Pak Pos yang Berjuang Melawan Senja Kala

PT Pos Indonesia sedang dalam sorotan. Boleh dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi?
Saya mau jelaskan dulu bisnis pos ya, kalau bicara sepotong-potong nanti nggak dapat perspektif lengkap tentang industri postal, supaya bisa memahami yang baik. Postal itu institusi yang diatur melalui universal postal union (UPU) berbasis di Jenewa [Swiss], kurang lebih meliputi 162 negara. Keberadaan postal itu mandatori, setiap negara wajib memiliki perusahaan pos yang bertugas menyelenggarakan sistem pos di negara masing-masing.

Itu sebabnya pos tidak punya cabang di luar negeri, mitra kami ya pos di luar negeri itu. Jadi nggak ada Pos Indonesia cabang Singapura atau Amerika Serikat (AS). Ada regulasi yang begitu rapi diatur UPU, yang kini salah satu organ PBB, meskipun sebetulnya berdiri lebih tua dari PBB itu sendiri. Itu yang mengatur organisasi tata kelola, governance, protokol, bahkan tarif sekalipun juga untuk internasional diatur semuanya.

UPU anggotanya adalah negara yang diwakili institusi pos masing-masing, Indonesia diwakili Pos Indonesia bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, seperti itu. Dengan status ini, kedudukan Pos Indonesia unik. Tidak ada BUMN lain yang terkoneksi secara global seperti itu, tidak ada PT-PT lain yang ada badan pengaturnya di PBB. Jadi kalau ada negara mau tutup Posnya, itu urusan sampai ke UPU, kenapa kamu tutup, dan seterusnya yang panjang sekali penjelasannya.

Maka dalam sejarah hampir tidak ada ceritanya perusahaan pos ditutup. Seberapa pun beratnya situasi finansial mereka, nggak ada perusahaan pos ditutup. US Postal itu pendapatannya sekitar US$ 70 miliar, lebih dari Rp 1.000 triliun, tapi defisitnya juga Rp 100 triliun. Jadi bisa dibayangkan salah satu postal tertua di dunia mengalami defisit lebih besar karena kompetisi, persaingan tekanan teknologi, menyenangkan customer,  e-commerce, dan seterusnya. Itu contoh, dari semua member postal bisa dilacak yang mampu memberikan profit secara korporasi tidak banyak. Maksimal 30%-40% saja yang masih berlaba karena tekanan biaya yang makin meninggi.

Baca: Riwayat Pak Pos, Sang Legenda yang Terancam Tinggal Nama

Berarti secara global bisnis pos dalam tekanan?
Seluruh dunia ini. Kebanyakan juga naik turun, tahun ini laba berikutnya rugi selanjutnya bisa laba lagi dan seterusnya. Karena banyak kewajiban. Negara wajib memberikan layanan pos. Harus ada service yang bisa diakses. Sehingga jumlah kantor pos di dunia masih banyak. Kalau pun dikonversi nggak pernah menghilangkan fungsi kantor posnya.

Beberapa tahun yang lalu rasio yang disyaratkan UPU untuk kantor pos di tiap negara kurang lebih 125 kantor pos per 1 juta penduduk. Saat ini angkanya sudah diturunkan menjadi 80 kantor pos per 1 juta penduduk. Jadi untuk Pos Indonesia, kita punya 250 juta penduduk, idealnya kita punya 80 x 250 juta. Ada 20.000 kantor idealnya kita punya, sekarang baru punya 5.000 kantor. Jepang punya 24.000 kantor dengan 150 juta penduduk. Itu sangat memadai, lebih dari cukup. India punya lebih 150 ribu kantor. Di Indonesia, pos sudah ada sejak masih zaman Belanda, terus berlanjut. Segala macam aset dan akses sudah lumayan mapan.

Foto: Direktur Keuangan dan Umum PT Pos Indonesia Eddi Santosa (CNBC Indonesia/Muhammad Choirul)

Lantas, pelaksanaan kewajiban yang dijalankan Pos Indonesia sejauh apa?
Pos Indonesia juga menjalankan layanan pos universal (LPU), yang dituangkan dalam peraturan dan dibuat UU-nya. Dalam menjalankan LPU ini, Pemerintah RI menggunakan kebijakan yang diterapkan melalui Kementerian Kominfo, yaitu pertama menugaskan PT Pos Indonesia untuk membuka kantor di sekitar 2.400 kantor yang berstatus kantor layanan universal. Jadi kantor itu ada di daerah Mentawai, Natuna, Merauke, pedalaman Kalimantan, pedalaman Sulawesi, dan di mana-mana. Yang setiap tahun angkanya bergerak antara 2.450 sampai 2.475 unit dalam empat tahun terakhir.

Nah di kantor-kantor itu, ada atau tidak aktivitas produksi, kantornya harus buka karena ada kewajiban wajib hadir menyediakan layanan. Ini saja sudah berbeda dengan perusahaan kurir swasta yang tidak memiliki kewajiban menyediakan layanan atau mendirikan kantor di pelosok sana. Jadi kalau ada perusahaan swasta yang mau kirim produk ke customer di ujung Tarakan sana ya mereka lewat PT Pos juga. Mereka nggak punya meteorit.

Jadi bisa dibayangkan menyediakan kantor sebesar itu, ada nggak ada produksi mereka tetap dibayar. Jadi kalau rata-rata jumlah dua orang saja otomatis itu sudah 2.000 karyawan, belum lagi gaji ke-13 ditambah THR karyawan, segala macam, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), pesangon semua disiapkan perusahaan. Tapi pemerintah tidak mengompensasi seluruhnya. Yang dikompensasi hanya sebagian berupa gaji dan biaya operasi. Sehingga dalam menyelenggarakan kantor buka semua yang full service ada yang harus ditombok korporasi akibat semua kantor dibuka, itu satu. Kompensasinya tidak bisa menutup seluruh beban tadi.

Baca: 'Ganti Direksi Harga Mati', Ini Jajaran Petinggi PT Pos

Kemudian kedua, ada produk-produk yang juga diatur dalam LPU, tarifnya di-regulated. Kalau tarif komersial mah bebas atas kemauan penyelenggara  dan tergantung situasinya, tapi kalau LPU diatur oleh pemerintah sedemikian rupa, memperhatikan keterjangkauan, ketersediaan dan asas ekuitas atau persamaan. Produk itu tidak hanya disediakan di 2.450 kantor tadi tapi di seluruh layanan juga, misal di Pasar Baru, Tanah Abang, rest area, orang boleh pakai layanan itu.

Tarifnya sangat kompetitif sekali. Ada tarif, tentu ada harga pokok produksi atau biaya. Nah menghitungnya tidak bisa di print gitu saja. Ada harga HPP dan lain-lain, kita ada ongkos yang sangat majemuk. Kalau ditanya produk manufaktur kita punya ongkos yang sangat majemuk dan komposit sekali. Kalau ditanya bagaimana bisa kirim surat dari Jakarta ke Papua pakai perangko Rp 6.000 dan dari Jakarta ke Ciputat juga Rp 6.000.

Jadi perangko adalah solusi untuk menciptakan satu harga yang mudah bagi pelanggan. Kalau setiap titik ditimbang, diukur berat luar biasa kan. Makanya ada zona tarif yang sudah diatur pemerintah tapi tetap saja kalau volumenya nggak seimbang bisa kebayang ya. Kirim satu surat ke Wamena sana pakai tarif biasa, sampai ke Papua entah bagaimana di jalan, 1-2 minggu tapi ke Wamena harus pakai pesawat udara. Padahal perhitungan tarifnya itu hanya mencatatkan biaya kapal laut. Nah naik pesawat udaranya ya harus kita tombok, kalau enggak ya tidak sampai ke tempat tujuan. Selisih tersebut tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Alhamdulilah Pos walau mendapat tekanan seperti itu masih bisa survive, tapi tetap membawa dampak. Survive memikul beban pemerintah tapi dampaknya ke diri sendiri, nggak ada lagi tersedia cadangan funding untuk investasi, tak tersedia lagi cadangan cukup untuk secara rutin menaikkan kesejahteraan karyawan.

Jadi ada tugas yang harus ditunaikan, kami dapat bantuan kompensasi bantuan operasi layanan pos universal namanya BOLPU yang jumlahnya secara umum lebih kecil dari biaya yang kita keluarkan. Itu untuk sebagian operasional kantor saja, produksi nggak dihitung, atau selisih itu tadi juga nggak dihitung. Komposit dari beban yang timbul masih lebih besar dari aktual kompensasinya, itu catatan kita kenapa situasi makin lama makin krusial, tapi biaya ini naik terus dan terus.

Foto: Infografis/Begini Sejarah PT Pos Sejak Zaman Kompeni/Arie Pratama

Kondisi demikian apa hanya berlangsung baru-baru ini?
Perhitungan ini di era satu dekade sebelumnya belum pernah didefinisikan karena waktu itu pemahaman konsep tidak digali secara dalam. Karena waktu itu kita masih mendapat banyak pendapatan lewat proyek pemerintah. Sejak 2016 proyek itu nggak ada, Pos Indonesia tidak menerima lagi.

Sebelum 2016, Pos Indonesia menjalankan proyek bantuan sosial dari Kementerian Sosial, menyalurkan dana lewat pos. Uang triliunan lewat pos kan nggak buru-buru habis, sehingga ada saja uang di Pos. Kemudian ada kartu PKH, satu kartu dikirim menggunakan biaya Rp 9.000, kalau ada 1 juta kartu bisa dapat sekian, ini adalah proyek pemerintah. Pendapatan itu bisa mengkover seluruh biaya kita di 2.400 kantor cabang.

Sekarang proyek ini nggak ada, sejak UU No 8 tahun 2009 begitu terbuka tidak ada privilege dan situasi berubah dan pos kehilangan UU yang mengatur diri sendiri. Sekarang bansos dialihkan ke perbankan. Biasanya dana lewat pos sekarang ditarik semua ke bank dan berubah jadi bantuan non-tunai. Bisa dibayangkan likuiditas yang tadinya selalu ada kemudian ditarik begitu saja. Alasannya dulu pemerintah untuk memudahkan pengendalian uang tunai, transparansi dan sebagainya. Saya tidak ingin berdebat itu kita terima saja, ini baru jadi isu di 2016.

Ada regulasi yang menghilangkan eksistensi kita selama 12 tahun itu maka euforia kita juga luar biasa. Akibatnya ada yang terkorbankan, yaitu hak karyawan, hak investasi dan hak organisasi. Memang kita masih punya hak mengangkut barang negara semua  otomatis diangkut pos gitu kan, tapi ada situasi beban yang timbul dan proyek pemerintah sudah tidak ada sama kita. Kita tidak menyalahkan pemerintah, sah-sah saja terlebih juga kebijakan pemerintah untuk hal yang lebih baik.

Baca: Direksi PT Pos Indonesia Buka-bukaan Respons Tuntutan Pak Pos

Dengan kondisi itu, bagaimana peluang bisnis Pos Indonesia?
Ada beberapa upaya mengenai transformasi dan peran strategis Pos Indonesia. Butuh effort luar biasa tetapi setidaknya itu mampu membuat Pos Indonesia bertahan. Kami bisa memaksimalkan layanan logistik, optimalisasi aset properti, fokus government service, yang berikutnya jasa keuangan.

Optimalisasi properti bisa sampai dibuat develop, kemudian bisa difungsikan untuk multifungsi properti. Misalnya, lokasi ini (Kantor Pos Banteng) luas tanahnya 4 hektare. Kalau lokasi ini berdiri OJK tower, bagi lembaga keuangan berkantor di depan Kantor Menkeu, kalau bicara gengsi ini titik tandingan lembaga keuangan. Kalau di Sudirman tidak berhadapan dengan otoritas. Tanah ini sudah hampir Rp 2,5 triliun harganya. Kalau ada transaksi properti dioptimalkan, berapa potensinya? Sedang kita tahap penjajakan melakukan kolaborasi bagaimana proses ini smooth.

Jadi bukan menjual aset tapi bagaimana agar transaksinya legal, BUMN tetap memiliki asetnya, tetapi bisa kita optimalkan barangnya. Ini baru satu aset, di Bandung ada segede ini lagi. Termasuk yang pelosok-pelosok juga. Kalau pelosok misal di ujung-ujung jadi gudang Bulog, jadi logistik center. Transaksi aset yang sudah seperti di Bali adalah BOT yang dipakai untuk mall, itu mereka rental. Ke depan ini sangat luar biasa.

Sebelum transaksi aset, kita mesti rapikan sertifikat lahannya. Semua lahan ini rata-rata bersertifikat HGB (Hak Guna Bangunan). Ini kita konversi dulu menjadi HPL (Hak Pengelolaan Lahan) Pos Indonesia. Jadi, sekarang kita konversi prosesnya sehingga seluruh aset diamankan. Jadi, aset dimaksimalkan tanpa kehilangan ownershipnya. Harus diurus dengan BPN. Ini kalau bisa dioptimalkan, seperti bekas rumah dinas yang sudah tua, ada di lokasi bagus, sayang misalnya kalau direnovasi terlampau mahal, bisa kita komersialkan.

Baca: Demo Berakhir di Kantor Jokowi, Ini Asa Terakhir Pak Pos

Akhir kuartal I targetnya Maret 2019 ini kita keluarkan katalog aset Pos Indonesia yang siap untuk dioptimalkan. Ini lengkap ada gambar, data, kondisi lahan, nanti ada pameran eksibisi. Ini salah satu target yang kita lakukan. Kita cari nilai yang potensial paling tinggi. Ada kurang lebih dalam list kita 28 lokasi aset yang kita seleksi untuk dikonversi ke HPL.  Ada di Jakarta, Medan, sebagian di Surabaya. Yang sizenya komersial dengan sizenya 6.000 meter persegi ke atas. Yang boleh pakai tergantung regulasi di masing-masing lokasi.

Yang berikutnya jasa keuangan, dari mulai kiriman wesel berubah menjadi RTGS (real time gross setlement). Pengiriman uang di pos seperti di perbankan. Bayarnya Rp 30 per transaksi. RTGS di bank untuk individu jam 12 sudah tutup, tapi kalau kantor pos 24 jam. Ada potensi di situ, jadi kiriman wesel dengan postel masih signifikan. Termasuk di luar negeri.

Lalu  kemudian di sini ada billing, pembayaran rekening-rekening, PLN dan sebagainya lewat pos. Leasing mobil bisa bayar lewat pos. Kerja sama dengan dealer langsung. Pos adalah perusahaan yang punya KSO terbanyak dengan perusahaan di Indonesia. Ada 200 lebih perusahaan yang jadi dealer Pos. PDAM di tiap kota kan beda-beda tuh. Jadi di Bandung, di mana-mana bayar PDAM pakai Pos.

Nah platform yang lebih canggih dari ini yang sedang kita bangun basisnya fintech. Kalau pakai fintech, seperti Pos Finance saja sudah. Layanan paripurna. Ini inovasi sedang kita bikin, kita siapkan. Pos sudah membeli core banking servernya. Jadi kemampuan ini akan setara dengan perbankan. Servis dan sistem yang solid. Kalau sudah pos financing, mau apa pun bisa ditaruh di atasnya. Mau taruh gadai, mau pinjaman, mau taruh apapun bisa. Jadi ujungnya uang.

Selanjutnya, PR kita yang ada di Pos Indonesia yang masih bisa mau diapakan yaitu eksisting sumber dayanya sudah ada, aset sudah ada. Nah diisi dengan government service tadi. Kalau tadi kiriman surat pemerintah kita ambil lagi, kan mereka tidak menjadi nganggur. Jadi, nanti dedicated melayani government service, yang komersial, invovasi tinggi, kecepatan tinggi, IT, semua sudah turun ke bawah.

Yang government service ini, yang tradisional service kita pertahankan. Masih besar potensinya. Ke pendapatan masih sangat signifikan. Kalau surat pemerintah, misal 5-6 kementerian saja, kita ambil semua dokumen mereka, berapa itu. BUMN juga. Logistiknya kirim-kirim BRI setahun sudah berapa triliun, PLN berapa triliun. Kita kolaborasi dokumen-dokumen mereka.

Foto: Pekerja melakukan penyortiran paket yang datang dari luar negeri di Kantor Regional IV PT. Pos Indonesia (Persero) di Jln. Gedung Kesenian Jakarta, Rabu (6/2/2019). Meskipun sejumlah pekerja dari Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPIKB) menggelar aksi demo aktivitas pengiriman tetap berjalan. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Dengan berbagai peluang bisnis itu, dampaknya terhadap kinerja keuangan di 2019 sejauh apa?
Data lengkapnya mungkin bisa saya share menyusul ya. Kalau tidak salah saya menargetkan revenue Rp 5,9 triliun, laba lebih dari Rp 300 miliar, dengan asumsi tidak ada perubahan apa-apa di PSO, sama seperti tahun lalu. Jadi target pendapatan Rp 5,9 triliun itu naik sekitar Rp 500 miliar dari 2018 atau 10%. Kinerja 2018 masih dalam proses audit jadi saya belum bisa menyebutkan angka.

