Terungkap, Rincian Aturan Pajak yang Bakal Diterapkan Segera

News - Lidya Julita Sembiring & Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
29 June 2021 07:25
INFOGRAFIS, Simak!, Sri Mulyani Ungkap 5 Ancaman Ekonomi Dunia

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah bersama Komisi XI DPR hari ini, Senin (28/6/2021) memulai pembahasan RUU perubahan kelima atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam bahan paparan pemerintah yang diterima CNBC Indonesia, dijelaskan bahwa ada enam poin perubahan materi UU KUP.

Pertama asistensi penagihan pajak global. Kedua, kesetaraan dalam pengenaan sanksi dalam upaya hukum. Ketiga, tindak lanjutan putusan Mutual Agreement Procedures (MAP) terkait adanya putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung.



Keempat, penunjukan pihak lain untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Transaksi Elektronik (PTE).

"Untuk menyesuaikan dengan perkembangan transaksi ekonomi, pemerintah dapat menunjuk pihak lain (Seperti penyedia sarana transaksi elektronik) sebagai pemotong/pemungut pajak atas transaksi yang dilakukan melalui/melibatkan pihak tersebut," tulis bahan Paparan Kemenkeu yang diterima CNBC Indonesia, Senin (28/6/2021).

Selanjutnya penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan ultimum remedium.

Halaman Selanjutnya >> Tax Amnesty Jilid II

Tax Amnesty Jilid II
BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2 3 4 5 6

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading