Internasional

Mengenal Aung San Suu Kyi: Tahanan, Rohingya & Kudeta

Thea Fathanah Arbar, CNBC Indonesia
01 February 2021 15:07
Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi

Jakarta, CNBC Indonesia - Nama pemimpin de-facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, kembali mencuat. Ini terjadi pasca perebutan kekuasaan yang dilakukan militer Myanmar, Senin (1/2/2021).

Suu Kyi bersama dengan Presiden Win Myint dan petinggi partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) ditangkap dini hari. Militer menuding kemenangan NLD di Pemilu adalah curang dan menetapkan status darurat nasional di Myanmar.

Lalu siapa Suu Kyi sebenarnya?

Suu Kyi, 75 tahun adalah tokoh terkemuka dan paling berpengaruh di Myanmar. Ia lahir 19 Juni 1945 dan kini berumur 75 tahun.

Suu Kyi merupakan putri dari pahlawan kemerdekaan negeri itu Aung San. Namun, ia menghabiskan sebagian besar masa mudanya di luar negeri.

Di Universitas Oxford, Inggris, dia bertemu dengan akademisi Inggris Michael Aris, yang akhirnya menjadi suaminya. Mereka memiliki dua putra dan menetap di Oxford.

Namun pada tahun 1988, Suu Kyi kembali ke Yangon untuk merawat ibunya yang sakit. Di sana, dia terseret dalam protes yang dipimpin mahasiswa terhadap militer, yang telah berkuasa sejak kudeta tahun 1962.

Sebagai seorang pembicara publik yang fasih, ia punya potensi sebagai kandidat untuk memimpin gerakan protes mahasiswa terhadap militer. Namun setelah para pemimpin protes terbunuh dan dipenjara, Suu Kyi pun menjadi tahanan rumah.

Meski terpenjara, Suu Kyi mampu menggugah rasa kemanusiaan public global. Ia sempat memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian untuk demokrasi tahun 1991.

Pada 2020 Suu Kyi bebas dari tahanan rumah. Pada 2011 Suu Kyi mengadakan pertemuan pertamanya dengan Presiden Thein Sein, mantan jenderal dan kepala pemerintahan yang berkuasa saat itu, dan menandai dimulainya periode pragmatis keterlibatannya dengan pemerintah.

Halaman 2>>

Pada 2015 partai yang dipimpin Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangkan pemilu. Namun konstitusi melarangnya menjadi presiden.

Pasalnya, undang-undang negeri itu melarang warga yang menikah dengan orang asing untuk jabatan presiden. Suami Suu Kyi sendiri sebenarnya telah meninggal.

Meski demikian Suu Kyi bertindak sebagai pemimpin de facto dan penasihat negara. Saat berkuasa, ia berjanji mengakhiri perang saudara, mengumpulkan investasi asing dan mengurangi peran militer di politik.

Suu Kyi juga sempat berjanji kepada sekutu Barat bahwa dirinya akan mengatasi penderitaan Muslim Rohingya. Meski kemudian public internasional melihat dirinya 'lebih banyak diam' di kasus ini.

Halaman 3>>>

Reputasi internasional Suu Kyi sempat merosot karena perlakuan Myanmar terhadap minoritas, yakni Muslim Rohingya. Pada 2017, tindakan keras pimpinan militer di Myanmar mengakibatkan lebih dari 730.000 orang Muslim Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh, tempat mereka berlindung di kamp-kamp pengungsi.

Simpatisan AS menyimpulkan bahwa kampanye militer Myanmar ke etnis tersebut telah dieksekusi dengan "niat genosida".Pada Januari 2020, Suu Kyi mengakui bahwa kejahatan perang mungkin dilakukan terhadap Rohingya, tetapi membantah soal genosida.

Ia juga mengatakan para pengungsi telah melebih-lebihkan tingkat pelanggaran terhadap mereka.

Ini berbuntut pada gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) oleh Gambia pada November. Mereka menuduh Myanmar melakukan gerakan "genosida yang berkelanjutan" terhadap Muslim Rohingya.

Myanmar sendiri telah mengajukan laporan tentang kepatuhannya untuk melindungi Rohingya. Tetapi rincian dokumen tersebut belum dipublikasikan.

Halaman 4>>>



Kudeta Terhadap Suu Kyi terjadi Senin ini, ia ditahan oleh pihak militer. Kemenangan kembali partainya dianggap curang oleh militer. Bukan hanya sejumlah pejabat NLD, termasuk Presiden Win Myint juga mendapat nasib serupa.

Ini bermula saat partainya NLD kembali memenangkan pemilu 8 November. Ini adalah pemilihan yang dianggap bebas dan adil oleh pengamat internasional sejak berakhirnya kekuasaan militer langsung pada tahun 2011.



Namun kelompok militer menilai terjadi kecurangan pemilih yang meluas meski sudah dibantah oleh komisi pemilihan. Hal ini telah menyebabkan konfrontasi langsung antara pemerintah sipil dan militer.

Panglima Tertinggi, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, mengatakan kepada personel militer pada hari Rabu lalu bahwa konstitusi harus dicabut jika tidak dipatuhi. Kebuntuan inilah yang diperkirakan menjadi awal penangkapan penerima nobel perdamaian itu.

Setelahnya militer mengumumkan status darurat dan menunjuk presiden baru. Saat ini status darurat berlaku hingga setahun.

Pages

Tags


Related Articles
Recommendation
Most Popular