Fintech Summit & Expo 2019
Bank Terkendala, OJK Dorong Fintech Ciptakan Inklusi Keuangan
Anisatul Umah, CNBC Indonesia
24 September 2019 14:30
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua Dewan Komisoner OJK Nurhaida mengatakan Inklusi keuangan tahun ini akan mencapai 65% atau lebih rendah dari target sebesar 75%. Namun peningkatan inklusi keuangan Indonesia cukup baik dibandingkan negara-negara lain di Asia Pasifik.
Nurhaida mengatakan yang menjadi kendala belum maksimalnya inklusi keuangan adalah minimnya akses ke layangan keuangan. Pelaku penyedia jasa keuanyan yang konvensional seperti bank selama ini juga tidak semuanya mampu menjangkau masyarakat di daerah.
"Kendala mungkin dalam infrastruktur, walaupun masyarakat yang mendapatkan koneksi internet lebih dari 62% dari populasi atau sekitar 171 juta penduduk. Tapi kan belum tentu mereka memiliki koneksi ke dunia internet," jelasnya ketika ditemui dalam Forum Fintech Summit and Expo 2019, Selasa (24/9/2019).
Nurhaida menambahkan OJK mendorong inklusi keuangan melalui dua sisi. Yakni kesempatan atau akses bagi masyarakat untuk menabung dan akses masyarakat untuk bisa mendapatkan pinjaman sebagai modal usaha. Hal ini didorong melalui fintech.
"Sebagai regulator OJK mengatur dan mengawasi. Kita atur sedemikian rupa sehingga governance ada. Namun kami tidak bisa terlalu ketat karena kalau terlalu ketat peraturannya tidak berkembang (fintech). Kami mengatur nanti agar transparasi dua sisi. Dari platformnya pun juga harus ada transparansi," jelasnya.
"Dari sisi pengawasan kami awasi peminjam, pemberi pinjaman atau provider supaya bisa memenuhi semua ketentuan yang ada. Dalam peraturan Digital innovation sudah diatur persyaratan mulai dari bagaimana platform transparansi dan bagaimana menjaga kerahasiaan nasabah."
(roy/roy) Next Article Darmin: Fintech Perlu Dimajukan Guna Dorong Inklusi Keuangan
Nurhaida mengatakan yang menjadi kendala belum maksimalnya inklusi keuangan adalah minimnya akses ke layangan keuangan. Pelaku penyedia jasa keuanyan yang konvensional seperti bank selama ini juga tidak semuanya mampu menjangkau masyarakat di daerah.
"Kendala mungkin dalam infrastruktur, walaupun masyarakat yang mendapatkan koneksi internet lebih dari 62% dari populasi atau sekitar 171 juta penduduk. Tapi kan belum tentu mereka memiliki koneksi ke dunia internet," jelasnya ketika ditemui dalam Forum Fintech Summit and Expo 2019, Selasa (24/9/2019).
"Sebagai regulator OJK mengatur dan mengawasi. Kita atur sedemikian rupa sehingga governance ada. Namun kami tidak bisa terlalu ketat karena kalau terlalu ketat peraturannya tidak berkembang (fintech). Kami mengatur nanti agar transparasi dua sisi. Dari platformnya pun juga harus ada transparansi," jelasnya.
"Dari sisi pengawasan kami awasi peminjam, pemberi pinjaman atau provider supaya bisa memenuhi semua ketentuan yang ada. Dalam peraturan Digital innovation sudah diatur persyaratan mulai dari bagaimana platform transparansi dan bagaimana menjaga kerahasiaan nasabah."
(roy/roy) Next Article Darmin: Fintech Perlu Dimajukan Guna Dorong Inklusi Keuangan
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular