Papua dan Mimika Dapat 10% Saham Divestasi Freeport
Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
12 January 2018 14:14
Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah Pusat bersama dengan Provinsi Papua, Kabupaten Mimika, dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menandatangi perjanjian untuk mengambil saham divestasi PT Freeport Indonesia sebesar 51%. Pemerintah Papua dan Kabupaten Mimika nantinya akan mendapat hak partisipasi 10% dari saham divestasi tersebut.
"Berdasarkan perjanjian ini, pemprov dan pemda akan memiliki hak atas saham PT Freeport Indonesia sebesar 10% setelah divestasi. Porsi hak kepemilikan saham tersebut termasuk mengakomodir pemilik hak hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen usaha Freeport," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jumat (18/1/2018).
(gus/gus) Next Article Sabar, RI Baru Balik Modal Akuisisi Freeport di 2025
"Berdasarkan perjanjian ini, pemprov dan pemda akan memiliki hak atas saham PT Freeport Indonesia sebesar 10% setelah divestasi. Porsi hak kepemilikan saham tersebut termasuk mengakomodir pemilik hak hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen usaha Freeport," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jumat (18/1/2018).
Mekanisme pengambilan saham divestasi, kata Sri, melalui mekanisme korporasi, "Sehingga tidak membebani APBN atau keuangan negara." Penandatanganan tersebut merupakan kelanjutan dari kesepakatan pemerintah dengan Freeport pada 24 Agustus tahun lalu. Sri berharap Inalum dapat terus bekerja untuk proses divestasi agar selesai dan pemerintah bisa mendapatkan 51% saham Freeport.
“Saya harap ini dapat meningkatkan penerimaan negara, hilirasi industri tambang, dan meningkatkan kesepakatan kerja dan mendorong pembangunan daerah,” ungkap Sri.
Sri menegaskan agar seluruh proses pengambilan saham Freeport untuk terus dikawal dengan mengedepankan kepentingan nasional, kedaulatan, dan kepentingan masyarakat Papua dalam menggunakan sumber daya alam dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif.
“Saya harap ini dapat meningkatkan penerimaan negara, hilirasi industri tambang, dan meningkatkan kesepakatan kerja dan mendorong pembangunan daerah,” ungkap Sri.
Sri menegaskan agar seluruh proses pengambilan saham Freeport untuk terus dikawal dengan mengedepankan kepentingan nasional, kedaulatan, dan kepentingan masyarakat Papua dalam menggunakan sumber daya alam dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif.
(gus/gus) Next Article Sabar, RI Baru Balik Modal Akuisisi Freeport di 2025
Most Popular