Atasi Kesenjangan Digital di RI, Sri Mulyani Siapkan Rp 29 T

Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
21 October 2020 14:12
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konfrensi Pers APBN KiTa ( Tangkapan Layar Youtube Ministry of Finance Republic of Indonesia)
Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konfrensi Pers APBN KiTa ( Tangkapan Layar Youtube Ministry of Finance Republic of Indonesia)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah berkomitmen untuk bisa mengurangi kesenjangan digital pada 2021. Beberapa pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) sudah dianggarkan US$ 2 miliar atau setara dengan Rp 29,2 triliun (Kurs Rp 14.600/US$).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah akan melebarkan defisit APBN pada level 5,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2021. Pelebaran defisit tersebut dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi di tahun depan.

"Yang terpenting dalam investasi ICT, pemerintah memperluas dukungan anggaran kami menjadi US$ 2 miliar pada 2021," jelas Sri Mulyani saat menjadi pembicara dalam webinar Southeast Asia Development Symposium (SEADS), Rabu (21/10/2020).

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan melakukan percepatan reformasi, untuk mengakomodasi berbagai program prioritas, salah satunya mengurangi kesenjangan akses layanan internet di berbagai daerah di Indonesia.

Pasalnya, kata Sri Mulyani masih ada 12.000 desa di Indonesia yang saat ini masih belum bisa mendapatkan akses internet.

"Masih ada 12.000 desa kami belum tersambung [akses internet]. Jadi kami berikan 4.000 desa dan kecamatan di Indonesia. Terluar dan paling terbelakang, agar dapat terkoneksi tahun depan untuk bisa menggapai teknologi digital," tuturnya.

"Mengikuti industri 4.0, kami akan memastikan bahwa infrastruktur akan menjangkau daerah yang paling terpencil. Akhirnya dalam memajukan upaya digitalisasi kami, urgensi perangkat digital jaringan harus terus bergema di panggung dunia," kata Sri Mulyani melanjutkan.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2021 beserta Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (14/8/2020) silam.

Dalam kesempatan tersebut, akselerasi transformasi digital sangat dibutuhkan di tahun 2021, untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat. Seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.

"Pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) di tahun 2021 dengan anggaran Rp 30,5 triliun, termasuk melalui TKDD difokuskan untuk mengakselerasi transformasi digital."

"Mengkonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama; serta mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan dengan tambahan akses internet pada sekitar 4.000 desa dan kelurahan di daerah 3T," ujar Jokowi pada Agustus silam.


(roy/roy)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani Beberkan Potensi Ekonomi Digital RI: Luar Biasa!

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular