Luhut Buka Suara Soal Polemik Relaksasi DNI
Arys Aditya, CNBC Indonesia
22 November 2018 11:27
Jakarta, CNBC Indonesia - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah menunda relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).
Ketua Umum Kadin, Rosan Roeslani, merasa pihaknya tidak diajak pemerintah membahas relaksasi DNI ini.
Hal itu ditepis oleh Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengatakan pemerintah telah menjelaskan mengenai relaksasi DNI ke Kadin.
"Enggak udah dijelasin kemarin waktu rapat di Bogor. Sudah dijelaskan semua. Memang ada dulu presepsi yang salah. Mungkin penjelasan kurang detil," kata dia, Kamis (22/11/2018).
Luhut mengatakan pemerintah juga akan lebih melakukan sosialisasi kebijakan relaksasi DNI ini.
Relaksasi DNI memang dinilai sejumlah pihak membingungkan. Awalnya disebut 54 bidang usaha dikeluarkan dari DNI yang kemudian diartikan bahwa 100% penanaman modal asing bisa dilakukan. Namun, kemudian pemerintah mengatakan hanya 25 bidang usaha saja yang boleh 100% PMA.
Muncul polemik juga terkait dengan bidang usaha yang dibuka untuk asing, sebetulnya merupakan bidang yang harusnya dikerjakan oleh UMKM.
Luhut mengatakan relaksasi DNI itu justru memproteksi UMKM. "Saya enggak mau juga dong, apalagi Presiden, UMKM dimasuki asing. Misalnya ada yang dimasukin UMKM itu sampai Rp 100 miliar, border. Dipikir border yang biasa, ternyata enggak begitu. Sampai sekarang engga ada satu pun yang masuk. Ya, itu dikeluarin aja suruh asing masuk, boleh," kata Luhut.
Dia juga menepis tudingan Prabowo yang menyatakan relaksasi DNI ini tanda bahwa RI menyerah pada asing.
"Yang mana? Enggak ada, makanya baca dulu baik-baik baru berkomentar. Jadi kalau sudah kita baca baik-baik komentarin. Kita tidak pengen rakyat kita susah. Memangnya hanya kamu saja yang sayang sama negeri ini? Kita juga sayang kok sama negeri ini."
(ray/roy) Next Article Luhut: Revisi DNI Belum Bisa Selamatkan CAD Tahun ini
Ketua Umum Kadin, Rosan Roeslani, merasa pihaknya tidak diajak pemerintah membahas relaksasi DNI ini.
Hal itu ditepis oleh Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengatakan pemerintah telah menjelaskan mengenai relaksasi DNI ke Kadin.
Luhut mengatakan pemerintah juga akan lebih melakukan sosialisasi kebijakan relaksasi DNI ini.
Relaksasi DNI memang dinilai sejumlah pihak membingungkan. Awalnya disebut 54 bidang usaha dikeluarkan dari DNI yang kemudian diartikan bahwa 100% penanaman modal asing bisa dilakukan. Namun, kemudian pemerintah mengatakan hanya 25 bidang usaha saja yang boleh 100% PMA.
Muncul polemik juga terkait dengan bidang usaha yang dibuka untuk asing, sebetulnya merupakan bidang yang harusnya dikerjakan oleh UMKM.
Luhut mengatakan relaksasi DNI itu justru memproteksi UMKM. "Saya enggak mau juga dong, apalagi Presiden, UMKM dimasuki asing. Misalnya ada yang dimasukin UMKM itu sampai Rp 100 miliar, border. Dipikir border yang biasa, ternyata enggak begitu. Sampai sekarang engga ada satu pun yang masuk. Ya, itu dikeluarin aja suruh asing masuk, boleh," kata Luhut.
Dia juga menepis tudingan Prabowo yang menyatakan relaksasi DNI ini tanda bahwa RI menyerah pada asing.
"Yang mana? Enggak ada, makanya baca dulu baik-baik baru berkomentar. Jadi kalau sudah kita baca baik-baik komentarin. Kita tidak pengen rakyat kita susah. Memangnya hanya kamu saja yang sayang sama negeri ini? Kita juga sayang kok sama negeri ini."
(ray/roy) Next Article Luhut: Revisi DNI Belum Bisa Selamatkan CAD Tahun ini
Most Popular