Tenang! Harga LPG 3 KG Tidak Naik, Tapi...
Anisatul Umah, CNBC Indonesia
30 January 2020 16:37
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sempat menyampaikan rencana penyaluran subsidi tertutup untuk gas melon. Setelah wacana ini mencuat, Menteri ESDM Arifin Tasrif membantahnya dan menyebut masih dibicarakan.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Alimuddin Baso memastikan tidak akan pencabutan subsidi LPG.
"Kita sudah rapat kerja, dan kesimpulannya tidak ada pengalihan subsidi yang menyebabkan pengalihan harga," kata Alimuddin, Kamis (30/01/2020).
Ia memaparkan LPG 3 kilogram masih akan tetap ada ke depan, namun akan mengedepankan efektivitas dan efisiensi.
Alimudin menyebut harus ada kebijakan yang jelas untuk menekan subsidi. Meski demikian pihaknya memastikan rakyat yang berhak akan tetap mendapatkan subsidi. "Pemerintah tentu dibebani biaya subsidi Rp 5 ribu sekian per kg. Makin banyak volume yang dikonsumsi banyak beban negara," imbuhnya.
Menanggapi hal ini Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan, rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi LPG 3 kg cukup beralasan. Pasalnya subsidi untuk gas 3 kg terus meningkat dari tahun ke tahun.
Pada 2017 kuota subsidi sudah mencapai 6,2 juta metric ton naik menjadi 6,53 juta metric ton pada 2018. Pada 2019 subsidi gas melon kembali naik hingga mencapai sebanyak 6,97 juta metric ton atau senilai Rp75,22 triliun.
Angka ini Fahmy sebut lebih besar ketimbang subsidi energi listrik yang mencapai Rp 62,2 triliun di periode yang sama. "Ada dua penyebab membengkaknya subsidi. Yakni penyaluran subsidi tidak tepat sasaran, kedua kebutuhan LPG masih dominan dari impor," ungkapnya Kamis, (30/01/2020).
Mengatasi masalah salah sasaran ini, pemerintah harus mengubah distribusi terbuka menjadi distribusi tertutup. Selama ini siapa saja bisa membeli gas melon subsidi meski sebenarnya tidak berhak.
"Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jika subsidi LPG 3 Kg bisa tepat sasaran, negara akan menghemat dana subsidi LPG 3 Kg hingga mencapai Rp 50 triliun," imbuhnya.
Anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika meminta agar Pemerintah lebih berhati-hati jika menyampaikan wacana terkait dengan energi. Seperti rencana penyaluran subsidi tertutup untuk gas melon yang dirinya sebut membuat gaduh masyarakat.
"Pemerintah berlakulah sebagai negarawan bukan pengamat. Pengamat ngomong cepet-cepetan, pemerintah belakangan. Ini belum apa-apa udah ngomong 3 kg (LPG). Menteri bilang kita pemerintah tidak sempat ngomong seperti itu," jelasnya.
(gus) Next Article Langsung Transfer, Ini Skema Subsidi LPG yang Disiapkan ESDM
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Alimuddin Baso memastikan tidak akan pencabutan subsidi LPG.
"Kita sudah rapat kerja, dan kesimpulannya tidak ada pengalihan subsidi yang menyebabkan pengalihan harga," kata Alimuddin, Kamis (30/01/2020).
Ia memaparkan LPG 3 kilogram masih akan tetap ada ke depan, namun akan mengedepankan efektivitas dan efisiensi.
Dari sisi volume konsumsi LPG 3 kg terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2016 - 2017 meningkat 4,8%, tahun 2017-2018 meningkat 3,8%, lalu 2018 - 2019 meingkat 4,8%. "Kondisi saat ini, kalau kita lihat perkembangan volume LPG 3 kg meningkat dari tahun ke tahun. Artinya beban negara dari sisi pembiayaan subsidi tingggi," ungkapnya, Kamis, (30/01/2020).
Alimudin menyebut harus ada kebijakan yang jelas untuk menekan subsidi. Meski demikian pihaknya memastikan rakyat yang berhak akan tetap mendapatkan subsidi. "Pemerintah tentu dibebani biaya subsidi Rp 5 ribu sekian per kg. Makin banyak volume yang dikonsumsi banyak beban negara," imbuhnya.
Menanggapi hal ini Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan, rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi LPG 3 kg cukup beralasan. Pasalnya subsidi untuk gas 3 kg terus meningkat dari tahun ke tahun.
Pada 2017 kuota subsidi sudah mencapai 6,2 juta metric ton naik menjadi 6,53 juta metric ton pada 2018. Pada 2019 subsidi gas melon kembali naik hingga mencapai sebanyak 6,97 juta metric ton atau senilai Rp75,22 triliun.
Angka ini Fahmy sebut lebih besar ketimbang subsidi energi listrik yang mencapai Rp 62,2 triliun di periode yang sama. "Ada dua penyebab membengkaknya subsidi. Yakni penyaluran subsidi tidak tepat sasaran, kedua kebutuhan LPG masih dominan dari impor," ungkapnya Kamis, (30/01/2020).
Mengatasi masalah salah sasaran ini, pemerintah harus mengubah distribusi terbuka menjadi distribusi tertutup. Selama ini siapa saja bisa membeli gas melon subsidi meski sebenarnya tidak berhak.
"Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jika subsidi LPG 3 Kg bisa tepat sasaran, negara akan menghemat dana subsidi LPG 3 Kg hingga mencapai Rp 50 triliun," imbuhnya.
Anggota Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika meminta agar Pemerintah lebih berhati-hati jika menyampaikan wacana terkait dengan energi. Seperti rencana penyaluran subsidi tertutup untuk gas melon yang dirinya sebut membuat gaduh masyarakat.
"Pemerintah berlakulah sebagai negarawan bukan pengamat. Pengamat ngomong cepet-cepetan, pemerintah belakangan. Ini belum apa-apa udah ngomong 3 kg (LPG). Menteri bilang kita pemerintah tidak sempat ngomong seperti itu," jelasnya.
(gus) Next Article Langsung Transfer, Ini Skema Subsidi LPG yang Disiapkan ESDM
Most Popular