Pak Pos Minta Direksi Dicopot, Apa Respons Kementerian BUMN?

Jakarta, CNBC Indonesia - Perwakilan Kementerian BUMN menerima Perwakilan Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Dalam kesempatan itu, Kementerian BUMN merespons semua tuntutan SPPIKB, termasuk agar Kementerian BUMN, memberhentikan direksi perseroan.

"Intinya pergantian direksi kan yang diminta. Perlu proses. Biasanya lima tahun masa tugas direksi. Kami hanya bisa menampung," ujar Kepala Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Mahmud Husein.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian BUMN Ferry Andrianto memastikan apa yang diberitakan media massa terkait tuntutan SPPIKB menjadi perhatian Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Untuk memutuskan suatu kondisi, dibutuhkan suatu kondisi yang kondusif. Kalau semua sama-sama menuntut, hal ini tidak akan menjadi kebaikan. Dengan kekerasan dan memaksakan diri tidak akan baik. Harus suasana nyaman, tidak bisa diputuskan dengan kalau tersandera keadaan," kata Ferry.

Foto: Ratusan Serikat Pekerja Pos Indonesia melakukan aksi di depa Kantor Regional IV PT. Pos Indonesia (Persero) di Jln. Gedung Kesenian Jakarta, Rabu (6/2/2019). Mereka menuntut Kementerian BUMN melakukan pergantian jajaran direksi PT Pos Indonesia. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Satu yang pasti, menurut dia, informasi terbaru akan selalu disampaikan kepada SPPIKB.

"Terlepas dari kekecewaan tidak hadirnya pimpinan tingkat tinggi, proses evaluasi sudah berjalan, mudah-mudahan masalah waktu saja," ujar Ferry tanpa menjelaskan lebih jauh.

Lebih lanjut, Mahmud memastikan aspirasi SPPIKB akan disampaikan kepada pimpinan.

"Masalah ini sudah jadi perhatian besar dari pimpinan kami," kata Ferry.

[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article 'Ganti Direksi Harga Mati', Ini Jajaran Petinggi PT Pos