penunjang konektivitas di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendorong perekonomian sekaligus meningkatkan daya saing bangsa.
Selain bandara dan pelabuhan, jalan tol merupakan infrastruktur yang banyak dibangun.
mencatat selama 4 tahun masa pemerintahan Jokowi, sudah 941 km ruas jalan tol yang terbangun.
merupakan ujung tombak dalam pembangunan infrastruktur jalan tol. Salah satu perusahaan pelat merah yang berkontribusi dalam membangun jalan tol adalah PT Hutama Karya (Persero) atau HK.
Fokus HK adalah mengerjakan lebih dari 2.770 km Jalan Tol Trans-Sumatera. Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 yang lantas diperbarui menjadi Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015.
bersama Direktur Utama HK Bintang Perbowo di kantor pusat HK di Antam Office Park B, Jalan TB Simatupang Nomor 1, Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018).
HK menandatangani kerja sama dengan sejumlah bank pada IMF-WB Annual Meetings 2018. Kerja sama itu berupa kredit investasi senilai US$ 523 juta, monetization asset US$ 336 juta, dan kredit sindikasi US$ 684 juta. Bisa dielaborasi kembali tujuan kerja sama itu?Itu full untuk Jalan Tol Trans-Sumatera. Pendanaan itu juga untuk mengkover penyertaan modal negara (PMN) pada 2019 senilai Rp 10,5 triliun, dana pendampingnya. Sehingga kita bisa punya space (ruang) pada tahun depan, pinjaman siaga sampai Rp 42 triliun.
Nah, Rp 42 triliun itu secara rata-rata, kira-kira kita bisa bangun 450 km sepanjang Jalan Tol Trans-Sumatera. Itu lumayan panjanglah. Ada dari Bakauheni terus naik ke atas sampai Palembang. Insya Allah Maret sampai April bisa terbuka.
Kemudian Medan-Binjai sepanjang 17 km bisa dibuka. Pekanbaru-Dumai tahun depan Insya Allah selesai 130 km. Lumayan banyak. Padang-Pekanbaru dalam pengerjaannya akan banyak melalui terowongan.
Pemerintah menugaskan HK untuk melaksanakan pengusahaan 24 ruas Jalan Tol Trans-Sumatera dengan 12 ruas jalan tol sepanjang 1.568 km yang menjadi ruas prioritas. Pada 2019, HK menargetkan untuk dapat menyelesaikan enam ruas jalan tol prioritas.
Keenam ruas itu, yaitu Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Bakauheni-Terbanggi Besar, Terbanggi Besar-Pematang Panggang, dan Pematang Panggang–Kayu Agung dengan total ruas sepanjang 495 km.
 Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara IMF-WB Annual Meetings 2018 di Nusa Dua, Bali (CNBC Indonesia/Chandra Gian Asmara) |
PMN menjadi salah satu sumber pendanaan HK. Adakah rencana perseroan kembali meminta tambahan PMN ke depannya? Oh iya kalau tambahan PMN harusnya selalu ada. Kita akan minta. Karena itu (panjang ruas Jalan Tol Trans-Sumatera) kan 2.770 km. Jadi kira-kira investasinya mungkin Rp 250 triliun. Nah kan gak mungkinlah ya.
PMN-nya kalau rata-rata 55 persen atau 60 persen kan sudah separuhnya, sekitar Rp 125 triliun lah. Sedangkan sekarang yang dikucurkan baru, dalam bentuk tunai Rp 5,6 triliun ditambah Rp 10,5 triliun. Itu baru berapa?
Kemudian, nanti ada bantuan konstruksi yang tadi salah satunya akan diberikan itu, ya seperti itu. Kalau tidak salah sudah Rp 56 triliunlah, total. Jadi masih cukup banyak.
Dengan beragam pinjaman yang ada, bagaimana daya tahan keuangan perseroan? Tidak ada keraguan bagi kami untuk menyelesaikan jalan tol ini dengan secepatnya. Karena kami juga akan bangun sentra-sentra produksi di sepanjang jalan tol. Kita akan bangun Sumateralah. Sumatera itu lebih besar loh dari Jawa.
Mungkin lalu lintas tidak sepadat Jawa, tapi dengan dibukanya jalan tol itu akan meramaikan daerah-daerah yang dilalui, bisa dibuka sentra-sentra ekonomi yang baru. Mungkin yang tadinya kelapa sawit angkutnya lama, sekarang bisa lebih cepat.
Perkebunan-perkebunan swasta yang ada di sana juga sangat membantu, kooperatif. Apalagi melihat yang kita punya, kita bisa masuk dulu alatnya, bisa dikerjakan dulu, itu juga banyak.
Apa tantangan perseroan di lapangan dalam menuntaskan proyek Jalan Tol Trans-Sumatera? Ada tanah-tanah yang harus diganti. Ada yang punya pemerintah, ada juga punya masyarakat. Itu (punya masyarakat) yang cukup besar, karena masyarakat kan gak bisa cuma diganti rugi. Ganti untunglah.
Nah itu kita harus menyelesaikan dengan cepat, bisa dibantu dengan pemerintah daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Itu selalu dikoordinasikan sebaik-baiknya oleh Kementerian BUMN, oleh Bu Rini (Menteri BUMN). Jadi kita dikumpulkan dua pekan sekali, kita review, supaya bisa lebih cepat. Mana ini yang lebih dulu dibebaskan, mana yang bisa nanti, sehingga terus bisa maju. Ini bagus koordinasinya.
 Foto: Infografis/Tol Trans Sumatera/Arie Pratama |
Dalam pembebasan lahan, terkadang masyarakat terdampak merasakan ketidakadilan. Tanggapan Anda? Jadi, ada konsultan, kantor jasa penilai publik (KJPP) namanya. Dia konsultan independen yang menilai tanah di situ berapa NJOP (nilai jual objek pajak). Kadang-kadang ada yang lebih tinggi dari NJOP, di situ dibahas. Ada yang bisa lebih tinggi, tapi nggak mungkinlah kalau lebih rendah.
Masyarakat yang terdampak tidak hanya sekadar pindah rumah, tetapi juga memulai hidup baru? Betul. Kita juga perhatikan. Kalau memang dia pengusaha setempat, kita berikan tempat UMKM-nya. Jadi, dia bisa berusaha di jalan tol. Kita kan ada rest area, itu diperluas. Bukan seperti rest area yang seperti biasanya kecil.
Kami minta izin ke Kementerian PUPR agar rest area diperluas dan ada jalan masuk dari jalan nasional. Kan kalau dipindah jadi jalan tol, kemudian mereka tidak berusaha di sana kan berat. Jadi, kita bantu mereka juga supaya bisa berusaha UMKM di dalam rest area.
Perihal rest area, itu ada aturannya. Sekian kilometer ada berapa di kiri dan kanan jalan. Itu kita coba tata kembali supaya lebih luas. Kemudian untuk pendampingan, ada dari BUMN. Kita juga beri CSR (corporate social responsibility) supaya kita bisa bantu UMKM binaan kita di sana.
Ada PTPN, HK, mungkin juga dari BUMN karya yang lain. Termasuk UMKM yang ada di jalan nasional, tadinya jualan di sana, karena ada tol takut sepi, bisa dipindahkan ke rest area.
Kemudian dari sisi teknis pengerjaan proyek di lapangan, apa kendala teknis yang mengemuka? Kondisi geoteknik ruas Jalan Tol Trans-Sumatera memiliki kondisi geoteknik yang bervariasi. Mulai dari tanah lunak, berpasir, gambut, dan batuan. Untuk itu, diperlukan penanganan khusus untuk dapat pelaksanaan konstruksi.
Ada lahan yang mayoritas rawa, disedot airnya (vacuum preloading), ditata tanahnya. Misalnya pada ruas Palembang-Indralaya. Tapi, ada juga yang karena terlalu panjang dan dalam rawanya, pakai tiang pancang. Tapi, biayanya dua kali lipat. Bisalah, teknologi sudah semakin maju.
Kemudian pada karakteristik tanah batuan yang massive, kami menggunakan metode blasting di lokasi ruas Bakauheni-Terbanggi Besar dan menggunakan jenis konstruksi terowongan (tunnel) yang direncanakan di ruas Pekanbaru-Padang.
Dalam pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera, bagaimana pelibatan sumber daya manusia (SDM), terutama dari sisi konsultan? Banyak. Jadi, ada dari Kementerian PUPR, perguruan tinggi setempat, diajak. Mereka-mereka kita ambil tenaga kerjanya dari universitas setempat. Rektor dan ketua jurusan sipil kita minta 20 sampai 30 tenaga terbaik, kita ambil dari mahasiswa-mahasiswa itu.
Kita kasih kesempatan kepada mereka ikatan dinas supaya bisa bekerja di HK. Kan di ujung ada USU (Universitas Sumatera Utara), Unsri (Universitas Sriwijaya), Universitas Bengkulu, Unila (Universitas Lampung).
Gak cukup tenaganya (kalau dari Jakarta semata), kan sekalian kita ingin menyerap tenaga kerja di jalur yang dilintasi. Ya jangan dong masa cuma dilewati saja. Jadi kita ambillah.
Spesifikasi mahasiswa antara lain teknik sipil, geologi, yang berkaitan kita minta. Sambil kuliah? Kita kasih beasiswa. Kita ambil yang sudah dapat 110 SKS. Sambil dia kerja praktik. Kesempatan itu terbuka, setiap tahun ada.
Bagaimana prospek Jalan Tol Trans-Sumatera ke depan? Misalnya dari sisi lalu lintas?Kalau tidak seramai di Jawa mungkin iya. Tetapi itu akan membangkitkan pertumbuhan ekonomi secara nasional, pasti. Karena umpamanya ada jalan dari Bengkulu ke Palembang, Indralaya itu kan. Tadinya di sana tidak ada jalan yang cepat tembus.
Nah, kalau itu sudah jadi, daerah-daerah sentra produksi kopi, karet, kelapa sawit, itu kan bisa lebih cepat. Kalau itu lebih cepat jarak tempuhnya, tentu biaya akan lebih murah, biaya logistik pasti akan turun jauh. Wong tadinya Palembang-Bakauheni itu 12 jam, nanti akan jadi 5 jam.
 Foto: Peta Trans Sumatera (Dok: Hutama Karya) |
Terkait holding infrastruktur, sejauh mana kesiapannya?Tahap untuk infrastuktur, nanti ada member dua konsultan. Ada Jasa Marga, ada Waskita Karya, Adhi Karya, semuanya jadi holding. Tahap pembahasannya sudah finalisasi, mudah-mudahan akhir tahun ini sudah harmonisasi.
Dasar hukum sudah ada dua peraturan pemerintah. Kalau bisa perpres di tanda tangan Pak Presiden (Presiden Joko Widodo) mudah-mudahan tahun ini, kita tunggu. Mau dibutuhkan cepat, mestinya kan bisa. Pembicaraan sudah lama, setahun lebih mungkin.
Apa keuntungan dari pembentukan holding infrastruktur? Kemudian akankah ada gebrakan awal selepas dibentuk?Kalau holding terbentuk, akan meninggikan leverage. Kalau sendiri-sendiri kan susah mau utang. Jadi kemampuan menggunakan pendanaan akan lebih besar. PMN HK kan kita dapat Rp 10,5 triliun. Itu kita bisa tambah kemampuan utang holding lain 3 kali lipat.
Kalau sendirian, umpamanya Adhi Karya kan gak bisa. Case-nya Inalum. Kalau gak gitu kan gak bisa ambil (saham) Freeport. Maksudnya seperti itu.
 Foto: Tol Trans Sumatera (CNBC Indonesia/wanti puspa) |
Rumitkah proses pembentukan holding infrastruktur? Sama sajalah karena masing-masing punya lini bisnis. Nanti digabung, HK punya ini, Waskita ada ini, Adhi punya ini, masing-masing dinilai, dikelompokkan di subholding.
Setelah RUPS. Dibikin baru. Ada setahun mungkin masa transisi, ada rapat komite dan sebagainya. Intinya, penggabungan dulu. Dilihat proyek infrastuktur apa nih yang besar, mungkin tol, oh ini bisa digabung. Jumlahnya berapa. Bisa dicarikan pendanaan lebih besar biar lebih cepat.
Bisnis HK karya juga merentang ke sektor-sektor lain. Bisa dijelaskan proporsinya? Kita ada EPC (engineering, procurement, construction), gedung, ada juga real estate, ada juga jasa konstruksi sendiri. Tol punya porsi 56 persen dari semua bisnis HK. Sisanya dibagi kira-kira 15 persen rata-rata yang lain.
Selain itu, kita kan ada pengembangan area di sepanjang jalan tol. Mungkin ada 200 atau 300 hektare, kita pengembangan wilayah. Nanti yang bangun silakan developer bangun. Tapi master plan kami tentukan, jangan sampai bangun klaster pertama begini, selanjutnya begitu.
 Foto: Proyek Tol Hutama Karya (Hutama Karya.com) |
Terus kalau sudah klaster ketiga, klaster pertama jadi terkesan kumuh, jangan sampai begitu. Kita tata lingkungannya dengan baik.
Sejumlah BUMN karya sudah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kinerja saham mereka pun tergolong positif. Lantas, apakah HK akan mengikuti jejak BUMN-BUMN karya tersebut?Tidak, karena HK kan jadi holding membawahi beberapa perusahaan. Sebanyak 100 persen saham kepemilikan HK pemerintah. Tidak ada rencana ke bursa, justru saham pemerintah dipertahankan 100 persen.
 Foto: Peta Trans Sumatera (Dok: Hutama Karya) |