Darmin: Daftar Negatif Investasi Sedang Direvisi Lagi
Efrem Siregar, CNBC Indonesia
15 October 2019 12:53
Jakarta, CNBC Indonesia - Menko Perekonomian Darmin Nasution mengaku pemerintah tengah merevisi kembali Daftar Negatif Investasi (DNI). Finalisasi DNI sempat dilakukan pada Juli lalu.
"Kita malah sedang me-review lagi sebenarnya, karena nanti kita lihat apa saja yang perlu diubah dan nantinya," kata Darmin di Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Selasa (15/10/2019).
Darmin tidak menyebut alasan pemerintah me-review DNI. Ia mengaku pemerintah mempertimbangkan keberatan dari beberapa pihak.
"Jangan sekarang ditanya karena kalau yang dimasukkan lagi itu karena apa namanya keberatan dari beberapa pihak...," ucap Darmin.
DNI menjadi salah satu skema pemerintah untuk menarik masuk investasi, di samping pemangkasan izin regulasi melalui omnibus law. Skema DNI ini akan diterbitkan melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Pada pertengahan Juli lalu, Darmin sempat mengungkap pemerintah tengah merelaksasi sehingga Perpres DNI belum dapat terbit
"Kita rapat dengan menteri-menteri yang mengajukan perubahan dari daftar itu. Ada sedikit [relaksasi]. Ada yang disetujui ada yang tidak," kata Darmin di kantornya, Rabu (17/7/2019).
(hoi/hoi) Next Article Ada Potensi Lagi Sektor Usaha Dikeluarkan dari DNI, Apa Ya?
"Kita malah sedang me-review lagi sebenarnya, karena nanti kita lihat apa saja yang perlu diubah dan nantinya," kata Darmin di Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Selasa (15/10/2019).
Darmin tidak menyebut alasan pemerintah me-review DNI. Ia mengaku pemerintah mempertimbangkan keberatan dari beberapa pihak.
DNI menjadi salah satu skema pemerintah untuk menarik masuk investasi, di samping pemangkasan izin regulasi melalui omnibus law. Skema DNI ini akan diterbitkan melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Pada pertengahan Juli lalu, Darmin sempat mengungkap pemerintah tengah merelaksasi sehingga Perpres DNI belum dapat terbit
"Kita rapat dengan menteri-menteri yang mengajukan perubahan dari daftar itu. Ada sedikit [relaksasi]. Ada yang disetujui ada yang tidak," kata Darmin di kantornya, Rabu (17/7/2019).
(hoi/hoi) Next Article Ada Potensi Lagi Sektor Usaha Dikeluarkan dari DNI, Apa Ya?
Most Popular