Darmin: RI Sekuat Tenaga Pertahankan GSP yang Diberikan AS
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
13 July 2018 19:55
Jakarta, CNBC Indonesia - Alasan pemerintah Amerika Serikat (AS) mengevaluasi generalize system preference (GSP) semakin terkuak. Kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), disebut menjadi salah satu alasan AS mengevaluasi GSP Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, pemerintah Indonesia akan melakukan berbagai cara agar AS tetap memberikan fasilitas tersebut.
"Tidak usah tanya khawatir atau tidak, pemerintah khawatir atau tidak, pokoknya kami mau berusaha sekuat tenga supaya itu [fasilitas GSP] bisa tetap," kata Darmin, Jumat (3/7/2018).
"Pemerintah tentu berkepentingan mempertahankan fasilitas itu, karena itu menyangkut banyak sekali barang. Sehingga kalau kita ekspor ke sana, biaya masuknya nol yang masuk daftar itu," tegasnya.
Fasilitas GSP Indonesia, kata Darmin, memang bukan satu-satunya yang dievaluasi. Ada beberapa negara lain yang juga mengalami nasib serupa, seperti India maupun Kazhakstan, dan menunggu hasil keputusan evaluasi tersebut.
Harus diakui, mengevaluasi GSP merupakan hal dari pemerintah AS, mantan Gubernur Bank Indonesia itu memandang, wajar-wajar saja AS melakukan evaluasi fasilitas GSP.
"Ini fasilitas mereka. Mereka udah bilang evaluasi, itu hak mereka. Itu bukan perjanjian. Itu fasilitas yang diberikan kepada kita sejak 40 tahun yang lalu, sekarang dia [AS] bilang mau evaluasi. Anda tidak bisa bilang ini tepat atau tidak," tegasnya.
Pemerintah, ditegaskan Darmin pun akan melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan fasilitas GSP Indonesia. Namun, pemerintah pun akan bersikap realistis apabila memang fasilitas tersebut dihilangkan dari daftar GSP.
"Penawaran [yang dilakukan pemerintah] tentu akan menentukan dia [AS] jadi memperpanjang atau ngedrop," katanya.
(roy) Next Article 'Jika Rupiah Terus Tertekan, Naikkan Bunga Acuan BI Caranya'
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, pemerintah Indonesia akan melakukan berbagai cara agar AS tetap memberikan fasilitas tersebut.
Fasilitas GSP Indonesia, kata Darmin, memang bukan satu-satunya yang dievaluasi. Ada beberapa negara lain yang juga mengalami nasib serupa, seperti India maupun Kazhakstan, dan menunggu hasil keputusan evaluasi tersebut.
Harus diakui, mengevaluasi GSP merupakan hal dari pemerintah AS, mantan Gubernur Bank Indonesia itu memandang, wajar-wajar saja AS melakukan evaluasi fasilitas GSP.
"Ini fasilitas mereka. Mereka udah bilang evaluasi, itu hak mereka. Itu bukan perjanjian. Itu fasilitas yang diberikan kepada kita sejak 40 tahun yang lalu, sekarang dia [AS] bilang mau evaluasi. Anda tidak bisa bilang ini tepat atau tidak," tegasnya.
Pemerintah, ditegaskan Darmin pun akan melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan fasilitas GSP Indonesia. Namun, pemerintah pun akan bersikap realistis apabila memang fasilitas tersebut dihilangkan dari daftar GSP.
"Penawaran [yang dilakukan pemerintah] tentu akan menentukan dia [AS] jadi memperpanjang atau ngedrop," katanya.
(roy) Next Article 'Jika Rupiah Terus Tertekan, Naikkan Bunga Acuan BI Caranya'
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular