
Banggar Sepakati Suntikan Dana Rp 17 T untuk PLN-Hutama Karya
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
20 September 2018 17:19

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah bersama Badan Anggaran DPR menyepakati besaran penanaman modal negara (PMN) yang akan diberikan kepada PT Hutama Karya/HK (Persero) dan PT PLN (Persero).
"Badan Anggaran berketetapan untuk mengambil kesepakatan atas kesimpulan komisi VI, harapannya kepada PLN agar tetap melaksanakan kinerja elektrifikasi seusai target," ujar Pimpinan Badan Anggaran DPR Said Abdullah dalam rapat badan anggaran bersama pemerintah, di Jakarta, Kamis (20/9/2018).
Sebelumnya, dalam rapat internal Komisi VI telah memutuskan PMN untuk PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 10,5 triliun, dan PMN untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp 6,5 triliun. Untuk PLN Jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan permintaan awal yang sebesar Rp 10 triliun untuk untuk perbaikan struktur permodalan dan kapasitas usaha pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan perusahaan.
Adapun, pada rapat di Badan Anggaran kali ini, salah satu anggota Banggar DPR RI dari partai Gerindra, Bambang Haryo mengaku kurang paham dengan pemberian PMN kepada PLN dan HK.
Menurut dia, PLN menjadi salah satu BUMN yang langganan meminta suntikan modal.
"Kami sedikit prihatin dengan adanya pembiayaan non utang terutama yang ada di BUMN, kalau tidak salah PLN ini sudah beberapa kali meminta PMN, dan dulu mengeluh dengan adanya revaluasi aset yang mengakibatkan PLN tidak bisa membayar pajak," kata Bambang.
Begitu juga dengan PMN yang diterima oleh PT Hutama Karya, ia meminta kepada BUMN karya tersebut untuk tidak memanfaatkan PMN sebagai modal pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda. Sebab, jika tol tersebut dibangun maka kemungkinan besar tidak laku.
Menanggapi hal ini, Sekretaris BUMN Imam A Putro menjelaskan, PMN untuk PLN akan digunakan untuk program listrik desa, yang merupakan kegiatan produktif untuk mendukung rencana pemerintah mencapai rasio elektrifikasi 100% di 2024 mendatang.
"Sedangkan PMN untuk PT HK dipastikan sama sekali tidak digunakan untuk pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda," pungkas Imam.
Adapun, PMN sebesar Rp 10,5 triliun yang diberikan kepada PT HK digunakan untuk mengejar target pembangunan lima ruas tol Trans Sumatra agar selesai di tahun 2019. Kelima ruas tersebut di antaranya tol Bakauheni-Palembang, Pekanbaru-Dumai, Pekanbaru-Padang, Kualatanjung-Tebing Tinggi Parapat dan Kisaran Indrapura.
Direktur Keuangan PT PLN (Persero) Sarwono Sudarto sebelumnya pernah mengatakan, pihaknya tetap akan melakukan yang terbaik untuk merealisasikan program perusahaan yang sudah dirancang meski penyertaan modal negara (PMN) yang didapatkan kurang dari yang diminta.
"Kami tetap lakukan yang terbaik. Kalau anggaran tidak cukup, akan kami buat cukup. Pokoknya apa yang sudah kami programkan di tahun depan, insya Allah siap direalisasikan," ujar Sarwono kepada media ketika dijumpai di Jakarta, Senin (17/9/2018).
Di tengah naiknya harga minyak dan batu bara yang menjadi bahan bakar mayoritas pembangkit listrik, ditambah dengan nilai tukar rupiah yang terus melemah, memang membuat kondisi keuangan PLN agak seret. Perusahaan menyatakan rugi kurs sebesar Rp 6 triliun hingga paruh pertama tahun ini tidak mengganggu kinerja perseroan.
