Sejarah Setahun Era Soekarno-Prabowo: Timor Timur Lepas-Membelah Papua

Tahun pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menandai era baru politik dan ekonomi Indonesia. Dilantik pada 20 Oktober 2014, Jokowi menjadi presiden pertama dari kalangan rakyat biasa yang menembus elit kekuasaan nasional. Harapan besar pun menggelora dari reformasi ekonomi hingga pembangunan yang lebih merata.

Namun euforia itu segera dihadapkan pada ujian besar mulai dari lonjakan harga BBM, pelemahan rupiah, krisis politik, hingga bencana asap yang mengguncang Asia Tenggara.

Hanya sebulan setelah dilantik, Jokowi langsung membuat keputusan paling kontroversial pada November 2014 yakni menghapus sebagian besar subsidi BBM Premium dan Solar.

Reformasi subsidi BBM juga kembali dilakukan di awal tahun. Pada Januari 2015, pemerintah memberlakukan sistem harga baru BBM bersubsidi.

Sejak 1 Januari 2015, pemerintah tidak lagi menanggung subsidi BBM. Penentuan harga premium mengacu pada fluktuasi harga minyak dunia yang dievaluasi pada periode tertentu tetapi harga BBM tetap ditetapkan pemerintah.

Baca: Memastikan Peta Jalan Teknokratik IKN sebagai Ibu Kota Politik

Dengan harga yang masih ditetapkan maka Pertamina sebagai distributor BBM tidak bisa menetapkan harga sesuai harga pasar terkini. Kondisi tersebut bisa membebani Pertamina sebagai distributor BBM yang ditunjuk pemerintah.

Sebagai catatan, sebelum 2015, pemerintah menanggung subsidi premium dengan menetapkan harga per liternya. Pemerintah akan menanggung selisih harga keekonomian dengan harga yang dijual PT Pertamina. Cara tersebut dianggap membuat anggaran jebol karena subsidi rawan bengkak oleh kenaikan harga minyak Indonesia /ICP, pelemahan rupiah, hingga over kuota.

Dengan dana hasil efisiensi subsidi, Jokowi menancapkan visi besar Nawacita yakni membangun Indonesia dari pinggiran.

Dalam tahun pertamanya, berbagai proyek strategis mulai digerakkan mulai dari Tol Trans-Jawa dan Tol Trans-Sumatra hingga tol laut.

Waduk, pelabuhan, dan bandara baru digenjot untuk memperkuat konektivitas logistik.

Yang paling simbolik dan besar adalah megaproyek Trans Papua, jalan ekstrem membelah pegunungan Jayawijaya.

Foto: Foto udara pemandangan jalan Trans Papua (Dok. Kementerian PUPR) Foto udara pemandangan jalan Trans Papua (Dok. Kementerian PUPR)

 

Pada 10 Mei 2015, Jokowi meresmikan percepatan pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 4.325 km dari Sorong (Papua Barat) hingga Merauke (Papua Selatan). Proyek yang dikerjakan bersama Kementerian PUPR dan Zeni TNI AD karena medan berat dan faktor keamanan.

Di tengah ambisi infrastruktur, Jokowi juga menghadapi badai global. Tahun 2015 diwarnai perlambatan ekonomi China dan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed yang mengguncang pasar negara berkembang.

Rupiah sempat melemah ke Rp14.800 per dolar AS, terendah sejak krisis 1998.

Pemerintah merespons dengan enam paket kebijakan ekonomi deregulasi untuk memperkuat investasi, mengurangi birokrasi, dan membangkitkan kepercayaan pasar.
Awal 2015 juga mengguncang stabilitas politik yakni krisis "Cicak vs Buaya Jilid III". Ketika KPK menetapkan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi, Polri membalas dengan menjerat dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Foto: Infografis/ Kominfo/ Edward Ricardo 10 Tahun Jokowi, Jokowi Bangun Jalan Hingga Tol Langit, Jawa Tak Lagi Raja

Tahun pertama Jokowi juga diwarnai tragedi bencana lingkungan. Salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan yang menjadi bencana kebakaran terparah dalam dua dekade.

Sebanyak 2,6 juta hektar hutan dan lahan terbakar, 19 orang meninggal, 500.000 terkena gangguan ISPA dan kerugian menembus ratusan triliun.

Asap lintas batas memicu ketegangan dengan Singapura dan Malaysia.

Krisis ini kemudian memicu reformasi kebijakan kehutanan, termasuk pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) pada 2016 dan moratorium izin sawit baru.

(mfa/mfa)

Pages

Next