Anies Kekeuh PSBB Total, Penolakan Menteri Jokowi & Pengusaha

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baru saja mengumumkan kebijakan rem darurat dengan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Senin, 14 September mendatang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan alasan kembali diterapkannya PSBB karena angka penularan Covid-19 selama masa PSBB transisi terus meningkat.

Anies menyebut indikator utama dalam mengambil keputusan ini adalah terkait dengan tingkat kematian dan tingkat keterisian rumah sakit yang semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta dalam kondisi darurat.

"Dalam rapat Gugus Tugas Percepatan Pengendalian Covid-19 di DKI Jakarta disimpulkan bahwa, kita akan menarik rem darurat yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan PSBB, bukan lagi PSBB transisi," kata Anies di Balaikota, Rabu, (09/09/2020) malam.

Pemprov DKI juga memprediksi jika rumah sakit akan penuh dengan pasien Covid-19 pada 17 September mendatang bila pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total tak dilakukan. Menurut Anies saat ini ada 4.053 tempat tidur isolasi Covid-19 yang tersebar di 67 rumah sakit rujukan Covid-19. "Hingga hari ini sudah terisi 77% dari total kapasitas tempat tidur isolasi," papar Anies.

Pilihan Redaksi Sabar Ya! Aturan Transportasi PSBB Total DKI Masih Dibahas Pak Anies, Dapat Tawaran Bantuan Nih dari Kang Emil Jokowi Tegaskan Pembatasan Sosial Skala Mikro Lebih Efektif Bima Arya Sebut Belum Ada Rumus Detail dari Anies Soal PSBB Berapa Lama PSBB Total Jakarta Berlangsung? Ini Kata Anies

Menurutnya, bila PSBB total tak diterapkan maka pada tanggal 17 September seluruh tempat tidur tersebut akan terisi pasien. Begitu pula dengan ketersediaan ICU yang saat ini berjumlah 528 tempat tidur. Menurut Anies, kapasitas ICU tersebut hanya cukup sampai 15 September mendatang, bila PSBB total tak diberlakukan.

Pernyataan Anies soal rumah sakit yang akan penuh jika PSBB tidak diterapkan dimentahkan oleh Ketua Komite Penanganan Covid-19 Airlangga Hartarto. Dia mengatakan jika pemerintah telah menegaskan bahwa tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas.

Menurutnya pemerintah memiliki dana yang cukup dan pemerintah akan terus menambah kapasitas bed sesuai dengan kebutuhan. "Kita meyakinkan bahwa seluruh daerah termasuk DKI Jakarta fasilitas kesehatan akan terus dimaksimalkan oleh pemerintah," kata Airlangga, Kamis (10/9/2020).

Airlangga juga menegaskan pemerintah pusat berikan perhatian soal Rumah Sakit dan akan selalu tingkatkan kapasitas. Termasuk jumlah bed atau tempat tidur.

"Peningkatan RS dan fasilitas kesehatan akan terus tambah. Fasilitas di hotel dan memanfaatkan hotel bintang II dan III seperti di Sulsel, dan disiapkan isolasi wisma atlet. Disiapkan di tower 5,6 dan khusus pekerja dari luar negeri di tower 7 dan 8," paparnya.

Ia juga mengungkapkan, pemerintah mendorong RS di DKI untuk dilakukan relaksasi pasien yang posisi sudah hampir sembuh dan dalam tahap observasi di wisma atlet.

Pandangan lain juga disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia menilai PSBB menjadi salah satu protokol Kesehatan yang harus dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19. Namun, di sisi lain, PSBB justru memberikan dampak yang buruk bagi perekonomian.

"PSBB atau bahkan di berbagai negara mereka melakukan penutupan total atau lockdown memberikan dampak yang luar biasa serius terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat," ujarnya Jumat (11/9/2020).

Indonesia menerapkan PSBB awal Maret lalu sehingga perekonomian langsung terkontraksi. Pada kuartal II-2020, perekonomian terkontraksi hingga minus 5,32%.

"Indonesia melakukan PSBB terutama pada awal terjadinya covid yaitu pada Maret, April, Mei maka kita melihat dampak sosial ekonomi langsung signifikan. Perekonomian kita pada kuartal II mengalami kontraksi yang cukup dalam," kata dia.

Kontraksi yang dalam ini terjadi karena saat PSBB diterapkan semua aktivitas perekonomian terhenti. Bahkan terjadi PHK besar-besaran di berbagai perusahaan karena tidak adanya kegiatan produksi.

"Pertumbuhan negatif ini menggambarkan aktivitas ekonomi baik dari sisi permintaan apakah itu konsumsi, investasi, ekspor bahkan kegiatan pemerintah mengalami penurunan dan dr sisi produksi apakah itu sektor pertanian, perdagangan, manufaktur, transportasi, jasa keuangan, semuanya juga mengalami penurunan yang sangat tajam," jelasnya.

Keluhan mengenai diberlakukannya kembali PSBB juga disampaikan oleh pengusaha. CEO dan Direktur Utama PT Intiland Development Tbk Hendro S. Gondokusumo menilai akan banyak dampak negatif bagi perekonomian jika PSBB diterapkan. Apalagi, pusat perbelanjaan juga menjadi salah satu tempat yang bakal ditutup.

"Waktu April, kita sudah turun tinggal 30% (penjualan). Saat transisi mulai naik sampai menuju 40-50%. Saya takut dengan adanya PSBB lagi ini akan turun," katanya kepada CNBC Indonesia, Jumat (11/9).

Ia bilang sektor memiliki ratusan industri turunan atau berdampak besar pada mata rantai industri. Hendro menyebut setidaknya ada 175 rantai pasok industri yang bergantung dengan sektor properti.

"Ini semua terpengaruh dan diperkirakan 30 juta tenaga kerja menggantungkan hidupnya. Dan saya selalu katakan sebagian orang merasa properti milik orang punya uang. Saya katakan properti UMKM punya bisnis. semua anggota kita 90% bisnisnya UMKM," katanya.

Jika tidak ada perubahan, Hendro memperkirakan angka penurunan penjualan akan kembali ke angka semula, atau saat awal PSBB, yakni di kisaran 30%.

(roy/roy)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jakarta PSBB Total & Hantu Resesi yang Kian Nyata