Akuisisi Pertagas
Khawatir Kriminalisasi, PGN Intens Konsultasi KPK-Kejaksaan
Anastasia Arvirianty, CNBC Indonesia
25 September 2018 18:26
Jakarta, CNBC Indonesia- Bisnis dan investasi migas memiliki risiko tinggi dan ketidakpastian. Banyaknya hal teknis yang dipertimbangkan, kadang-kadang bisa tidak sesuai perhitungan begitu di lapangan.
Belakangan sedang heboh soal Kejaksaan Agung yang menahan mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan akibat keputusan perusahaan investasi di blok BMG yang ada di Australia, 2009 lalu.
Tanpa diduga ada persoalan teknis dan kehendak alam yang membuat cadangan minyak di blok tersebut meleset, dan blok menjadi tidak ekonomis. Ini kemudian membuat Pertamina merugi, lalu keputusan bisnisnya masuk ranah pidana.
Kriminalisasi keputusan bisnis perusahaan ini kemudian menjadi sorotan dunia bisnis migas. Perusahaan mulai berhati-hati dalam melakukan aksi korporasi, dan menggandeng beberapa institusi hukum agar tak disalahkan di masa depan. Salah satunya adalah PGN, yang berkonsultasi dengan berbagai lembaga dalam rencananya untuk mengakuisisi Pertagas.
"Masalah valuasi kita konsultasi ke BPK, BPK juga memberikan guidance, arahan, bagaimana prosesnya," ujar Direktur Utama PT PGN.Tbk Gigih Prakoso di hotel Pullman, Selasa (25/9/2018).
Selain Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), PGN juga berkonsultasi ke KPK terkait transaksi akuisisi dan juga Jamdatun (Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara). "KPK juga memberikan arahan harus seperti ini, jadi mudah-mudahan dengan konsultasi itu semua kami sudah proper, GCG sudah ada, mudah-mudahan tidak ada kriminilasi."
Seperti diketahui, PGN mengakuisisi Pertagas senilai Rp 16,6 triliun sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA). Dengan begitu PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk kini resmi memiliki 51% saham Pertagas.
(gus/gus) Next Article Jadi Holding Migas, PGN Bidik Pendapatan US$ 1 M
Belakangan sedang heboh soal Kejaksaan Agung yang menahan mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan akibat keputusan perusahaan investasi di blok BMG yang ada di Australia, 2009 lalu.
Kriminalisasi keputusan bisnis perusahaan ini kemudian menjadi sorotan dunia bisnis migas. Perusahaan mulai berhati-hati dalam melakukan aksi korporasi, dan menggandeng beberapa institusi hukum agar tak disalahkan di masa depan. Salah satunya adalah PGN, yang berkonsultasi dengan berbagai lembaga dalam rencananya untuk mengakuisisi Pertagas.
"Masalah valuasi kita konsultasi ke BPK, BPK juga memberikan guidance, arahan, bagaimana prosesnya," ujar Direktur Utama PT PGN.Tbk Gigih Prakoso di hotel Pullman, Selasa (25/9/2018).
Selain Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), PGN juga berkonsultasi ke KPK terkait transaksi akuisisi dan juga Jamdatun (Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara). "KPK juga memberikan arahan harus seperti ini, jadi mudah-mudahan dengan konsultasi itu semua kami sudah proper, GCG sudah ada, mudah-mudahan tidak ada kriminilasi."
Seperti diketahui, PGN mengakuisisi Pertagas senilai Rp 16,6 triliun sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA). Dengan begitu PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk kini resmi memiliki 51% saham Pertagas.
(gus/gus) Next Article Jadi Holding Migas, PGN Bidik Pendapatan US$ 1 M
Most Popular