Direksi PT Pos Indonesia Buka-bukaan Respons Tuntutan Pak Pos
06 February 2019 17:51
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Sumber Daya Manusia PT Pos Indonesia (Persero) Agus F. Handoyo angkat bicara perihal demonstrasi yang digelar Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB), Rabu (6/2/2019). Menurutnya, aksi tersebut tidak seharusnya terjadi.
Sebab, dia mengklaim manajemen telah membuka ruang dialog untuk para pekerjanya.
"Jadi poinnya begini ya, sebenarnya kita sudah membuka ruang untuk dialog dengan mereka, tapi mereka nggak bisa di hari ini," ungkapnya kepada wartawan di Jakarta.
Ruang dialog juga terbuka bagi serikat pekerja di luar SPPIKB. Asal tahu saja, selain SPPIKB, terdapat dua serikat pekerja lain yang mewadahi karyawan PT Pos Indonesia, yakni SEKARPOS dan SPPI.
"Dua hari yang lalu kita sudah buka ruang dialog cuma mereka nggak bisa datang. Sebaiknya, sebenarnya demo itu kan diawali dari adanya dialog atau apa, tuntutan mereka disampaikan ke manajemen. Kita buka ruang dialog tapi kawan-kawan rupanya memilih demo," tandasnya.
Dia pun kembali membantah anggapan bahwa manajemen tidak memfasilitasi ruang dialog.
"Kita fasilitasi sebenarnya, karena hanya kemarin ada demo [serikat pekerja] satunya, kita fokus ke sana tapi setelah selesai kita buka ruang dialog," lanjutnya.
Terkait tuntutan massa yang ingin pergantian direksi, dia tidak banyak berkomentar. Menurutnya, yang berwenang merespon tuntutan itu adalah pemegang saham, dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selanjutnya, dia juga menjelaskan alasan pemotongan hak-hak karyawan seperti uang makan, uang lembur, dan anggaran jasmani-rohani. Dikatakan, kebijakan ini tidak lepas dari langkah perusahaan melakukan penataan pada akhir tahun lalu
"Ini penataan di akhir tahun, jadi ada pengetatan-pengetatan anggaranlah. Biasalah ketika akhir tahun ada yang melewati anggaran, itu ditata ulang. Jadi relatif seperti itu, penataan internal. Kita juga komunikasi kepada kawan-kawan semua," urainya.
Agus menampik tudingan efisiensi yang dilakukan hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Dia menegaskan, jajaran direksi juga mendapat dampak dari adanya efisiensi.
Di sisi lain, dia tidak membantah bahwa efisiensi yang dilakukan ini disebabkan adanya penurunan kinerja perusahaan.
"Betul, jadi posisi biar bagaimana pun ketika kita bicara benefit karyawan itu kan juga terkait dengan kinerja keuangan kita. Seperti itu lah, bersambungan. Tapi nanti kalau bicara kinerja keuangan seperti apa bukan di saya," pungkasnya.
[Gambas:Video CNBC] (miq/miq)
Sebab, dia mengklaim manajemen telah membuka ruang dialog untuk para pekerjanya.
"Jadi poinnya begini ya, sebenarnya kita sudah membuka ruang untuk dialog dengan mereka, tapi mereka nggak bisa di hari ini," ungkapnya kepada wartawan di Jakarta.
 Foto: Ratusan Serikat Pekerja Pos Indonesia melakukan aksi di depa Kantor Regional IV PT. Pos Indonesia (Persero) di Jln. Gedung Kesenian Jakarta, Rabu (6/2/2019). Mereka menuntut Kementerian BUMN melakukan pergantian jajaran direksi PT Pos Indonesia. (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) |
Ruang dialog juga terbuka bagi serikat pekerja di luar SPPIKB. Asal tahu saja, selain SPPIKB, terdapat dua serikat pekerja lain yang mewadahi karyawan PT Pos Indonesia, yakni SEKARPOS dan SPPI.
"Dua hari yang lalu kita sudah buka ruang dialog cuma mereka nggak bisa datang. Sebaiknya, sebenarnya demo itu kan diawali dari adanya dialog atau apa, tuntutan mereka disampaikan ke manajemen. Kita buka ruang dialog tapi kawan-kawan rupanya memilih demo," tandasnya.
Dia pun kembali membantah anggapan bahwa manajemen tidak memfasilitasi ruang dialog.
"Kita fasilitasi sebenarnya, karena hanya kemarin ada demo [serikat pekerja] satunya, kita fokus ke sana tapi setelah selesai kita buka ruang dialog," lanjutnya.
Terkait tuntutan massa yang ingin pergantian direksi, dia tidak banyak berkomentar. Menurutnya, yang berwenang merespon tuntutan itu adalah pemegang saham, dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selanjutnya, dia juga menjelaskan alasan pemotongan hak-hak karyawan seperti uang makan, uang lembur, dan anggaran jasmani-rohani. Dikatakan, kebijakan ini tidak lepas dari langkah perusahaan melakukan penataan pada akhir tahun lalu
"Ini penataan di akhir tahun, jadi ada pengetatan-pengetatan anggaranlah. Biasalah ketika akhir tahun ada yang melewati anggaran, itu ditata ulang. Jadi relatif seperti itu, penataan internal. Kita juga komunikasi kepada kawan-kawan semua," urainya.
Agus menampik tudingan efisiensi yang dilakukan hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Dia menegaskan, jajaran direksi juga mendapat dampak dari adanya efisiensi.
Di sisi lain, dia tidak membantah bahwa efisiensi yang dilakukan ini disebabkan adanya penurunan kinerja perusahaan.
"Betul, jadi posisi biar bagaimana pun ketika kita bicara benefit karyawan itu kan juga terkait dengan kinerja keuangan kita. Seperti itu lah, bersambungan. Tapi nanti kalau bicara kinerja keuangan seperti apa bukan di saya," pungkasnya.
Simak video terkait aksi demonstrasi pekerja PT Pos hari ini di bawah ini.
[Gambas:Video CNBC] (miq/miq)
