Percepat Proyek Tol Sumatera, Hutama Karya diberi PMN Rp 7 T
Exist In Exist, CNBC Indonesia
20 August 2018 10:12
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana memberikan tambahan penanaman modal negara (PMN) sebesar Rp 7 triliun kepada PT Hutama Karya (Persero) dalam RAPBN 2019 untuk membantu penyelesaian proyek jalan tol Trans Sumatera dengan panjang total 2.700 km.
Angka ini lebih kecil dari jumlah yang diajukan sebelumnya yaitu sebesar Rp 12,5 triliun.
Berdasarkan dokumen nota keuangan 2019 yang dikutip, Senin (20/8/2018), tambahan PMN tersebut diharapkan dapat menyelesai ruas-ruas prioritas sepanjang 253 km, yaitu Pekanbaru-Dumai, Terbanggi Besar-Pematang Panggang, Pematang Panggang-Kayu Agung, dan Padang-Pekanbaru.
Selain rencana penambahan PMN, hingga Juni 2018, Pemerintah juga telah mengeluarkan tiga surat jaminan untuk jalan tol ruas Medan-Binjai, ruas Palembang-Simpang Indralaya, dan ruas Bakauheni-Terbanggi Besar serta tiga surat jaminan untuk penerbitan Obligasi Berkelanjutan I.
Dengan demikian, ketika HK tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, pemerintah harus memenuhi kewajiban pembayaran
tersebut melalui mekanisme
APBN.
Percepatan proyek dengan total biaya investasi sebesar Rp 250,5 triliun ini terus dilakukan mengingat pentingnya jalan tol ini untum menunjang percepatan pembangunan infrastruktur dan perkembangan ekonomi di pulau Sumatera serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
(ray) Next Article Aturan Baru, Pengelola Tol Wajib Beri 30% Lapak untuk UMKM
Angka ini lebih kecil dari jumlah yang diajukan sebelumnya yaitu sebesar Rp 12,5 triliun.
Berdasarkan dokumen nota keuangan 2019 yang dikutip, Senin (20/8/2018), tambahan PMN tersebut diharapkan dapat menyelesai ruas-ruas prioritas sepanjang 253 km, yaitu Pekanbaru-Dumai, Terbanggi Besar-Pematang Panggang, Pematang Panggang-Kayu Agung, dan Padang-Pekanbaru.
Selain rencana penambahan PMN, hingga Juni 2018, Pemerintah juga telah mengeluarkan tiga surat jaminan untuk jalan tol ruas Medan-Binjai, ruas Palembang-Simpang Indralaya, dan ruas Bakauheni-Terbanggi Besar serta tiga surat jaminan untuk penerbitan Obligasi Berkelanjutan I.
Dengan demikian, ketika HK tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, pemerintah harus memenuhi kewajiban pembayaran
tersebut melalui mekanisme
APBN.
Percepatan proyek dengan total biaya investasi sebesar Rp 250,5 triliun ini terus dilakukan mengingat pentingnya jalan tol ini untum menunjang percepatan pembangunan infrastruktur dan perkembangan ekonomi di pulau Sumatera serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
(ray) Next Article Aturan Baru, Pengelola Tol Wajib Beri 30% Lapak untuk UMKM
Most Popular