Sejarah Setahun Era Soekarno-Prabowo: Timor Timur Lepas-Membelah Papua

3. B.J Habibie: Referendum Timor Timur, Stabilisasi Ekonomi (1998-1999)

Habibie dilantik sebagai Presiden ke-3 Indonesia pada 21 Mei 1998 karena menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri sebagai presiden. Sama seperti pendahulunya, Habibie mengalami jalan terjal memimpin negara. Dia mewarisi segudang masalah era Soeharto dan dituntut menjalani reformasi.

Di sektor politik, Habibie melahirkan tiga kebijakan penting.

Pertama, membuka kebebasan pers. Habibie mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang digunakan Orde Baru untuk mengontrol media. Lalu, dia juga menerbitkan UU No.40 tahun 1999 tentang Pers. Aturan ini memungkinkan warga negara menyatakan kemerdekaan pers, menyebarkan gagasan dan informasi. 

Kedua, membebaskan tahanan politik. Habibie tercatat banyak mengeluarkan tokoh-tokoh vokal yang ditahankan Soeharto tanpa dasar hukum jelas. Ketiga, mengeluarkan kebijakan demokratis. Mulai dari penghapusan kebijakan yang dianggap mendiskriminasi warga keturunan China, seperti menghapus istilah "pribumi" dan "non-pribumi".

Kebijakan lain adalah mengeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 1999 tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lewat penghapusan ini warga Tionghoa akhirnya bisa mulai merasakan napas kebebasan dan pengakuan yang lebih setara sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Kebijakan demokratis lain adalah referendum Timor Timur.  Dalam autobiografi Detik-detik yang Menentukan (2006), Habibie menyebut masalah di provinsi ke-27 RI itu harus segera diselesaikan agar tidak menjadi utang berkepanjangan. Sebab, di sana situasi sudah semakin kacau dan kekerasan politik menjadi-jadi. Alhasil, dia pun mengizinkan agar referendum di sana terlaksana, meskipun kebijakan ini menjadi batu sandungannya kelak.

Baca: Sejarah Bicara: Rekor Emas Tanda Ekonomi Dunia di Ambang Petaka

Di sektor ekonomi, langkah pertama pria asal Pare-Pare ini adalah menyelesaikan masalah perbankan. Dia menggabungkan empat bank milik pemerintah dan melahirkan Bank Mandiri. Dia juga mengembalikan independensi BI agar tak bisa diintervensi pemerintah. Habibie beranggapan BI harus netral agar keputusan moneter bisa bebas kepentingan politik. Dari sini, 

Pada saat bersamaan, Habibie juga kembali mensubsidi BBM dan tarif listrik agar bisa terjangkau masyarakat. Berkat cara ini, laju inflasi menurun, kepercayaan investor meningkat, dan ekonomi bisa kembali bangkit. 

Perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta yang sebelumnya lesu mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) perlahan merangkak naik, dari sekitar level 200 hingga mencapai kisaran 500-600. Bahkan, sempat pula menembus level psikologis 700. Ini menandai pulihnya kepercayaan pasar.

Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS juga membaik. Dari Rp16.000 menjadi Rp7.000-8.000 per dolar AS. Akan tetapi, kekuasaan Habibie tak lama. Pada 14 Oktober 1999, pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR. Dia kemudian digantikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 20 Oktober 1999. 

Kebijakan ekonomi dan politik yang dijalankan oleh Habibie menjadi fondasi penting bagi perjalanan Indonesia menuju stabilitas seperti sekarang. Langkah-langkah tersebut berperan besar dalam membangun kembali Indonesia yang sebelumnya porak-poranda.

(mfa/mfa)

Pages

Next