Wah, Kemenhub Batalkan Rencana Pelarangan Diskon Tarif Ojol!

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan tidak memiliki wewenang untuk mengatur praktik pemberian diskon tarif ojek online.

Pilihan Redaksi Menhub Budi Karya: Tak Ada Penurunan Tarif Ojol! Sempat Bikin Heboh, Menhub Batal Hapus Promo Ojek Online? Pak Menhub, Diskon Tarif Ojol Dihapus atau Diperbolehkan?

"Saya kira promo itu di luar saya ya. Saya kan hanya mengatur yang menyangkut ini saja kan, tarif saja. Soal promo itu di luar kita," ujar Budi Setiyadi ketika ditemui di Gedung DPR, Selasa (12/6/2019).

Sebelumnya, Kemenhub berencana mengeluarkan aturan mengenai larangan diskon tarif ojek online. Kemenhub menyebut aturan ini demi melindungi masyarakat, pengemudi dan keberlanjutan dari bisnis transportasi online.

"Kalau sistemnya predatory pricing tidak bagus. Aplikator memang ada keinginan jor-joran beri diskon hingga mematikan aplikator yang lain tetapi tidak boleh dalam persaingan usaha seperti itu," ujar Budi Setiyadi dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV, Selasa (11/6/2019).

"Kan tidak boleh di satu negara jadi satu saja aplikator. Kasihan masyarakat sudah pakai satu jadi okay-okay saja [tarif tinggi]. Jadi [perlu] menjaga persaingan." 

Budi Setiyadi menambahkan predatory price tidak baik karena masuk ranahnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Bila terbukti ada predatory price, aplikator akan mendapatkan sanksi. 

"Makanya saya katakan tadi kalau diskon masih bisa tapi sifatnya royalty program dan poin-poin. Misalnya, dia pakai 5 kali gratis satu kali naik atau pakai 5 kali dapat potongan 10%," terang Budi. "Jangan tiap transaksi dapat diskon dan jangan di luar tarif batas bawah dan tarif batas atas."

Simak video tentang rencana kemenhub larang diskon tarif ojek online di bawah ini:
[Gambas:Video CNBC]