Inalum Optimistis Bisa Ambil 51% Saham Divestasi Freeport
Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
12 January 2018 16:49
Jakarta, CNBC Indonesia- Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum, Budi Gunadi Sadikin, memastikan pemerintah Indonesia bisa mengambil 51% saham divestasi dari PT Freeport Indonesia.
Budi juga yakin pemerintah bisa menyelesaikan terkait permasalahan terdapatnya hak partisipasi (participating interest/PI) milik Rio Tinto sebesar 40% di tambang Grassberg.
“Detil transaksi bisa kami sampaikan, tapi tetap kok yang kita dapatkan 51% saham,” ujar Budi di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (12/1/2018).
Budi menyampaikan pemerintah pusat dan daerah akan menjadi satu dalam naungan Inalum. Tujuannya adalah agar saham pemerintah tetap mayoritas dan tidak terpecah-pecah. “Kalau masuk sendiri nanti kepemilikannya sendiri-sendiri,” kata Budi.
Kendati kepemilikan 51% saham Freeport belum terealisasi, pemerintah Provinisi Papua dan Kabupaten Mimika secara resmi dijanjikan 10% saham Freeport. Pembagiannya adalah 7% dimiliki Pemerintah Kabupaten Mimika dan 3% lainnya dimiliki Pemerintah Provinsi Papua.
“Pembagiannya jelas, Kabupaten Mimika 7%, Provinsi Papua 3%. Kita juga ada hak-hak lain seperti dari pajak dan royalti, kita harus siapkan itu semua,” kata Gubernur Papua Lukas Enambe.
Soal proses negosiasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tak bisa menyampaikan kepada publik. Alasannya, Rio Tinto adalah perusahaan global yang tak seluruh informasi bisa dibuka ke publik. “Jadi bukan kami tidak transparan, tapi kami menghormati tata kelola korporasi,” ungkap dia.
(gus/gus) Next Article Riwayat Divestasi Freeport ke Indonesia
Budi juga yakin pemerintah bisa menyelesaikan terkait permasalahan terdapatnya hak partisipasi (participating interest/PI) milik Rio Tinto sebesar 40% di tambang Grassberg.
Budi menyampaikan pemerintah pusat dan daerah akan menjadi satu dalam naungan Inalum. Tujuannya adalah agar saham pemerintah tetap mayoritas dan tidak terpecah-pecah. “Kalau masuk sendiri nanti kepemilikannya sendiri-sendiri,” kata Budi.
Kendati kepemilikan 51% saham Freeport belum terealisasi, pemerintah Provinisi Papua dan Kabupaten Mimika secara resmi dijanjikan 10% saham Freeport. Pembagiannya adalah 7% dimiliki Pemerintah Kabupaten Mimika dan 3% lainnya dimiliki Pemerintah Provinsi Papua.
“Pembagiannya jelas, Kabupaten Mimika 7%, Provinsi Papua 3%. Kita juga ada hak-hak lain seperti dari pajak dan royalti, kita harus siapkan itu semua,” kata Gubernur Papua Lukas Enambe.
Soal proses negosiasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tak bisa menyampaikan kepada publik. Alasannya, Rio Tinto adalah perusahaan global yang tak seluruh informasi bisa dibuka ke publik. “Jadi bukan kami tidak transparan, tapi kami menghormati tata kelola korporasi,” ungkap dia.
(gus/gus) Next Article Riwayat Divestasi Freeport ke Indonesia
Most Popular