Sarwono mengungkapkan, perusahaan tetap mampu mengantongi laba operasional. Namun, dia enggan membuka berapa besaran laba operasi tersebut. "Nanti, tunggu diaudit. Intinya kami masih untung dari operasi. Sampai akhir tahun masih bisa," tuturnya, usai rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Juli lalu.
(gus) Next Article Tiga BUMN Incar Suntikan Dana Rp 29,8 T di 2019
"Badan Anggaran berketetapan untuk mengambil kesepakatan atas kesimpulan komisi VI, harapannya kepada PLN agar tetap melaksanakan kinerja elektrifikasi seusai target," ujar Pimpinan Badan Anggaran DPR Said Abdullah dalam rapat badan anggaran bersama pemerintah, di Jakarta, Kamis (20/9/2018).
Adapun, pada rapat di Badan Anggaran kali ini, salah satu anggota Banggar DPR RI dari partai Gerindra, Bambang Haryo mengaku kurang paham dengan pemberian PMN kepada PLN dan HK.
Menurut dia, PLN menjadi salah satu BUMN yang langganan meminta suntikan modal.
"Kami sedikit prihatin dengan adanya pembiayaan non utang terutama yang ada di BUMN, kalau tidak salah PLN ini sudah beberapa kali meminta PMN, dan dulu mengeluh dengan adanya revaluasi aset yang mengakibatkan PLN tidak bisa membayar pajak," kata Bambang.
Begitu juga dengan PMN yang diterima oleh PT Hutama Karya, ia meminta kepada BUMN karya tersebut untuk tidak memanfaatkan PMN sebagai modal pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda. Sebab, jika tol tersebut dibangun maka kemungkinan besar tidak laku.
Menanggapi hal ini, Sekretaris BUMN Imam A Putro menjelaskan, PMN untuk PLN akan digunakan untuk program listrik desa, yang merupakan kegiatan produktif untuk mendukung rencana pemerintah mencapai rasio elektrifikasi 100% di 2024 mendatang.
"Sedangkan PMN untuk PT HK dipastikan sama sekali tidak digunakan untuk pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda," pungkas Imam.
Adapun, PMN sebesar Rp 10,5 triliun yang diberikan kepada PT HK digunakan untuk mengejar target pembangunan lima ruas tol Trans Sumatra agar selesai di tahun 2019. Kelima ruas tersebut di antaranya tol Bakauheni-Palembang, Pekanbaru-Dumai, Pekanbaru-Padang, Kualatanjung-Tebing Tinggi Parapat dan Kisaran Indrapura.
Direktur Keuangan PT PLN (Persero) Sarwono Sudarto sebelumnya pernah mengatakan, pihaknya tetap akan melakukan yang terbaik untuk merealisasikan program perusahaan yang sudah dirancang meski penyertaan modal negara (PMN) yang didapatkan kurang dari yang diminta.
"Kami tetap lakukan yang terbaik. Kalau anggaran tidak cukup, akan kami buat cukup. Pokoknya apa yang sudah kami programkan di tahun depan, insya Allah siap direalisasikan," ujar Sarwono kepada media ketika dijumpai di Jakarta, Senin (17/9/2018).
Di tengah naiknya harga minyak dan batu bara yang menjadi bahan bakar mayoritas pembangkit listrik, ditambah dengan nilai tukar rupiah yang terus melemah, memang membuat kondisi keuangan PLN agak seret. Perusahaan menyatakan rugi kurs sebesar Rp 6 triliun hingga paruh pertama tahun ini tidak mengganggu kinerja perseroan.
Sarwono mengungkapkan, perusahaan tetap mampu mengantongi laba operasional. Namun, dia enggan membuka berapa besaran laba operasi tersebut. "Nanti, tunggu diaudit. Intinya kami masih untung dari operasi. Sampai akhir tahun masih bisa," tuturnya, usai rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Juli lalu.
(gus) Next Article Tiga BUMN Incar Suntikan Dana Rp 29,8 T di 2019
Most Popular