Korut: Denuklirisasi Bukan Karena Sanksi yang Dijatuhkan AS

Seoul, CNBC Indonesia - Korea Utara (Korut) menolak pernyataan yang menyatakan niat denuklirisasi buah hasil dari sanksi yang digagas Amerika Serikat (AS). Bahkan pemimpin Korut memperingatkan AS untuk tidak menyesatkan opini publik.
 
Korut mendapat serangkaian sanksi PBB dan AS dalam beberapa tahun terakhir dalam upaya untuk mengendalikan program nuklir dan rudalnya, dilansir dari CNBC International.

Pilihan Redaksi Korea Utara dan Selatan: Perang Selesai! Berdamai, Korea Utara Samakan Zona Waktu dengan Korea Selatan Kim Jong Un Komitmen Denuklirisasi

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in bersumpah melakukan 'denuklirisasi menyeluruh' di semenanjung Korea dalam KTT antar-Korea yang pertama dilakukan pada 27 April 2018, setelah beberapa kali gagal membuat pertemuan dalam satu dekade terakhir.

Kantor berita resmi Korut, KCNA mengatakan Washington "menyesatkan opini publik" dengan mengklaim janji denuklirisasi adalah hasil dari sanksi dan tekanan AS dan PBB.
 
AS tidak boleh "dengan sengaja memprovokasi" Korut dengan mengangkat masalah hak asasi manusia, kata KCNA, mengutip seorang juru bicara kementerian luar negeri.
 
"Tindakan ini tidak dapat ditafsirkan selain dari upaya berbahaya untuk merusak suasana dialog yang hampir tidak dimenangkan dan membawa situasi kembali ke titik awal," kata juru bicara itu seperti dikutip.
 
Tidak akan ada kondisi yang kondusif untuk menyelesaikan masalah denuklirisasi jika Washington salah menghitung "niat cinta damai" Korea Utara sebagai tanda kelemahan dan terus mengejar tekanan dan ancaman militer, kata KCNA.
 

Pages

Next