Bye Tarif Ojol Murah & Curhat Pengguna yang Merasa Dirugikan

Roy Franedya, CNBC Indonesia

12 June 2019 06:15

Bye Tarif Ojol Murah & Curhat Pengguna yang Merasa Dirugikan — Foto: Inilah Rencana Perhitungan Tarif Ojol (CNBC Indonesia TV)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan melarang praktik diskon tarif di ojek online dan taksi online. Praktik ini dianggap tidak sehat bagi industri dan pengguna.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan aturan yang melarang diskon tarif transportasi online ini akan keluar akhir Juni, bersamaan dengan tarif baru ojek online.

"Paling 1-2 minggu ke depan. Akhir Juni sudah selesai," ujar Budi Setiyadi di Jakarta, Senin (10/6/2019).

Budi Setiyadi menambahkan urgensi melarang praktik diskon tarif di transportasi online demi melindungi masyarakat, pengemudi dan keberlanjutan dari bisnis transportasi online.

Pilihan Redaksi

"Kalau sistemnya predatory pricing tidak bagus. Aplikator memang ada keinginan jor-joran beri diskon hingga mematikan aplikator yang lain tetapi tidak boleh dalam persaingan usaha seperti itu," ujar Budi Setiyadi dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV, Selasa (11/6/2019).

"Kan tidak boleh di satu negara jadi satu saja aplikator. Kasihan masyarakat sudah pakai satu jadi okay-okay saja [tarif tinggi]. Jadi [perlu] menjaga persaingan."

Budi Setiyadi menambahkan predatory price tidak baik karena masuk ranahnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Bila terbukti ada predatory price, aplikator akan mendapatkan sanksi.

Budi Setiyadi menambahkan sebetulnya bukan aplikator Gojek atau Grab yang memberikan diskon tarif tetapi fintech, seperti OVO dan Gopay.

"Makanya saya katakan tadi kalau diskon masih bisa tapi sifatnya royalty program dan poin-poin. Misalnya, dia pakai 5 kali gratis satu kali naik atau pakai 5 kali dapat potongan 10%," terang Budi Setiyadi.

"Jangan tiap transaksi dapat diskon dan jangan di luar tarif batas bawah dan tarif batas atas."

Simak video tentang larangan diskon tarif ojek online di bawah ini.

[Gambas:Video CNBC]

Lanjut ke halaman berikutnya >>>

Rencana kemenhub melarang diskon tarif transportasi online mengundang reaksi para pengguna. Insan (31) yang biasanya bekerja memanfaatkan kereta dan ojek online merasakan dampak akibat penyesuaian tarif. Jika diskon ojek online pun dilarang, maka akan semakin memberatkannya.

Bahkan dia memilih untuk membawa motor pribadi dari rumahnya di Tangerang Selatan (Tangsel) menuju kantornya di daerah Mampang, meski harus menerjang kemacetan.

Biasanya dari stasiun Palmerah menuju Mampang tarifnya Rp 10 ribu, setelah ada penyesuaian tarifnya Rp 16 ribu per sekali jalan, belum lagi ketika jam sibuk. Dengan diskon biasanya Insan merasakan sedikit penghematan sedikit. Jika diskon pun dihapuskan maka ongkosnya semakin mahal.

"Jakarta macet, menguras tenaga. Ojol tuh solusi banget karena cepat, relatif murah, enggak capek. Tapi kebijakan pemerintah yang ini malah menutup solusi itu," kata Insan kepada CNBC Indonesia.

Pilihan Redaksi

Sementara Yoli (27) karyawan, yang harus bekerja dari Cileungsi ke Jakarta, membutuhkan ojol untuk kemudahan transportasi. Biasanya menuju halte bus dia menggunakan ojol dengan tarif Rp 15 ribu, setelah penyesuaian tarif menjadi di atas Rp 20 ribu.

Menurutnya terlalu mahal tarif di atas Rp 15 ribu untuk jarak dekat.

"Mungkin pilihannya ke Transjakarta, kalau naik ojol juga mahal dan enggak ada diskon lagi," katanya.

Sementara Annisa (26) yang juga bergantung pada ojol untuk mobilitas sehari-hari, juga merasakan beratnya penyesuaian tarif. Bahkan dia sampai mengirimkan motornya dari Solo, supaya tidak lagi bergantung pada Gojek ataupun Grab.

Dari Kemanggisan ke Kuningan dari yang semula Rp 20 ribu-an, menjadi Rp 31 ribu, padahal di luar jam sibuk. Untuk itu dia memilih untuk membawa motor pribadi ketimbang terdampak mahalnya ojek.

Curhatan Pengguna

Pages