," ujar Darmin.
Apabila penyerahan draft perpres relaksasi DNI ke Presiden mundur, maka implentasi yang direncanakan pekan depan pun molor. Terlepas dari itu, Darmin tidak menutup kemungkinan kembali mendiskusikan DNI. "Tapi benar ya kita terbuka, kita tidak mau menang-menangan sendiri ya," katanya.
[Gambas:Video CNBC] (miq/miq)