Untuk laba susah naiklah selama belum ada lompatan inovasi itu. Tapi kalau rencana transformasi itu tadi sudah terkejar, kita lihat di kuartal II sudah beres ada perubahan signifikan atau tidak. Kalau bisa signifikan, bisa ubah RKA 2019 agar kita signifikan. Inovasi radikal sementara ini belum bisa dimasukkan kontribusi ke situ. Kalau sudah dihitung duluan bisa over shoot, pasang tarif kegedean.

Laba berlipat dong dibanding tahun 2018?
Kita seperti rollercoasterlah ya. Saya nggak terkesan dengan angka (target kenaikan laba) itu. Karena kenaikan laba itu hanya surplus gaji 1,5 bulan. Kita bayar gaji Rp 32 triliun setahun. Uang segitu hanya untuk bayar gaji sebulan lebih sedikit saja. Kalau kita bisa capture laba Rp 6 triliun itu baru signifikan.

Ada rencana gandeng investor?
Di Pos Logistik ada rencana JV (Joint Venture) dengan perusahaan Korea CJ Logistic. Kami sudah ada tiga kali pertemuan dengan mereka. Jadi akan bikin cucu perusahaanlah. Kesiapan investasi Rp 300 miliar untuk equipment, mungkin teknologi, IT, peralatan. Investasi kayak gitu (teknologi) nggak bisa kita cicil-cicil .

Lokasi lahan?
Banyak kan gudang di sekitar bandara disewakan. Lihat lokasi, mendekati bandara kah atau jalan tol. Yang kita lihat kan kolaborasinya, baru proses kita mau due diligence. Kalau JV kan permanen, tapi ada dua pilihan, KSO dulu baru JV atau langsung. Kalau KSO bisa 10 tahun dulu. Kita hitunglah kita punya aset, punya goodwill. Saat ini belum sampai hitung ke tahap itu tapi mereka sudah intens ke sini tiga kali. Mereka beda dengan kita, mereka bisa kirim sampai enam juta barang per hari.

Realisasi diperkirakan kapan?
Tahun ini, karena sudah beberapa kali ketemu. Harusnya Januari kemarin kita visit ke sana tapi cancel. Nanti ada visit lagi. Kalau di kuartal I tidak terburu. Perlu dokumen legal yang cukup rumit, verifikasi aset, mudah-mudahan sampai kuartal II sudah ada progres nyata.
Kembali lagi ke aspirasi para pekerja, manajemen buka ruang dialog?
Itu adalah opsi yang harus dipenuhi. Jadi nggak mungkin manajemen abaikan stakeholder. Ada tiga stakeholder, yaitu karyawan, pemegang saham dan customer, semua harus adil.

Terlepas caranya bagaimana dan berapa jumlahnya semua harus ditanggapi. Dialog harus yang sewajarnya dilakukan, tinggal soal timing saja. Nggak ada keraguan mengenai proses ini akan mengalami kebuntuan. Tidak ada tendensi ke arah sana. Prinsipnya respons interest customer maupun karyawan dan pemegang saham.

Tentu kami perhatikan. Karyawan tahunya dibayar tepat waktu, kalau telat sehari pasti teriak. Tapi yang mikir siapa, kami berpikir. Karyawan jam 8 masuk kantor, jam 5 pulang. Ini yang bedakan kita dengan swasta, terkait kultur produktivitas yang sangat tinggi. Bicara kewajiban dulu baru tanya hak.

Kalau dicek pendapatan terendah karyawan Pos, dengan usaha sejenis bisa dibandingkan. Pos itu motor diberi, mereka share, sebagian lagi company. Gaji UMR plus dan bukan plus kecil, ada standar yang pantas, punya hak pensiun.

Punya tunjangan cuti besar juga, itu barang mewah di mana mana. Enam tahun kerja dapat cuti tiga bulan. Di tempat lain mungkin ada tapi hanya pilih salah satu, cuti tiga bulan atau ambil uangnya. Pos dapat dua-duanya.

Simak video terkait demo Pak Pos di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC]