Harga Batu Bara Naik, PLN Tombok Rp 14 Triliun
Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
05 February 2018 18:46
Jakarta, CNBC Indonesia— Sepanjang tahun lalu, PT PLN (Persero) harus menalangi Rp 14 triliun karena peningkatan harga batu bara. Tingginya harga batu bara menyebabkan asumsi yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebesar US$ 63 per ton meleset.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menggelar pertemuan dengan PLN dan pengusaha batu bara. Pertemuan ini untuk membahas permintaan PLN soal pemberian harga batu bara khusus untuk menyalakan pembangkit, atau harga batu bara yang tidak mengikuti harga di pasar.
Sebagai informasi, sekitar 60% pembangkit listrik yang ada di Indonesia merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang bahan bakunya adalah batu bara.“Belum ada keputusan, saya belum bisa bilang. Pemerintah komitmen akan ambil keputusan, tetapi juga tidak seenaknya sendiri makanya kami diminta bicara,” ungkap Direktur Pengadaan Strategis PLN Supangkat Iwan Santoso, di Kantor Kementerian ESDM, Senin (5/2/2018).
Listrik, kata Iwan, harus dipandang sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut dia, listrik tidak bisa dipandang hanya sebagai komoditas komersial.Dengan begitu, harga listrik harus memiliki daya saing yang ujungnya berpengaruh pada keuangan di dunia usaha. Sebab, listrik masih menjadi salah satu komponen utama dalam biaya produksi bagi industri.
“Itulah yang kami jaga. Jadi tentu tarif harus affordable, bisa diterima industri, bisa diterima oleh masyarakat. Apalagi juga ada konsumen yang harus diperhatikan,” kata Iwan.
Di sisi lain, Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk Garibaldi Thohir mengingatkan tentang pengelolaan cadangan batu bara nasional, yang walau melimpah, harus tetap diperhatikan. Menurut pria yang akrab disapa Boy itu, pemerintah harus memikirkan tentang konservasi batu bara, yang bila dijual dengan harga rendah dapat berpotensi semakin cepat habisnya cadangan.
“Nanti cadangan batu bara yang tadinya bisa 30-40 tahun, dengan 1 kebijakan yang mungkin kurang bijak, cadangannya bisa tinggal 5 tahun,” jelas Boy.
Boy sendiri mengaku sadar akan kesulitan PLN, mengingat perusahaan plat merah tersebut adalah pelanggan utama Adaro. Namun, sebagai kontraktor dia mengingatkan pemerintah harus memikirkan bagaimana mengelola sumber daya alam secara efisien. “Kita jaga konservasinya,” tutur Boy.
Dia juga mengingatkan, batu bara memiliki peran penting dalam kontribusi untuk penerimaan negara dalam bentuk pajak atau PNBP. Keputusan yang nantinya diambil, dipastikan Boy, juga akan mempertimbangkan kontribusi batu bata atas penerimaan negara tersebut.
“Perusahaan tambang memberikan kontribusi yang besar dalam bentuk pajak 45%, plus royalti 13,5% kepada pemerintah. PLN sama juga. Jadi, dua-duanya punya niat baik, tinggal kita cari titik temu,” ujar Boy.
(gus/gus) Next Article Soal Batu Bara, DPR Minta PLN Transparan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menggelar pertemuan dengan PLN dan pengusaha batu bara. Pertemuan ini untuk membahas permintaan PLN soal pemberian harga batu bara khusus untuk menyalakan pembangkit, atau harga batu bara yang tidak mengikuti harga di pasar.
Listrik, kata Iwan, harus dipandang sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut dia, listrik tidak bisa dipandang hanya sebagai komoditas komersial.Dengan begitu, harga listrik harus memiliki daya saing yang ujungnya berpengaruh pada keuangan di dunia usaha. Sebab, listrik masih menjadi salah satu komponen utama dalam biaya produksi bagi industri.
“Itulah yang kami jaga. Jadi tentu tarif harus affordable, bisa diterima industri, bisa diterima oleh masyarakat. Apalagi juga ada konsumen yang harus diperhatikan,” kata Iwan.
Di sisi lain, Presiden Direktur PT Adaro Energy Tbk Garibaldi Thohir mengingatkan tentang pengelolaan cadangan batu bara nasional, yang walau melimpah, harus tetap diperhatikan. Menurut pria yang akrab disapa Boy itu, pemerintah harus memikirkan tentang konservasi batu bara, yang bila dijual dengan harga rendah dapat berpotensi semakin cepat habisnya cadangan.
“Nanti cadangan batu bara yang tadinya bisa 30-40 tahun, dengan 1 kebijakan yang mungkin kurang bijak, cadangannya bisa tinggal 5 tahun,” jelas Boy.
Boy sendiri mengaku sadar akan kesulitan PLN, mengingat perusahaan plat merah tersebut adalah pelanggan utama Adaro. Namun, sebagai kontraktor dia mengingatkan pemerintah harus memikirkan bagaimana mengelola sumber daya alam secara efisien. “Kita jaga konservasinya,” tutur Boy.
Dia juga mengingatkan, batu bara memiliki peran penting dalam kontribusi untuk penerimaan negara dalam bentuk pajak atau PNBP. Keputusan yang nantinya diambil, dipastikan Boy, juga akan mempertimbangkan kontribusi batu bata atas penerimaan negara tersebut.
“Perusahaan tambang memberikan kontribusi yang besar dalam bentuk pajak 45%, plus royalti 13,5% kepada pemerintah. PLN sama juga. Jadi, dua-duanya punya niat baik, tinggal kita cari titik temu,” ujar Boy.
(gus/gus) Next Article Soal Batu Bara, DPR Minta PLN Transparan
Most Popular