Sejarah Setahun Era Soekarno-Prabowo: Timor Timur Lepas-Membelah Papua

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki tahun pertamanya dengan sederet kebijakan berskala nasional yang ambisius mulai dari program makan bergizi gratis hingga reformasi besar-besaran BUMN.

Diluncurkan pada Januari 2025, program MBG  menjadi simbol politik kerakyatan Prabowo. MBG menargetkan 82,9 juta penerima, termasuk siswa sekolah, ibu hamil, dan balita.

Fokus utamanya adalah peningkatan gizi generasi muda dan penurunan angka stunting. Namun, tantangan muncul pada sisi infrastruktur dapur dan logistik distribusi, terutama di daerah terpencil.

Baca: Intip "Rahasia" Jet China J-10C: Sehebat Apa Lawan Rafale di Angkasa?

Program besar lainnya adalah Sekolah Rakyat dan program tiga juta rumah. Pemerintah berencana meresmikan 165 Sekolah Rakyat Rintisan.

Adapun 165 Sekolah Rakyat Rintisan tersebut memanfaatkan gedung-gedung yang telah direvitalisasi. Sementara pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Rintisan akan dimulai Oktober ini di sekitar 108 titik lokasi. Targetnya, seluruh siswa dari sekolah rintisan sudah bisa menempati bangunan baru pada Juli 2026.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan tiga juta unit rumah selama periode 2025-2029 sebagai bagian dari program percepatan kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja nasional.

Program ini diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja sektor informal, dan ASN/TNI-Polri muda yang belum memiliki rumah.

Prabowo juga terus mereformasi BUMN, mulai dari  memangkas jumlah BUMN hingga mendirikan Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Di bidang ekonomi, Prabowo merilis sejumlah insentif untuk mendongrak daya beli dan pertumbuhan yang lesu. Paket stimulus ekonomi sudah dimulai sejak akhir 2024 hingga Oktober 2025.

Stimulus sangat beragam mulai dari subsidi listrik, bantuan sembako, Bantuan Subsidi Upah (BSU) pekerja, diskon transportasi, hingga magang.

Prabowo, dengan latar belakang militer, juga menaruh perhatian besar pada modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista).
Indonesia memperkuat armada udara dengan Rafale, menambah kapal selam Scorpène, dan mengembangkan drone serta sistem siber pertahanan.
Selain itu, Komponen Cadangan (Komcad) terus diperluas untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional.

Catatan setahun Prabowo juga diwarnai dengan banyaknya aksi demonstrasi. Berikut beberapa demo besar di era pemerintahan Prabowo:

1. Demo  buruh

Ribuan buruh se-Jabodetabek berkumpul di depan Istana Negara (Patung Kuda) pada 24 Oktober 2024, menuntut kenaikan upah.

2.  Demo Mahasiswa Tolak Kenaikan PPN 12% (27 Desember 2024)

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada 27 Desember 2024. Mereka menuntut ppemerintah membatalkan kenaikan PPN ke 12% yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025, karena dianggap membebani rakyat kecil dan UMKM.

3. Demo "Indonesia Gelap" (17-20 Februari 2025)
 BEM seluruh Indonesia menolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan serta menuntut efisiensi kabinet dan evaluasi program makan gratis.

4. Demo Ojol & Kurir Online (17 Februari 2025)

Ribuan driver menuntut THR sesuai UU Ketenagakerjaan kepada aplikator seperti Gojek dan Grab.

5.  Demo Truk Saat Mudik (21 Maret 2025)
 Pengusaha dan sopir truk menolak pembatasan angkutan barang saat Lebaran

6. Demo Ojol (Mei  dan Juli 2025 )

Pengemudi protes potongan aplikasi tinggi dan tarif rendah. Pengemudi juga menolak status buruh dan desak penerbitan Perppu ojol.

7. Demo mengenai tunjangan DPR  (25-31 Agustus 2025)

Massa tolak kenaikan tunjangan anggota DPR, aksi sempat ricuh bahkan sampai memicu penjarahan

Pemerintahan Prabowo menanggai sejumlah tuntutan demonstran dengan sejumlah kebijkan penting. Di antaranya adalah membatalkan kenaikan PPN dan hanya memberlakukan kenaikan untuk barang mewah, membatalkan kenaikan tunjangan DPR, serta memberikan stimulus termasuk untuk pengemudi ojek online. 

Presiden Prabowo meminta pimpinan DPR RI untuk mengundang langsung perwakilan dari kelompok-kelompok demonstran, termasuk mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), serikat buruh, dan koalisi masyarakat sipil, guna menggelar dialog tatap muka. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap gelombang unjuk rasa yang belakangan meningkat di berbagai kota.

Langkah ini ditindaklanjuti dengan menggelar dialog antara DPR dan perwakilan mahasiswa pada 3 September 2025.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(mfa/mfa)

Pages

Show All