Tahun Politik, Pemerintah Suntik Modal 3 BUMN Rp 17,8 T
Lidya Kembaren, CNBC Indonesia
20 August 2018 12:20
Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah pada tahun 2019 masih akan melanjutkan melakukan investasi kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini dilakukan dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi dan sosial melalui BUMN.
Pembiayaan investasi melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) ini diberikan pemerintah kepada tiga BUMN di tahun 2019 sebesar Rp17,8 triliun seperti dikutip dari dokumen RAPBN 2019, Senin (20/8/2018). Tiga BUMN yang dimaksud yakni; PT PLN (Persero), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).
Rinciannya adalah terbesar untuk PLN Rp 10 triliun, PT SMF sebesar Rp 800 miliar, PT HK sebesar Rp 7 triliun
SMF
PMN untuk SMF diberikan dalam rangka meningkatkan kapasitas Perseroan dan menjaga kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui keterlibatan Perseroan dalam KPR FLPP.
Dengan blending antara PMN dan surat utang, PT SMF akan dapat menyediakan dana dengan cost of fund yang lebih rendah untuk penyalur KPR FLPP sehingga dapat menurunkan porsi Pemerintah dalam pembiayaan FLPP dari 90 persen menjadi sekitar 75 persen.
"Diharapkan dengan adanya blended financing antara PT SMF (Persero) dengan BLU PPDPP dapat meningkatkan jumlah penyediaan rumah bagi MBR sekitar 20 persen. Pada tahun 2019, kombinasi optimal antara alokasi PMN kepada PT SMF dan tambahan dana bergulir FLPP ditargetkan dapat membiayai sekitar 84.000 unit rumah untuk MBR," dikutip dari buku RAPBN 2019.
PT Hutama Karya
Kemudian, PMN untuk Hutama Karya adalah untuk mengerjakan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang telah diamanahkan oleh pemerintah.
Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KU.09.01-Mn/784 tanggal 23 Agustus 2016, memberi PT HK amanah untuk mengusahakan 24 ruas jalan tol di Sumatera sepanjang 2.700 km, dengan prioritas 8 ruas pertama serta 3 ruas prioritas tambahan, dengan total mencapai sepanjang 1.480 km. Total biaya investasi yang dibutuhkan untuk membangun jalan tol tersebut diproyeksikan sebesar Rp 250,5 triliun.
Alokasi investasi kepada PT HK sebesar Rp 7 triliun dalam RAPBN tahun 2019 akan dimanfaatkan untuk mendukung penyelesaian ruas-ruas prioritas dari Jalan Tol Trans Sumatera, yaitu:
1. Pekanbaru-Dumai
2. Terbanggi Besar-Pematang Panggang
3. Pematang Panggang-Kayu Agung
4. Padang-Pekanbaru.
"Diharapkan dari penambahan PMN tersebut yaitu terbangunnya jalan tol sepanjang kurang lebih 253 km pada ruas Pekanbaru-Dumai, Terbanggi Besar-Pematang Panggang, Pematang Panggang-Kayu Agung, dan Padang-Pekanbaru."
PT PLN
PMN kepada PT PLN sebesar Rp 10 triliun dalam RAPBN tahun 2019 ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan kapasitas usaha perseroan dalam rangka meningkatkan kemampuan membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
Diharapkan dengan adanya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dengan meningkatnya rasio elektrifikasi, mengatasi defisit daya dan meningkatkan keandalan melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia.
"Adapun rencana peruntukan dana PMN PT PLN dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp 10 triliun akan dialokasikan untuk Program Listrik Pedesaan, transmisi, dan gardu induk. Program ini juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencapai target rasio elektrifikasi sekitar 97 persen pada tahun 2019."
(gus) Next Article Tiga BUMN Incar Suntikan Dana Rp 29,8 T di 2019
Pembiayaan investasi melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) ini diberikan pemerintah kepada tiga BUMN di tahun 2019 sebesar Rp17,8 triliun seperti dikutip dari dokumen RAPBN 2019, Senin (20/8/2018). Tiga BUMN yang dimaksud yakni; PT PLN (Persero), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).
Rinciannya adalah terbesar untuk PLN Rp 10 triliun, PT SMF sebesar Rp 800 miliar, PT HK sebesar Rp 7 triliun
PMN untuk SMF diberikan dalam rangka meningkatkan kapasitas Perseroan dan menjaga kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui keterlibatan Perseroan dalam KPR FLPP.
Dengan blending antara PMN dan surat utang, PT SMF akan dapat menyediakan dana dengan cost of fund yang lebih rendah untuk penyalur KPR FLPP sehingga dapat menurunkan porsi Pemerintah dalam pembiayaan FLPP dari 90 persen menjadi sekitar 75 persen.
"Diharapkan dengan adanya blended financing antara PT SMF (Persero) dengan BLU PPDPP dapat meningkatkan jumlah penyediaan rumah bagi MBR sekitar 20 persen. Pada tahun 2019, kombinasi optimal antara alokasi PMN kepada PT SMF dan tambahan dana bergulir FLPP ditargetkan dapat membiayai sekitar 84.000 unit rumah untuk MBR," dikutip dari buku RAPBN 2019.
PT Hutama Karya
Kemudian, PMN untuk Hutama Karya adalah untuk mengerjakan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang telah diamanahkan oleh pemerintah.
Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor KU.09.01-Mn/784 tanggal 23 Agustus 2016, memberi PT HK amanah untuk mengusahakan 24 ruas jalan tol di Sumatera sepanjang 2.700 km, dengan prioritas 8 ruas pertama serta 3 ruas prioritas tambahan, dengan total mencapai sepanjang 1.480 km. Total biaya investasi yang dibutuhkan untuk membangun jalan tol tersebut diproyeksikan sebesar Rp 250,5 triliun.
Alokasi investasi kepada PT HK sebesar Rp 7 triliun dalam RAPBN tahun 2019 akan dimanfaatkan untuk mendukung penyelesaian ruas-ruas prioritas dari Jalan Tol Trans Sumatera, yaitu:
1. Pekanbaru-Dumai
2. Terbanggi Besar-Pematang Panggang
3. Pematang Panggang-Kayu Agung
4. Padang-Pekanbaru.
"Diharapkan dari penambahan PMN tersebut yaitu terbangunnya jalan tol sepanjang kurang lebih 253 km pada ruas Pekanbaru-Dumai, Terbanggi Besar-Pematang Panggang, Pematang Panggang-Kayu Agung, dan Padang-Pekanbaru."
PT PLN
PMN kepada PT PLN sebesar Rp 10 triliun dalam RAPBN tahun 2019 ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan kapasitas usaha perseroan dalam rangka meningkatkan kemampuan membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
Diharapkan dengan adanya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dengan meningkatnya rasio elektrifikasi, mengatasi defisit daya dan meningkatkan keandalan melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia.
"Adapun rencana peruntukan dana PMN PT PLN dalam RAPBN tahun 2019 sebesar Rp 10 triliun akan dialokasikan untuk Program Listrik Pedesaan, transmisi, dan gardu induk. Program ini juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencapai target rasio elektrifikasi sekitar 97 persen pada tahun 2019."
(gus) Next Article Tiga BUMN Incar Suntikan Dana Rp 29,8 T di 2019
Most Popular