Kejar Tayang Divestasi Freeport

News - Gustidha Budiartie & Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
25 April 2018 11:51
Tenggat penyelesaian divestasi PT Freeport Indonesia semakin dekat. Sudah sejauh mana perkembangannya dan mungkinkan bisa dieksekusi bulan ini?
Jakarta, CNBC Indonesia- Tenggat penyelesaian divestasi PT Freeport Indonesia semakin dekat. Pemerintah menjanjikan proses ini setidaknya bisa rampung di akhir bulan April. Bagaimana perkembangannya?

Janji ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pada bulan lalu. "Arahan Presiden bahwa untuk penyelesaian divestasi PT Freeport Indonesia, bahwa kalau bisa sebelum akhir April sudah selesai valuasi dan sebagainya," kata Jonan.




Saat ini, jalan yang sedang ditempuh Pemerintah, melalui PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum adalah dengan mengambil hak partisipasi (participating interest/PI) Rio Tinto di Tambang Grasberg milik Freeport sebesar 40%.

Kemajuannya, disampaikan Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin pada Jumat (13/4/2018) lalu telah sampai pada informasi bank-bank yang kemungkinan memberi pinjaman untuk membeli PI Rio Tinto. Dia belum dapat merinci bank-bank yang memiliki kemungkinan memberi pinjaman, namun dipastikan bank tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. Salah satu yang paling berpotensi akan dipilih adalah bank asal Jepang karena penetapan bunga yang rendah.

"Dari tujuh itu ada dalam dan luar negeri. Jadi karena memang asetnya [Freeport] bagus, dari pembiayaan tidak ada masalah," ujar Budi.



Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkali-kali menjanjikan divestasi juga akan rampung dalam waktu dekat.

Melalui Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, Inalum tengah menunggu jadwal Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri BUMN untuk bisa bertemu bersama untuk memberi laporan terkait nilai valuasi PI Rio Tinto. Namun, sejak 11 April 2018 lalu, pertemuan itu belum juga terealisasi dan nilai valuasi PI Rio Tinto belum ada kepastian.

Valuasi nilai saham partisipasi Rio Tinto di tambang PT Freeport Indonesia ditaksir tak jauh beda dengan hitungan yang dilakukan oleh berbagai lembaga internasional, yakni senilai US$ 3,3 miliar atau setara dengan Rp 44,5 triliun. Hal itu dibenarkan oleh Budi, di mana penghitungan nilai sempat dilakukan oleh HSBC, Credit Swiss, Morgan Stanley, dan yang paling terbaru adalah Deutsche Bank.
"Deutsche Bank itu adalah salah satu indikator yang bagus," kata Budi.



Menurut seorang pejabat yang terlibat dalam proses divestasi ini, hingga saat ini Inalum masih terengah-engah mengejar target divestasi. Sementara pihak Freeport, masih menunggu aksi nyata dari pemerintah.

"Pemerintah mau April boleh, kalau kami semester pertama bisa selesai sudah bagus," ujar Juru Bicara PT Freeport Indonesia Riza Pratama kepada CNBC Indonesia, Rabu (25/4/2018).



Pakar hukum pertambangan Ahmad Redi pesimistis divestasi bisa selesai April ini karena opsi membeli saham Rio Tinto dinilai hanya membuat proses semakin kompleks. "Opsi itu merepotkan, andai ada opsi-opsi lain yang disiapkan misal stop operasi, maka ada bargaining bagi pemerintah ke Freeport Indonesia," kata Redi.

Kritik terhadap pembelian saham Rio Tinto ini juga pernah disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi. "Kami menghargai upaya pemerintah untuk mendapatkan saham mayoritas 51% dari PT Freeport Indonesia. Tapi saya menyampaikan saran kepada pemerintah agar lebih berhati-hati jika proses divestasi dilakukan lewat pembelian Participating Interest Rio Tinto," ujarnya.



Kurtubi menjelaskan, Rio Tinto bukan pemegang kontrak karya dengan pemerintah Republik Indonesia. Padahal yang diwajibkan melakukan divestasi adalah pemegang kontrak karya, dalam hal ini Freeport Indonesia.

"Jangan sampai pemerintah "terbawa" oleh skenario PT FI (Freeport) yang terkesan masih "tidak rela" untuk melepaskan sahamnya 51% kepada pihak Indonesia. Ini tentu bisa merugikan Indonesia," tegasnya.

Politisi Partai NasDem ini kembali mengingat bahwa Kontrak Karya PT FI akan habis pada tahun 2021, yang hanya tinggal 3 tahun lagi. Oleh karena itu, dia menyarankan pemerintah mempertimbangkan dan tidak melanjutkan proses divestasi yang terkesan semakin ribet dan berbelit-berlit ini. 



(gus/gus)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading