Pengamat: Pemerintah Sangat Mampu Bantu Bank Muamalat

Jakarta, CNBC Indonesia - Keterlibatan pemerintah dalam mendukung permodalan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dinilai sangat mungkin untuk dilakukan. Pasalnya, pemerintah memiliki dana haji yang bisa ditempatkan di Bank Muamalat.

Ketua V Ikatan Ahli Ekonomi Islam Agustianto Miangka menjelaskan, kehebohan publik mengenai kondisi Bank Muamalat sebenarnya terlalu di-blow up (dibesar-besarkan). "Bank Muamalat kami amati tidak terlalu sulit untuk memperbaiki dirinya," jelas dia saat ditemui di Gedung BNI Syariah, Senin (16/4/2018).

Pilihan Redaksi Bank Muamalat: Harapan Tambahan Modal dan Respons Pemerintah Himbara: Bank BUMN Belum Kepikiran Ambil Muamalat Ini Tiga Akad untuk Kartu Kredit Bank Syariah

Untuk memperbaiki kondisi Bank Muamalat tersebut, menurut dia, pemerintah sangat mudah melakukannya. Pasalnya, pemerintah sudah menempatkan dana haji di Bank Muamalat dan tinggal menambahnya. "Jadi, tidak perlu ditawarkan ke Minna Padi sehingga membuat isu kurang baik," tegas dia.

Dana haji yang ditempatkan di Bank Muamalat pun, menurut dia bisa ditempatkan sesuai dengan kebutuhan Bank Muamalat yang sekitar Rp 4,5 triliun. Pasalnya, dana haji yang ada mencapai Rp 105 triliun. "Masalah dana, sampai Rp 8 triliun pun sangat mampu," ucap dia.

Adapun penempatan dana haji ini, lanjut dia bisa dilakukan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). Cara ini merupakan cara paling mudah untuk membantu Bank Muamalat.

"Kalau ada itu (BPKH) kenapa harus yang lain, ini solusi paling mudah,"ucap dia.
(roy/roy) Next Article Kelola Dana Haji Rp 100 T, BPKH Jauhi Moral Hazard