Sejarah Setahun Era Soekarno-Prabowo: Timor Timur Lepas-Membelah Papua

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu). Dia resmi menjabat sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2004 dengan didampingi Wakil Presiden Jusuf kalla.

Masa setahun pemerintahannya banyak diwarnai oleh ujian besar, kebangkitan nasional, dan langkah-langkah reformasi yang mengubah wajah negeri Indonesia

Hanya dua bulan setelah pelantikan, Indonesia menghadapi bencana terbesar dalam sejarah modern. Pada 26 Desember 2004, gelombang tsunami dahsyat meluluhlantakkan Aceh dan sebagian Sumatra Utara. Lebih dari 170.000 jiwa tewas, jutaan lainnya kehilangan rumah.
SBY langsung membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias, lembaga khusus yang menangani pemulihan wilayah bencana.

Baca: Gaya Presiden RI di Sidang PBB: Mega Pakai Kebaya-Jokowi Bahasa Campur

Untuk pertama kalinya sejak era Soekarno, Indonesia membuka diri terhadap bantuan internasional berskala besar. Armada bantuan dari lebih 50 negara datang silih berganti dari pesawat militer Amerika Serikat (AS) hingga tim penyelamat Jepang.

Di balik duka, citra Indonesia di mata dunia justru pulih, dan dari reruntuhan Aceh, benih perdamaian mulai tumbuh.

Pada Tanggal 15 Agustus 2005, setelah 30 tahun perang gerilya, pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani Perjanjian Damai Helsinki.
Proses diplomasi yang didukung langsung oleh Presiden SBY menjadi tonggak perdamaian domestik paling sukses dalam sejarah Indonesia modern.
Hasilnya: senjata diturunkan, pasukan ditarik, dan Aceh memperoleh otonomi khusus yang bertahan hingga kini.

Selain tsunami, sejumlah bencana juga menghantam Indonesia yakni longsor di Cimahi (21/2/2005), hingga gempa Nias ( Maret 2005).

Foto: Rumah-rumah yang hancur terlihat dalam pemandangan udara kota Meulaboh di provinsi Aceh, Indonesia, yang diratakan oleh gelombang pasang, pada hari Sabtu, 1 Januari 2005. (AP Photo/Dudi Anung, File) Rumah-rumah yang hancur terlihat dalam pemandangan udara kota Meulaboh di provinsi Aceh, Indonesia, yang diratakan oleh gelombang pasang, pada hari Sabtu, 1 Januari 2005. (AP Photo/Dudi Anung, File)

Tahun 2005 juga menjadi ujian ekonomi terberat. Harga minyak dunia meroket, membuat subsidi energi membengkak. Pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM dua kali, Maret dan Oktober, dengan total kenaikan hingga 126%.

Inflasi melonjak hingga 17%, memicu protes keras di berbagai daerah dan sempat mengguncang popularitas SBY.
Namun dari tekanan itu lahirlah inovasi sosial penting yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT), program transfer tunai pertama bagi 15,5 juta rumah tangga miskin. BLT menjadi cikal bakal sistem perlindungan sosial modern Indonesia, pondasi dari Program Keluarga Harapan dan dan bansos yang dikenal hingga kini.

BLT pertama diberikan pada Oktober 2005 dengan memberi bantuan uang tunai Rp 300.000 per rumah tangga per triwulan (total Rp 1,2 juta/tahun). Sebanyak 15,5 juta rumah tangga miskin menerima bantuan.

Masa setahun SBY-JK juga diwarnai dengan banyaknya bom dan aksi terorisme. Belum genap setahun setelah tsunami, yakni 1 Oktober 2005, ledakan mengguncang Kuta dan Jimbaran, Bali.
Bom Bali II menewaskan 23 orang dan melukai lebih dari 100 lainnya. Pemerintah memperkuat kerja intelijen dan mempercepat eksekusi pelaku Bom Bali I. Ini menjadi langkah yang menegaskan komitmen SBY terhadap pemberantasan terorisme.

Selain bom Bali, insiden berat lain adalah bom di Kedubes Australia (9/11/2004), bom di Gereja Immanuel Palu (12/12/2004), dan bom di Poso Sulteng (28/05/2005).

Foto: Monumen Ground Zero Bom Bali di seberang lokasi Sari Club. Foto: Detikcom/Lamhot Aritonang Monumen Ground Zero Bom Bali di seberang lokasi Sari Club. Foto: Detikcom/Lamhot Aritonang

Di awal pemerintahannya, SBY juga memperkuat lembaga anti-korupsi. Tim Pemburu Koruptor dibentuk pada akhir 2004, dan sejumlah kasus besar seperti BLBI kembali dibuka.Di ranah politik, koalisi pemerintahan SBY-JK sempat goyah akibat tarik-menarik kepentingan partai.

Namun pada Desember 2004, Jusuf Kalla terpilih menjadi Ketua Umum Golkar, memperkuat kendali politik pemerintahan di DPR dan menstabilkan dukungan parlemen terhadap kebijakan ekonomi.

Meski dibayangi krisis dan bencana, ekonomi Indonesia tetap tumbuh positif: 5,7% pada 2005, naik dari 5% tahun sebelumnya, dengan neraca perdagangan tetap surplus.
Inflasi tinggi menjadi konsekuensi reformasi fiskal tapi fondasi ekonomi mulai menguat.

(mfa/mfa)

Pages

Next