Jakarta, CNBC Indonesia - Sosok Direktur Pemeliharaan dan Perbaikan PT PAL Indonesia (Persero) Kuntjoro Pinardi beberapa waktu belakangan menjadi perbincangan publik. Semua itu tak lepas dari keputusannya untuk mengajukan pengunduran diri kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada, Senin (26/4/2021).
Langkah itu hanya berselang 5 hari usai terbitnya Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-123/MBU/04/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia (Persero).
"Iya mas awalnya ada yang tanya-tanya terus tentang status saya di PKS, HTI, dan ISIS. Maka saya jawab tertulis dan akan lebih baik kalau saya mundur," ujar Kuntjoro kepada CNBC Indonesia.
Kendati demikian, dalam wawancara khusus dengan CNBC Indonesia di kediaman pribadinya di Jati Makmur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (27/4/2021), Kuntjoro mengungkapkan masih menjabat sebagai Direktur Pemeliharaan dan Perbaikan PT PAL Indonesia (Persero). Sebab, surat pengunduran diri itu belum disetujui Erick maupun Kementerian BUMN.
"Besok saya mau ke Surabaya," ujar Kuntjoro merujuk kepada lokasi kantor pusat PT PAL di ibu kota Jawa Timur itu.
Dalam perbincangan itu, Kuntjoro bicara blak-blakan perihal penunjukkan dirinya sebagai direksi PT PAL hingga status sebagai mantan calon anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berujung tudingan kalau dirinya mendukung radikalisme.
Proses penunjukkan sebagai direksi PT PAL
Kepada CNBC Indonesia, alumni Delft University itu mengaku pada mulanya tidak mengetahui kalau diundang dalam RUPS PT PAL yang berlangsung pada 21 April 2021. Undangan itu baru didapat siang hari.
"Itu (penunjukkan sebagai direksi) nggak dibilang, saya juga nggak pernah diundang gitu ya, baru tahu. Jadi waktu itu judulnya pembacaan surat keputusan menteri (Menteri BUMN). Jadi nggak terkait PT PAL nggak disebut. Saya sendiri nggak tahu. Mungkin yang paling tahu dirutnya (Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang). Saya nggak tahu apakah dirutnya tahu atau nggak ya," ujar Kuntjoro.
"Waktu saya diangkat, kementerian itu baru jam 10.00 WIB. Pak Kaharuddin masih menelepon saya pagi-pagi menanyakan apakah saya dapat undangan dari Kementerian BUMN atau dari PT PAL? Saya bilang saya tidak dapat undangan apapun. Sementara Pak Kahar mengatakan, "Oh kalau saya sudah dapat informasi mas dari PT PAL bahwa mungkin memang dilantik" (sebagai dirut). Jadi saya ucapkan selamat."
Kuntjoro lantas bercerita kalau ada tujuh orang, termasuk Kahar, yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebagai direksi PT PAL. Ia pun memastikan tidak ada keterlibatan dari tim Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagaimana yang rumor yang beredar di media sosial.
"Memang CV saya diajukan oleh Pak Kahar. Jadi Pak Kahar, termasuk dia, menyodorkan nama. Kemudian tujuh orang itu mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang berlangsung secara online," kata Kuntjoro.
Sekjen Ikatan Alumni Program Habibie itu pun menceritakan proses uji kepatutan dan kelayakan menjadi direksi PT PAL. Proses itu dimulai sejak 19 Januari 2021. Kemudian, terdapat sejumlah mata uji seperti studi kasus financial analysis, analisis penanganan sumber daya manusia, studi kasus stratejik, hingga organisatoris.
Wawancara pun dilakukan oleh mitra Kementerian BUMN dari program Magister Manajemen Universitas Indonesia dan Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung.
Setelah itu, apa tahapan yang dilalui?
"Ada dua alternatif pada waktu itu. Kementerian BUMN akan mengajak mitra. Kasus saya namanya DDI. DDI ada dua tipe. Tes secara gratis, tidak dibebani biaya apapun atau tes berbayar. Jadi calon itu harus membayar Rp 30 juta. Tapi apa yang membedakan dua tipe ini? Kalau yang tidak bayar alias dibayarkan Kementerian BUMN, kalau bayar maka bayar secara individu," ujar Kuntjoro.
"Nah perbedaannya apa? Kalau yang dibayarkan Kementerian BUMN saya tidak akan mendapatkan copy hasil atas apapun yang ada atau menjadi milik Kementerian BUMN. Kasus saya termasuk yang gratis atau tidak bayar."
"Untuk yang lain saya tidak tahu. Setelah itu saat RUPS diumumkan hasilnya. Jadi saya melakukan uji kepatutan dan kelayakan itu pada 19 Januari 2021. Setelah itu baru dapat kepastian saya dilantik itu hari Rabu pada 15 April 2021," lanjutnya.
NEXT: Keyakinan Cocok Jadi Direksi
Pria kelahiran Bogor ini tidak memiliki latar belakang di bidang perkapalan. Sebagai alumni teknik elektro dari Delft University Belanda dan Chalmers University of Technology Swedia, kariernya banyak bersentuhan dengan manajemen dan teknologi informatika.
Kendati demikian, Kuntjoro meyakini Kementerian BUMN tidak salah memilihnya sebagai direktur PT PAL.
"Ibaratnya begini. Saya ketika masuk di PT PAL maupun di manapun, apa yang biasa dilihat bahwa perusahaan itu bisa berkembang, nggak enaknya adalah mereka hanya melihat laporan keuangan untung Anda berapa, EBITDA, cuan berapa," ujarnya.
"Tidak akan ditanya tukang las. Di PT PAL kan rata-rata pekerjaan adalah tukang las. Yang dilihat adalah hasilnya menguntungkan atau tidak. Ternyata kerugian gara-gara tukang las. Tentu kita akan panggil tukang las supaya las itu lebih baik, lebih cepat. Ternyata dari sisi bahan dia pakainya aslinya pakai 1 kg bahan, dia pakai 5 kg," lanjutnya.
Kemudian, lanjut Kuntjoro, pertanyaan mendasar lainnya berkaitan dengan arus kas. Ketersediaan uang untuk membayar gaji karyawan hingga ongkos operasional lainnya adalah kunci.
"Contoh sederhana ketika Anda dapat proyek, bangun rumah atau bangun kapal, apakah kontraktor akan meminta down payment (DP)? Pasti. DP itu untuk apa? Dia sudah hitung biaya bangunan dan biaya tukang. Apakah hitungannya biaya tukang yang kerja sebanyak lima orang atau semua tukang yang kerja di perusahaannya yang mencapai 15 orang? Tentu lima orang terlebih dahulu dan beli bahan bangunan," ujar Kuntjoro.
"Lalu 10 orang lainnya dihitung? Tentu tidak. Dia dapat untung dari mana? Kalau proyek itu untung dikembalikan ke kantor. Uang itu dipakai untuk bayarlah. Nah kalau uang DP dipakai untuk bayar gaji karyawan gimana? Beli bahannya bisa nggak? Tentu tidak bisa."
"Kalau kejadiannya di PT PAL, apakah Anda pusing? Yang terjadi saya nggak jadi bisa bangun kapal. Bahan bakunya saya nggak bisa beli. Kalau itu kejadian terus pusing nggak jadi direksi nggak ada cashflow? Pusing. Jadi bahasa-bahasa itu gitu lho," lanjutnya.
Oleh karena itu, dia menekankan kalau yang urgen adalah manajer-manajer yang berada di direktoratnya. Misalnya di bagian pengecekan kualitas las yang mana mereka harus bisa tahu kualitas las yang bagus.
"Contohnya saya bisa bertanya, kalau bulan lalu mengelas satu plat habis 1 kg bahan, tiba-tiba habis 2kg, saya harus tanya kan. Tanya ke siapa? Manajer atau tukang las? Tentu manajer. Kalau manajer nggak tahu tinggal saya diskusi baik-baik. Mau terus kerja atau mau apa. Maka perbaiki kualitasnya," kata Kuntjoro.
"Jadi kalau ditanya background-nya apakah saya cocok jadi itu atau nggak, saya cocok. Buktinya saya sudah lulus uji kepatutan dan kelayakan," lanjutnya.
NEXT: Pernah Jadi Caleg
Perihal pengajuan pengunduran diri, Kuntjoro mengakui ada efek dari kabar-kabar yang berkembang via media sosial beberapa waktu belakangan.
Ia bahkan mengaku terkejut lantaran salah satu sosok yang membuat namanya mendadak viral adalah eks Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean yang pernah bersamanya berjuang memenangkan Jokowi dalam pilpres lalu.
"Mungkin banyak orang kaget. Tapi saya nothing to loose. Gaji bukan tujuan saya gitu lho. Saya kalau nggak ada tekanan keluarga, saya terus saja. Menurut keluarga saya dari pada di-bully terus, anak-anak pun bacanya nggak enak," kata Kuntjoro.
"Saya kenal Ferdinand (Eks Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean). Saya pernah jalan bareng sama Ferdinand. Boleh tanya dia. Saya jalan bareng tiga hari tiga malam. Waktu saya sempat menjadi relawan Jokowi pada waktu itu. Ternyata Ferdinand yang menulis pertama kali. Saya jadi ingin datangi Ferdinand. Tapi nggak apa-apa. Apakah ada persaingan ada calon direksi yang gagal atau seperti apa," lanjutnya.
Chief Technical Officer-Chief Marketing Officer Bahasa Kita itu pun bercerita soal fakta dirinya pernah menjadi calon anggota legislatif dari PKS untuk dapil Jawa Tengah X pada Pileg 2014 lalu. Fakta yang membuatnya justru dituding mendukung radikalisme bahkan organisasi terlarang HTI dan ISIS.
"Jadi begini, bagaimana partai politik menjaring caleg di dapilnya. Kalau punya tokoh jadi nomor satu. Tapi partai politik ingin mengisi semua kuris biar kelihatan ada 600 caleg, termasuk kuota perempuan 30%, harus masuk," ujar Kuntjoro.
"Tiba-tiba teman saya menjadi salah satu yang mengisi daftar. 'Ini ada satu kosong kamu mau nggak ngerasain jadi caleg'. Masuklah nama saya. Tapi saya nggak punya uang kan. Ke dapil kan kan harus pakai uang. Sedikit-sedikitnya pemilu Indonesia itu butuh biaya. Bukan untuk bayar, melainkan bawa diri ke lokasi," lanjutnya.
Kuntjoro mencontohkan pertemuan-pertemuan warga yang membutuhkan biaya untuk logistik seperti makanan dan minuman. Khusus untuk Jawa Tengah, perlu disediakan rokok. Dari sana, Kuntjoro menilai sudah terang berapa besar ongkos yang diperlukan.
"Semua biaya itu tentu tidak ditanggung partai. Tapi saya dapat pengalaman walaupun akhirnya saya nggak kampanye detail. Kira-kira saya terpilih nggak kalau saya nggak kampanye? Pasti nggaklah. Jadi saya hanya didaftarkan saja," kata Kuntjoro seraya mengaku hanya tiga kali turun kampanye di dapil.
Kendatipun begitu, dia tetap menekankan pentingnya keberadaan seseorang duduk di parlemen untuk membuat undang-undang.
"Tapi dengan kondisi sekarang, semua harus transaksi, minimum untuk bawa diri saja bawa uang, apalagi ketika harus membayar voting, itu jadi susah. Tapi masyarakat juga bingung kapan lagi saya dapat makanan gratis," kata Kuntjoro.
Ia pun mengusulkan agar model pileg diubah agar lebih memudahkan para caleg. Model di Malaysia maupun Inggris bisa ditiru, menurut Kuntjoro.
"Jadi kalau saya bertarung menuju DPR, 200 ribu suara per dapil, ya bertarung di dapil kecil 200 ribu suara itu. Jangan 10 dapil sepanjang tiga kota/kabupaten. Lebih baik satu dapil tiga kecamatan sehingga keliling pun efektif. Di situ bertarungnya. Jadi hanya satu pemenang di dapil itu jadi tidak ada kursi sisa," ujarnya.
"Jadi soal caleg ini saya dicalonkan karena kebetulan ada teman mengisi daerah kekosongan, siapapun yang mau pada waktu itu, karena kan partai politik kan berharap satu atau dua orang yang jadi maksimum. Kecuali PDIP di Jawa Tengah tahun ini bisa dapat empat kursi," pungkasnya.
Â
