Saat DPR Tuding BPOM Main Politik Gara-gara Vaksin Terawan

Jakarta, CNBC Indonesia - Kontroversi Vaksin Nusantara yang digagas eks Menteri Kesehatan Letnan Jenderal TNI (Purn) dr. Terawan Agus Putranto semakin memanas. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk tidak memberi izin uji klinis fase II menimbulkan saling dukung di kalangan para tokoh, termasuk dari mantan wapres Boediono.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menuding dukungan para tokoh kepada BPOM soal Vaksin Nusantara memiliki unsur politik. Ia mengklaim otoritas obat negara Indonesia tersebut sudah tidak lagi independen.

"Kami tahu bahwa ada gerakan yang disponsori juga mungkin oleh BPOM, yang kemudian gerakan tersebut ingin mengumpulkan para tokoh bangsa mendukung BPOM, jadi BPOM sudah memandang politik loh sekarang," kata Melki dalam diskusi daring Trijaya FM pada Sabtu (17/4/2021), sebagaimana dikutip dari detikcom.

Melki juga menyebut BPOM sengaja mengajak sejumlah tokoh untuk memperlihatkan adanya tekanan kepada otoritas tersebut, terkait dengan uji klinis Vaksin Nusantara.

"Mereka bilang kami berpolitik, yang bermain politik justru sekarang BPOM, kan kita tahu siapa-siapa yang sekarang memakai narahubung tertentu, mengumpulkan para tokoh, seolah-seolah nanti mendukung BPOM bahwa mereka dizalimi," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Daeng M Faqih menepis tudingan Melki. Ia mengatakan sikap profesional BPOM sudah terbukti dari obat hingga vaksin yang telah mendapat persetujuan lebih dahulu.

Baca: Duh! Relawan Uji Klinis Vaksin Terawan Alami Demam-Mual-Gatal

"Kalau kita mengatakan BPOM tidak profesional, sudah buyar semua itu obat-obatan dan vaksin yang sudah ribuan bahkan mungkin jutaan, karena ini kan pekerjaan sehari-hari BPOM," tegas Daeng.

"Apakah DPR itu bisa mengawasi kinerja BPOM sebagai negara? Boleh, tapi menurut hemat saya apa yang dilakukan DPR itu mengawasi kinerja, tidak mengambil alih kinerja," tambahnya.

Daeng menegaskan keputusan DPR tidak bisa lepas dengan unsur politik karena hal itu datang dari lembaga politik. Ia khawatir, jika polemik seperti Vaksin Nusantara diselesaikan dengan berbagai pendekatan lain di luar BPOM, ke depan akan terus berulang kejadian serupa.

Sebelumnya sederet tokoh, yang didominasi anggota DPR RI, mendukung kelanjutan uji klinis Vaksin Nusantara. Dukungan diwujudkan dengan mengikuti pengambilan darah untuk diproses menjadi vaksin dendritik.

Sementara BPOM mendapat dukungan dari 105 tokoh yang menandatangani pernyataan terbuka, menegaskan bahwa BPOM RI adalah badan resmi yang bekerja berdasarkan prosedur dan integritas ilmiah.

Berita selengkapnya >>> Klik di sini

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Terungkap! Ini Isi Surat BPOM yang Gagalkan Vaksin Terawan