Subsidi BBM, Pos Belanja Paling Cepat Naik dan Boros di 2018
Raditya Hanung, CNBC Indonesia
21 September 2018 17:02
Jakarta, CNBC Indonesia - Belanja Negara meningkat 15,3% secara tahunan (year-on-year/YoY) ke angka Rp802,2 triliun hingga akhir Agustus 2018. Realisasi itu lantas mencapai 55,2% dari target APBN 2018 sebesar Rp1.454,5 triliun.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada konferensi pers APBN KiTA hari ini Jumat (21/9/2018).
Setidaknya ada 3 pos belanja pemerintah yang naik cukup kencang, yakni bantuan sosial (sebesar 49,4% YoY), subsidi (36,1% YoY), dan pembayaran bunga utang (15,1% YoY).
Untuk pos pembayaran bunga utang, pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga acuan memiliki andil bagi naiknya pembayaran bunga utang. "Bunga utang naik 15,1% (YoY), karena dampak perubahan suku bunga dan nilai tukar rupiah yang menyebabkan pelunasan kewajiban bunga utang di 2018," jelas Kementerian Keuangan. Sebagai catatan, hingga akhir Agustus 2018, pembayaran bunga utang sudah mencapai Rp162,3 triliun, atau mencapai 68% dari target APBN 2018.
Sepanjang tahun ini hingga akhir Agustus, nilai tukar rupiah memang melemah hingga 8,55%. Nilai tukar rupiah yang terdepresiasi cukup signifikan ini nampaknya berdampak pada bertambahnya beban pemerintah untuk membayar bunga utang (khususnya untuk utang luar negeri). Kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) sebanyak 125 basis poin (bps) sejak Mei 2018 juga akhirnya mengerek suku bunga obligasi pemerintah, sehingga turut menjadi beban tambahan.
Kemudian, kenaikan pos subsidi didorong oleh kenaikan subsidi energi yang mencapai 60% YoY ke angka Rp80,6 triliun. Secara rinci, subsidi BBM & LPG naik 72,1% YoY ke Rp46,3 triliun, sementara subsidi listrik tumbuh 46,1% YoY ke Rp34,2 triliun.
Pertumbuhan subsidi BBM & LPG lantas menjadi yang terbesar dibandingkan pos belanja pemerintah lainnya. Realisasi subsidi BBM& LPG bahkan sudah mencapai 98,9% dari target APBN. Padahal tahun ini berjalan 8 bulan.
Kenaikan harga minyak ditambah pelemahan rupiah, nampaknya berkontribusi bengkaknya subsidi BBM&LPG. Harga minyak jenis brent naik nyaris 16% di sepanjang tahun ini, hingga akhir Agustus 2018. Pemerintah sendiri sudah sepakat menaikkan alokasi subsidi solar yang semula ditetapkan Rp500 per liter menjadi Rp2.000 per liter.
Sebagai tambahan, belanja pegawai juga naik cukup pesat sebesar 11,6% YoY ke angka Rp239,7 triliun. Hal ini nampaknya tidak lepas dari kebijakan THR dan gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diterapkan pemerintah pada bulan lalu.
Di sisi lain, ada 3 pos belanja yang mengalami perlambatan, yakni subsidi non-energi (-8,1% YoY), belanja hibah (-96,5% YoY), belanja lain-lain (-56,8% YoY), dan belanja modal (-5,7% YoY).
Perlambatan belanja modal pemerintah menjadi menarik, karena nampaknya hal ini berhubungan dengan kebijakan Jokowi untuk menahan laju pembangunan infrastruktur demi menyelamatkan rupiah dan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).
Realisasi belanja modal hingga akhir Agustus sendiri mencapai Rp70,7 triliun, atau baru sebesar 34,1% dari target APBN 2018. Realisasi itu menjadi yang paling kecil di antara belanja pegawai (65,5% APBN) dan belanja barang (48,1% APBN).
(RHG/gus) Next Article Mau Subsidi Bunga Kredit dari Pemerintah? Ini Syaratnya
Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada konferensi pers APBN KiTA hari ini Jumat (21/9/2018).
Setidaknya ada 3 pos belanja pemerintah yang naik cukup kencang, yakni bantuan sosial (sebesar 49,4% YoY), subsidi (36,1% YoY), dan pembayaran bunga utang (15,1% YoY).
Sepanjang tahun ini hingga akhir Agustus, nilai tukar rupiah memang melemah hingga 8,55%. Nilai tukar rupiah yang terdepresiasi cukup signifikan ini nampaknya berdampak pada bertambahnya beban pemerintah untuk membayar bunga utang (khususnya untuk utang luar negeri). Kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) sebanyak 125 basis poin (bps) sejak Mei 2018 juga akhirnya mengerek suku bunga obligasi pemerintah, sehingga turut menjadi beban tambahan.
Kemudian, kenaikan pos subsidi didorong oleh kenaikan subsidi energi yang mencapai 60% YoY ke angka Rp80,6 triliun. Secara rinci, subsidi BBM & LPG naik 72,1% YoY ke Rp46,3 triliun, sementara subsidi listrik tumbuh 46,1% YoY ke Rp34,2 triliun.
Pertumbuhan subsidi BBM & LPG lantas menjadi yang terbesar dibandingkan pos belanja pemerintah lainnya. Realisasi subsidi BBM& LPG bahkan sudah mencapai 98,9% dari target APBN. Padahal tahun ini berjalan 8 bulan.
Kenaikan harga minyak ditambah pelemahan rupiah, nampaknya berkontribusi bengkaknya subsidi BBM&LPG. Harga minyak jenis brent naik nyaris 16% di sepanjang tahun ini, hingga akhir Agustus 2018. Pemerintah sendiri sudah sepakat menaikkan alokasi subsidi solar yang semula ditetapkan Rp500 per liter menjadi Rp2.000 per liter.
Sebagai tambahan, belanja pegawai juga naik cukup pesat sebesar 11,6% YoY ke angka Rp239,7 triliun. Hal ini nampaknya tidak lepas dari kebijakan THR dan gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diterapkan pemerintah pada bulan lalu.
Di sisi lain, ada 3 pos belanja yang mengalami perlambatan, yakni subsidi non-energi (-8,1% YoY), belanja hibah (-96,5% YoY), belanja lain-lain (-56,8% YoY), dan belanja modal (-5,7% YoY).
Perlambatan belanja modal pemerintah menjadi menarik, karena nampaknya hal ini berhubungan dengan kebijakan Jokowi untuk menahan laju pembangunan infrastruktur demi menyelamatkan rupiah dan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).
Realisasi belanja modal hingga akhir Agustus sendiri mencapai Rp70,7 triliun, atau baru sebesar 34,1% dari target APBN 2018. Realisasi itu menjadi yang paling kecil di antara belanja pegawai (65,5% APBN) dan belanja barang (48,1% APBN).
(RHG/gus) Next Article Mau Subsidi Bunga Kredit dari Pemerintah? Ini Syaratnya
Most Popular