Himbara: Bank BUMN Belum Kepikiran Ambil Muamalat
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
12 April 2018 15:59
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Negara (Himbara) Maryono menegaskan tak akan terburu-buru untuk masuk ke PT Bank Mualamat Indonesia Tbk tanpa kajian yang komprehensif.
Usai rapat koordinasi di Kementerain Koordinator Bidang Perekonomian, Maryono mengatakan, gabungan bank pelat merah tidak akan masuk ke bank tersebut sebelum melakukan kajian secara mendalam.
"Jangan sampai kita bilang oke, tapi tidak bermanfaat. Repot. Saya kira perlu kajian dulu," kata Maryono, Kamis (12/4/2018).
Maryono mengatakan, Himbara sejauh ini belum memiliki pemikiran untuk mengambil alih Bank Mualamat. Sebab, seluruh anggota saat ini tengah fokus mengembangkan core bisnis perseroan masing-masing.
Meski demikian, Direktur Utama Bank Tabungan Negara itu tak menutup kemungkinan jika nantinya Bank Muamalat menjadi salah satu bagian dari rencana peleburan unit usaha syariah bank pelat merah.
"Bisa iya [masuk dalam rencana holding] bisa tidak. Ini dengan catatan, kajian yang matang. Misalnya, dia feasible atau tidak. Kami tidak bisa masuk tanpa feasibilitas yang baik," katanya.
Sebagai informasi, dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Direktur Utama Bank Muamalat Achmad K Permana mengatakan, pemerintah memiliki potensi besar untuk memegang kendali sebagian saham perusahaan.
Adapun opsi mekanisme yang bisa dilakukan pemerintah, bisa melalui bank konvesnional maupun syariah pelat merah. Disamping itu, pemerintah pun bisa masuk melalui Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH).
(roy/roy) Next Article Sudah Ketemu Pemilik, BUMN Masih Kaji Masuk Bank Muamalat
Usai rapat koordinasi di Kementerain Koordinator Bidang Perekonomian, Maryono mengatakan, gabungan bank pelat merah tidak akan masuk ke bank tersebut sebelum melakukan kajian secara mendalam.
Meski demikian, Direktur Utama Bank Tabungan Negara itu tak menutup kemungkinan jika nantinya Bank Muamalat menjadi salah satu bagian dari rencana peleburan unit usaha syariah bank pelat merah.
"Bisa iya [masuk dalam rencana holding] bisa tidak. Ini dengan catatan, kajian yang matang. Misalnya, dia feasible atau tidak. Kami tidak bisa masuk tanpa feasibilitas yang baik," katanya.
Sebagai informasi, dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Direktur Utama Bank Muamalat Achmad K Permana mengatakan, pemerintah memiliki potensi besar untuk memegang kendali sebagian saham perusahaan.
Adapun opsi mekanisme yang bisa dilakukan pemerintah, bisa melalui bank konvesnional maupun syariah pelat merah. Disamping itu, pemerintah pun bisa masuk melalui Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH).
(roy/roy) Next Article Sudah Ketemu Pemilik, BUMN Masih Kaji Masuk Bank Muamalat
Most Popular