Negosiasi Divestasi Freeport Masih Kabur

Jakarta, CNBC Indonesia - Proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia memiliki target baru, rampung pada April mendatang. Target tersebut ditetapkan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan kepada publik awal minggu ini.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan saat ini proses divestasi masih ditempuh dengan usaha pemerintah mendapatkan 40% hak partisipasi (participating interest/PI) milik Rio Tinto di Tambang Grasberg. Setelah cukup lama Kementerian ESDM mengatakan PI itu dapat langsung dikonversi menjadi saham di Freeport Indonesia, akhirnya hal tersebut dibenarkan.


"One for one, satu banding satu. 40% (PI Rio Tinto) ya 40% (saham Freeport Indonesia). Tapi mungkin detilnya tidak bisa saya kasih ke publik ya, karena masih dibicarakan," kata Executive Vice President Freeport Tony Wenas di Gedung DPR RI, Rabu (7/3/2018).


Tony menyebut, ketika pemerintah mendapatkan PI Rio Tinto, otomatis itu bisa langsung diubah menjadi saham. Setelahnya, untuk mewujudkan kepemilikan pemerintah Indonesia atas 51% saham Freeport, akan ada tambahan saham yang diambil dari saham milik Freeport McMoran.

Pilihan Redaksi Penerimaan RI dari Freeport 2017 Meroket 78% Jadi Rp 10,20 T Progres Pembangunan Smelter Freeport Capai 2,4% 40% Saham Freeport Setara Hak Rio Tinto di Tambang Grasberg

Dengan pengkonversian itu, akan terjadi dilusi atas masing-masing saham yang dimiliki pemegang saham. Namun pada akhirnya, pemerintah Indonesia akan mendapat 51%. Tony tidak bisa memastikan apakah itu bisa rampung pada bulan April, dia pun mengamini keinginan pemerintah itu. "Saya optimis saja," katanya.

Empat bahasan utama masih terus dibahas antara pemerintah dan Freeport. Tony menyebut hal itu adalah divestasi, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), kelanjutan operasi, serta stabilitas hubungan perpajakan.

Bila bola divestasi sedang berada di pemerintah dan Rio Tinto, pembangunan smelter yang harus rampung pada tahun 2022 mendatang ada di Freeport. Beberapa anggota Komisi VII DPR RI mengkritik pembangunan smelter yang tidak memiliki kejelasan.

Hal itu disebabkan ada wacana smelter akan dibangun bersama anak usaha PT Amman Mineral Nusa Tenggara, PT Amman Mineral Industri atau AMIN. Namun hal itu tidak jadi berlangsung dan Freeport tetap memilih membangun di Gresik, Jawa Timur.

"Capaiannya sampai saat ini adalah 90% dari perencanaan yang ditetapkan," sebut Tony.

Capaian itu diketahui bukan dihitung dari keseluruhan proses pembangunan smelter, melainkan capaian atas tahap perencanaan saja. Untuk pembangunan secara total, capaiannya baru sekitar 2,4% masih dengan target rampung di 2022.

Dalam kesempatan yang sama, Freeport menyampaikan total penerimaan negara dari Freeport pada tahun 2017 mencapai US$ 756 juta, meningkat 78% dibanding tahun sebelumnya yaitu US$ 424 juta. Peningkatan itu utamanya dikarenakan pembayaran dividen yang tidak pernah dilakukan dari tahun 2012 hingga 2016.

Tahun lalu, Freeport akhirnya kembali menyetor dividen dengan jumlah US$ 135 juta. Dividen sempat tidak dibayarkan karena perusahaan asal AS itu sedang fokus untuk investasi tambang bawah tanah (underground mining).
(roy/roy) Next Article ESDM: Papua dan Mimika Dapat 10% Partisipasi Saham Freeport