Distribusi LPG 3 Kg Belum Jelas, ESDM Lempar ke Kemensos
21 September 2018 18:03
Jakarta, CNBC Indonesia- Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, skema penyaluran LPG 3 kg bersubsidi agar lebih tepat sasaran berada di tangan Kementerian Sosial (Kemensos).
"Dulu itu kan wacananya distribusi tertutup, kalau tidak salah itu skemanya ada di Kementerian Sosial," ujar Arcandra kepada media saat dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/9/2018).Lebih lanjut, Arcandra mengatakan, untuk distribusi tertutup tersebut, pihaknya hanya menyediakan data dan mengatur dari segi kuota.
"Dari segi kuota itu kami yang mengatur, dan data akan kami bantu ke Kemensos," tambah Arcandra.
Dengan kata lain, pihak Kementerian ESDM melempar tanggung jawab pengendalian LPG 3 kg bersubsidi pada Kementerian Sosial, padahal pengendalian distribusi tersebut berpengaruh pada kinerja APBN.
Sebelumnya, Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, skema untuk mengendalikan penyaluran LPG 3 kg bersubsidi masih belum menemukan jalan keluar. Ia menuturkan, proses evaluasi masih berlangsung sampai sekarang.
"Kan alternatifnya ada distribusi tertutup kan dan BLT. Tapi ini belum ada keputusan. Nah, selain itu, biar tidak kelebihan kuota, Pertamina sudah launching LPG 3 kg yang nonsubsidi," ujar Djoko kepada media saat dijumpai di Gedung MPR/DPR, di Jakarta, Senin (9/7/2018).
Ia menyebut, sejauh ini alternatifnya ada distribusi tertutup dan skema Bantuan Langsung Tunai (BLT), tetapi hal tersebut juga belum menelurkan keputusan. "Alternatifnya kan ada distribusi tertutup dan BLT, tapi ini belum ada keputusan juga, masih dikaji dan dievaluasi," tambahnya.
Adapun, penyaluran subsidi untuk sektor energi pada tahun ini jauh meleset dari alokasi yang ditetapkan dalam APBN 2018. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga minyak dunia, yang meleset jauh dari asumsi makroekonomi pemerintah.
Aspek yang paling terlihat adalah alokasi subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) dan LPG, yang meroket dari semula Rp 46,86 triliun diprediksi menjadi Rp 103,5 triliun.
"Dengan perkembangan harga minyak terakhir sampai akhir 2018 diperkirakan subsidi BBM dan LPG 3 kilogram akan mencapai Rp 103,5 triliun," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara dalam rapat Badan Anggaran DPR RI, Rabu (19/9/2018).
Untuk LPG 3 kg bersubsidi, tren konsumsinya meningkat atau lebih dari kuota. "Saat ini, instruksi menyalurkan LPG tertutup sudah disampaikan sejak 3 tahun lalu," ujarnya.
Untuk tahun depan, subsidi energi dialokasikan sebesar Rp 157,79 T, terdiri dari; subsidi BBM Rp 33,36 triliun, LPG Rp 72,31 triliun, dan subsidi listrik Rp 57,1 triliun (dengan catatan carry over sebanyak Rp 500 miliar ke tahun anggaran berikutnya).
Adapun, dari segi volume, untuk volume subsidi LPG 3 kg di 2019 dipasang di angka 6,9 juta ton, naik dari 6,4-6,5 juta MT di 2018.
(gus)
"Dulu itu kan wacananya distribusi tertutup, kalau tidak salah itu skemanya ada di Kementerian Sosial," ujar Arcandra kepada media saat dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/9/2018).Lebih lanjut, Arcandra mengatakan, untuk distribusi tertutup tersebut, pihaknya hanya menyediakan data dan mengatur dari segi kuota.
"Dari segi kuota itu kami yang mengatur, dan data akan kami bantu ke Kemensos," tambah Arcandra.
Dengan kata lain, pihak Kementerian ESDM melempar tanggung jawab pengendalian LPG 3 kg bersubsidi pada Kementerian Sosial, padahal pengendalian distribusi tersebut berpengaruh pada kinerja APBN.
Sebelumnya, Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, skema untuk mengendalikan penyaluran LPG 3 kg bersubsidi masih belum menemukan jalan keluar. Ia menuturkan, proses evaluasi masih berlangsung sampai sekarang.
"Kan alternatifnya ada distribusi tertutup kan dan BLT. Tapi ini belum ada keputusan. Nah, selain itu, biar tidak kelebihan kuota, Pertamina sudah launching LPG 3 kg yang nonsubsidi," ujar Djoko kepada media saat dijumpai di Gedung MPR/DPR, di Jakarta, Senin (9/7/2018).
Ia menyebut, sejauh ini alternatifnya ada distribusi tertutup dan skema Bantuan Langsung Tunai (BLT), tetapi hal tersebut juga belum menelurkan keputusan. "Alternatifnya kan ada distribusi tertutup dan BLT, tapi ini belum ada keputusan juga, masih dikaji dan dievaluasi," tambahnya.
 Foto: Tim Riset CNBC Indonesia/ Raditya Hanung |
Adapun, penyaluran subsidi untuk sektor energi pada tahun ini jauh meleset dari alokasi yang ditetapkan dalam APBN 2018. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga minyak dunia, yang meleset jauh dari asumsi makroekonomi pemerintah.
Aspek yang paling terlihat adalah alokasi subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) dan LPG, yang meroket dari semula Rp 46,86 triliun diprediksi menjadi Rp 103,5 triliun.
"Dengan perkembangan harga minyak terakhir sampai akhir 2018 diperkirakan subsidi BBM dan LPG 3 kilogram akan mencapai Rp 103,5 triliun," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara dalam rapat Badan Anggaran DPR RI, Rabu (19/9/2018).
Untuk LPG 3 kg bersubsidi, tren konsumsinya meningkat atau lebih dari kuota. "Saat ini, instruksi menyalurkan LPG tertutup sudah disampaikan sejak 3 tahun lalu," ujarnya.
Untuk tahun depan, subsidi energi dialokasikan sebesar Rp 157,79 T, terdiri dari; subsidi BBM Rp 33,36 triliun, LPG Rp 72,31 triliun, dan subsidi listrik Rp 57,1 triliun (dengan catatan carry over sebanyak Rp 500 miliar ke tahun anggaran berikutnya).
Adapun, dari segi volume, untuk volume subsidi LPG 3 kg di 2019 dipasang di angka 6,9 juta ton, naik dari 6,4-6,5 juta MT di 2018.
(gus)
