Freeport Buka-Bukaan Soal Kerugian Lingkungan Rp 185 T

News - Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
19 October 2018 14:44
Freeport Buka-Bukaan Soal Kerugian Lingkungan Rp 185 T
Jakarta, CNBC Indonesia- Proses divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk menjadi 51% milik Indonesia dijadwalkan selesai pada Desember 2018 ini. Saat ini, prosesnya tengah menunggu penerbitan izin lingkungan. 

Juru bicara PT Freeport Indonesia Riza Pratama menuturkan, saat ini perusahaan tengah menyusun peta jalan terkait pengelolaan limbah tailing sesuai dengan arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ia pun menegaskan, tidak ada hambatan dalam penyelesaian masalah lingkungan ini.

[Gambas:Video CNBC]


"Tidak ada hambatan. Saat ini PTFI sedang menyiapkan roadmap pengelolaan tailing, sesuai arahan KLHK," ujar Riza kepada CNBC Indonesia ketika dihubungi Jumat (19/10/2018).



 Direktur Eksekutif PT Freeport Indonesia Tony Wenas pernah menjelaskan, ada 48 temuan dari operasi PT Freeport Indonesia yang ditemukan oleh KLHK, dari 48 tersebut, ada 30 yang menjadi instruksi untuk diselesaikan permasalahannya. Saat ini, sudah 24 terselesaikan, dan sisa enam sedang dalam proses.

"Enam itu memang butuh waktu, karena perbaikannya kan sedang proses," tuturnya ketika dijumpai di Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Sementara itu, ada delapan rekomendasi untuk Freeport dari BPK terkait isu lingkungan. Dari delapan rekomendasi tersebut, sudah ada enam yang diselesaikan, termasuk dengan isu tailing tersebut. Rekomendasi dari BPK itu sudah dikeluarkan sejak 2017 awal.

"Pada dasarnya, kami sudah sesuai dengan AMDAL, dan izin gubernur penggunaan sungai untuk tailing, ada izin bupati Mimika tahun 2005, dan juga Sk 431 dan saat dilakukan audit masih tetap berlaku tahun 2008," terang Tony.

Tony mengatakan, PTFI terus melakukan upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan tailing. Pihaknya pun terus berdiskusi dengan KLHK. Saat ini pihaknya tengah menunggu penyelesaian izin-izin lingkungan tersebut.

Freeport Buka-Bukaan Soal Kerugian Lingkungan Rp 185 TFoto: Aristya Rahadian Krisabella


"Dari delapan rekomendasi sudah selesai enam. Sisa dua ini sedang dalam proses, yaitu dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH) dan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Mestinya sudah siap diterbitkan oleh KLHK, jadi saya optimistis akhir tahun proses divestasi selesai," pungkas Tony. (gus/gus)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading