Vaksin Nusantara: Dikritik BPOM, Didukung DPR & Kata Jokowi

Tech - Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia
13 March 2021 16:15
Infografis: 107 Juta Warga +62 Bakal Disuntik Vaksin Covid & Rinciannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Vaksin Nusantara menjadi polemik. Semuanya bermula dari Rapat Komisi IX DPR RI beberapa hari lalu yang berjalan alot hingga 11 jam, salah satunya karena adanya perbedaan DPR dan Badan POM (BPOM) mengenai vaksin yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu.

Vaksin Nusantara sebenarnya sudah melakukan uji klinis tahap pertama. Namun untuk melakukan langkah selanjutnya yakni uji klini II kesulitan mendapatkan ijin.

Saat rapat tersebut, kepala Badan POM Penny Lukito menyebutkan pihaknya telah melakukan kajian jangka menengah untuk uji klinis tahap I dan berencana melakukan dengar pendapat yang bertujuan melakukan percepatan klarifikasi.


Menurutnya banyak data mengenai aspek keamanan dan efikasi yang menimbulkan pertanyaan. Salah satunya mengenai preklinik dengan binatang yang ditolak oleh tim peneliti dan akhirnya dikeluarkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) conditional untuk dilakukan bertahap.

"Banyak data di dalamnya aspek keamanan dan efikasi yang membuat banyak pertanyaan," kata Penny.

Di saat bersamaa, Terawan mengatakan telah menyampaikan hasil pre klinik vaksin dengan sel dendritik ini yang dilakukan di AS sebelumnya.

Ijin yang sulit keluar ini juga dipertanyakan salah satunya oleh anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi Golkar, Dewi Asmara yang membandingkan vaksin nusantara dan vaksin merah putih. Kedua vaksin dikembangkan oleh anak negeri namun memiliki perbedaan nasib.

Sebab vaksin merah putih yang belum masuk uji klinis sudah dijanjikan percepatan, namun vaksin nusantara sudah sampai uji klinis untuk melangkah ke tahap selanjutnya begitu sulit.

Hal yang sama juga disebutkan anggota komisi IX DPR RI fraksi PDIP, Rahmad Handoyo yang menilai ijin dipersulit padahal tidak ada efek samping pada relawan yang ikut uji klinis berjumlah 30 orang itu.

Dia pun membandingkan vaksin luar negeri seperti Sinovac dan AstraZeneca yang mendapatkan izin. Menurutnya BPOM juga harus mengevaluasi dan memberi izin.

"Jangan dibunuh dulu secara administrasi. Saya malah menduga pada ujungnya akan diberikan izin tapi setahun, tektokan, pingpong, begitu," kata dia.

Kealotan lainnya adalah saat rapat sudah hampir selesai, yakni Penny sempat keberatan dengan isi kesimpulan rapat yakni meminta Badan POM untuk segera mengeluarkan PPUK fase II pada vaksin nusantara. Menurutnya harus ada proses untuk memberikannya demi independent BPOM serta penelitian vaksin.

Dia memastikan proses itu juga dijalankan oleh semua vaksin termasuk yang dari luar negeri seperti Sinovac. Namun Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene kata 'segera' dalam kesimpulan bukan menyegarkan BPOM mengeluarkan keputusan, tapi jangan sampai terlalu lama.

"Jangan sampai 2022-2023. Bukan berarti ibu meninggalkan ketentuan tidak seperti itu. Kami juga tidak mau masyarakat korban kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan ketentuan," kata dia.

Menristek Baru Tahu Soal Vaksin Nusantara Minggu Lalu
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2 3 4
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading