Pak Pos yang Berjuang Melawan Senja Kala
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
08 February 2019 11:42
PT Pos Indonesia sedang dalam sorotan. Boleh dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi?
Saya mau jelaskan dulu bisnis pos ya, kalau bicara sepotong-potong nanti nggak dapat perspektif lengkap tentang industri postal, supaya bisa memahami yang baik. Postal itu institusi yang diatur melalui universal postal union (UPU) berbasis di Jenewa [Swiss], kurang lebih meliputi 162 negara. Keberadaan postal itu mandatori, setiap negara wajib memiliki perusahaan pos yang bertugas menyelenggarakan sistem pos di negara masing-masing.
Itu sebabnya pos tidak punya cabang di luar negeri, mitra kami ya pos di luar negeri itu. Jadi nggak ada Pos Indonesia cabang Singapura atau Amerika Serikat (AS). Ada regulasi yang begitu rapi diatur UPU, yang kini salah satu organ PBB, meskipun sebetulnya berdiri lebih tua dari PBB itu sendiri. Itu yang mengatur organisasi tata kelola, governance, protokol, bahkan tarif sekalipun juga untuk internasional diatur semuanya.
UPU anggotanya adalah negara yang diwakili institusi pos masing-masing, Indonesia diwakili Pos Indonesia bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, seperti itu. Dengan status ini, kedudukan Pos Indonesia unik. Tidak ada BUMN lain yang terkoneksi secara global seperti itu, tidak ada PT-PT lain yang ada badan pengaturnya di PBB. Jadi kalau ada negara mau tutup Posnya, itu urusan sampai ke UPU, kenapa kamu tutup, dan seterusnya yang panjang sekali penjelasannya.
Maka dalam sejarah hampir tidak ada ceritanya perusahaan pos ditutup. Seberapa pun beratnya situasi finansial mereka, nggak ada perusahaan pos ditutup. US Postal itu pendapatannya sekitar US$ 70 miliar, lebih dari Rp 1.000 triliun, tapi defisitnya juga Rp 100 triliun. Jadi bisa dibayangkan salah satu postal tertua di dunia mengalami defisit lebih besar karena kompetisi, persaingan tekanan teknologi, menyenangkan customer, e-commerce, dan seterusnya. Itu contoh, dari semua member postal bisa dilacak yang mampu memberikan profit secara korporasi tidak banyak. Maksimal 30%-40% saja yang masih berlaba karena tekanan biaya yang makin meninggi.
Berarti secara global bisnis pos dalam tekanan?
Seluruh dunia ini. Kebanyakan juga naik turun, tahun ini laba berikutnya rugi selanjutnya bisa laba lagi dan seterusnya. Karena banyak kewajiban. Negara wajib memberikan layanan pos. Harus ada service yang bisa diakses. Sehingga jumlah kantor pos di dunia masih banyak. Kalau pun dikonversi nggak pernah menghilangkan fungsi kantor posnya.
Beberapa tahun yang lalu rasio yang disyaratkan UPU untuk kantor pos di tiap negara kurang lebih 125 kantor pos per 1 juta penduduk. Saat ini angkanya sudah diturunkan menjadi 80 kantor pos per 1 juta penduduk. Jadi untuk Pos Indonesia, kita punya 250 juta penduduk, idealnya kita punya 80 x 250 juta. Ada 20.000 kantor idealnya kita punya, sekarang baru punya 5.000 kantor. Jepang punya 24.000 kantor dengan 150 juta penduduk. Itu sangat memadai, lebih dari cukup. India punya lebih 150 ribu kantor. Di Indonesia, pos sudah ada sejak masih zaman Belanda, terus berlanjut. Segala macam aset dan akses sudah lumayan mapan.
(miq/miq)
Saya mau jelaskan dulu bisnis pos ya, kalau bicara sepotong-potong nanti nggak dapat perspektif lengkap tentang industri postal, supaya bisa memahami yang baik. Postal itu institusi yang diatur melalui universal postal union (UPU) berbasis di Jenewa [Swiss], kurang lebih meliputi 162 negara. Keberadaan postal itu mandatori, setiap negara wajib memiliki perusahaan pos yang bertugas menyelenggarakan sistem pos di negara masing-masing.
Itu sebabnya pos tidak punya cabang di luar negeri, mitra kami ya pos di luar negeri itu. Jadi nggak ada Pos Indonesia cabang Singapura atau Amerika Serikat (AS). Ada regulasi yang begitu rapi diatur UPU, yang kini salah satu organ PBB, meskipun sebetulnya berdiri lebih tua dari PBB itu sendiri. Itu yang mengatur organisasi tata kelola, governance, protokol, bahkan tarif sekalipun juga untuk internasional diatur semuanya.
UPU anggotanya adalah negara yang diwakili institusi pos masing-masing, Indonesia diwakili Pos Indonesia bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, seperti itu. Dengan status ini, kedudukan Pos Indonesia unik. Tidak ada BUMN lain yang terkoneksi secara global seperti itu, tidak ada PT-PT lain yang ada badan pengaturnya di PBB. Jadi kalau ada negara mau tutup Posnya, itu urusan sampai ke UPU, kenapa kamu tutup, dan seterusnya yang panjang sekali penjelasannya.
Berarti secara global bisnis pos dalam tekanan?
Seluruh dunia ini. Kebanyakan juga naik turun, tahun ini laba berikutnya rugi selanjutnya bisa laba lagi dan seterusnya. Karena banyak kewajiban. Negara wajib memberikan layanan pos. Harus ada service yang bisa diakses. Sehingga jumlah kantor pos di dunia masih banyak. Kalau pun dikonversi nggak pernah menghilangkan fungsi kantor posnya.
Beberapa tahun yang lalu rasio yang disyaratkan UPU untuk kantor pos di tiap negara kurang lebih 125 kantor pos per 1 juta penduduk. Saat ini angkanya sudah diturunkan menjadi 80 kantor pos per 1 juta penduduk. Jadi untuk Pos Indonesia, kita punya 250 juta penduduk, idealnya kita punya 80 x 250 juta. Ada 20.000 kantor idealnya kita punya, sekarang baru punya 5.000 kantor. Jepang punya 24.000 kantor dengan 150 juta penduduk. Itu sangat memadai, lebih dari cukup. India punya lebih 150 ribu kantor. Di Indonesia, pos sudah ada sejak masih zaman Belanda, terus berlanjut. Segala macam aset dan akses sudah lumayan mapan.
 Foto: Direktur Keuangan dan Umum PT Pos Indonesia Eddi Santosa (CNBC Indonesia/Muhammad Choirul) |
(miq/miq)
Next Page
Tantangan sejak 2016
Pages
Most Popular