Membedah RUU PPSK: Begini Jadinya Nasib BI, OJK & LPS!

Pasal 1 mengenai OJK mengalami perubahan dari yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

Sementara kini dalam RUU P2SK berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Disebutkan Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial. Kepala Eksekutif adalah anggota Dewan Komisioner yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisioner.

Adapun tugas OJK akan bertambah, yakni melakukan pengawasan, memberikan izin, hingga mencabut izin operasional koperasi simpan pinjam.

Beleid baru tersebut tercantum pada Pasal 150. Disebutkan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha koperasi simpan pinjam, baik koperasi primer dan sekunder wajib memperoleh izin usaha dari OJK.

Selain itu, OJK berhak menentukan prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kemampuan dan kepatutan pemohon pinjaman. Hal itu sejalan dengan Pasal 157 bahwa pembinaan dan pengawasan koperasi/unit usaha simpan pinjam dilakukan oleh OJK.

Komisi XI DPR optimistis OJK dengan Ketua DK dan Anggota OJK yang baru akan memiliki secercah harapan untuk melindungi konsumen di Indonesia.

"Dengan komposisi pimpinan dan anggota OJK yang sekarang ini, sudah punya visi yang sama dengan kita," tutur Amir.