Sejarah Setahun Era Soekarno-Prabowo: Timor Timur Lepas-Membelah Papua

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah memimpin Indonesia selama setahun terakhir. Masa pemerintahan ini diwarnai beragam peristiwa penting seperti halnya era presiden sebelumnya.

Prabowo memimpin Indonesia sejak 20 Oktober 2024 atau tepat hari ini pada setahun lalu. Sejumlah program penting diluncurkan dalam setahun terakhir, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai Sekolah Rakyat.

Beragam peristiwa penting juga terjadi selama kepemimpinan Prabowo yang tidak selalu damai tetapi kadang diwarnai gejolak, terutama peristiwa demo besar-besaran Agustus kemarin.

Tidak hanya Prabowo, masa satu tahun preside RI sebelumnya pun diwarnai beragam peristiwa yang tidak selalu positif tetapi juga sarat konflik.

Dalam sejarah Indonesia, masa pemerintahan yang dimulai pada 20 Oktober baru dimulai di era Presiden Abdurrahman Wahid. Sebelumnya, di era Soekarno dimulai pada Agustus, di Era Soeharto pada Maret sementara B.J Habibie pada Mei.

Lalu, seperti apa program dan peristiwa penting dalam catatan satu tahun masing-masing delapan Presiden RI? Berikut sejarahnya:

1. Soekarno: Fokus Berjuang & Mencari Uang (1945-1946)

Roda pemerintahan Indonesia dimulai pada 18 Agustus 1945 dengan terpilihnya Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Namun, langkah keduanya mengalami jalan terjal. Kedatangan kembali Belanda untuk menjajah Indonesia membuat roda pemerintahan tak bisa berjalan baik.

Negara terfokus untuk menjaga kedaulatan lewat angkat senjata dan diplomasi, alih-alih terfokus menjalankan program-program strategis. Atas dasar inilah, pada tahap awal pemerintah fokus mencari pendanaan. 

Salah satu cara yang lazim dilakukan adalah penyelundupan. Mulai dari senjata, obat-obatan, hingga bahan pokok. Seperti dilakukan Darwis Djamin, misalnya. Dia melakukan penyelundupan senjata hingga bahan pokok dari luar negeri ke Indonesia lewat Pangkalan IV ALRI Tegal. 

Baca: Warisan Abadi 7 Presiden RI: Monas, Satelit, Jalan Tol, BPJS - MRT

Dalam riset dari UGM berjudul "Di Balik Layar Penyelundupan" (2022) oleh Lesta Alfatiana dan Ayur Wulandari, diketahui sepanjang perang Pangkalan IV ALRI Tegal telah mengumpulkan 100 ton gula yang hasil penjualannya digunakan untuk keperluan militer. 

Foto: Soekarno sebagai Romusha bernomor lengan 970 di Bayah, Banten. (Dok. Wikipedia) Soekarno sebagai Romusha bernomor lengan 970 di Bayah, Banten. (Dok. Wikipedia)

 

Selain penyelundupan, pemerintah juga melakukan perdagangan candu atau opium. Keduanya merupakan barang terlarang, tetapi laris manis di luar negeri. Dari sini pemerintah mendapat keuntungan yang kemudian digunakan negara untuk membiayai perang, gaji pegawai negeri dan memfasilitasi delegasi internasional yang berunding untuk kemerdekaan RI. 

2. Soeharto: Membuka Investasi Asing & Menaikkan Harga BBM (1968-1969).

Kepemimpinan Soeharto resmi dimulai pada 27 Maret 1968. Dia mendapat warisan permasalahan besar era Soekarno.

Mulai dari hiperinflasi, penumpukan utang luar negeri, dan ambruknya pendapatan negara. Atas dasar ini, sejak awal, Soeharto menjadikan pemulihan ekonomi sebagai prioritas utama pemerintahannya.

Langkah pertama yang dia tempuh adalah membuka keran investasi asing.

Soeharto dan tim ekonominya meyakini ekonomi Indonesia tak bisa maju jika hanya mengandalkan sektor pertanian, sehingga harus didongkrak dari pembukaan investasi asing. Dari sini, lahirlah Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 1967 yang jadi pintu gerbang bagi investor asing masuk ke Indonesia. 

Foto: infografis/ Infografis : Mengenal Bukit Soeharto / Aristya Rahadian Krisabella Infografis : Mengenal Bukit Soeharto

Perusahaan pertama yang hadir berkat UU PMA adalah Freeport yang menambang emas di Papua. 

"Freeport adalah perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan rezim baru di Jakarta dan menjadi aktor ekonomi serta politik utama di Indonesia," tulis Denise Leith dalam Politics of Power: Freeport in Suharto's Indonesia (2003).

Masuknya Freeport menjadi penanda awal tumbuhnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Pertumbuhan perlahan merangkak naik. Meski begitu, pemerintahan Soeharto di tahun-tahun pertama juga menuai kontroversi. 

Hanya sebulan setelah dilantik, Soeharto mengambil keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Ekonom Widjodjo Nitisastro dalam tulisan Diantara Sahabat Pak Harto 70 Tahun (1991), keputusan ini dianggap jadi yang tersulit di awal Orde Baru. Harga bensin dari Rp4 naik menjadi Rp16 per liter. Harga minyak tanah pun turut naik. Dari semula Rp1,75 menjadi Rp4.

Kebijakan ini membuat masyarakat terpukul. Harga bahan pangan naik seiring meroketnya biaya transportasi. Akan tetapi, pemerintahan Soeharto berhasil menangani persoalan lewat stabilitas harga-harga. 

Selain itu, pemerintahan Soeharto di tahun pertama juga menghentikan pencetakan uang yang telah memperburuk inflasi. Lewat UU No.13 tahun 1968, pemerintah mengembalikan peran dan wewenang bank sentral dalam pengendalian moneter. Alhasil, pemerintah tak bisa intervensi Bank Indonesia, seperti dilakukan Soekarno. 

Di sektor diplomasi ekonomi, Soeharto juga memutuskan Indonesia bergabung kembali dengan IMF dan Bank Dunia. Tapi, untuk bisa bergabung, Indonesia diharuskan membayar utang sebesar US$55 juta.

Program setahun pertama Soeharto memang terfokus pada pemulihan ekonomi. Baru setelahnya, melakukan perombakan di bidang politik dan keamanan, seperti mengeluarkan aturan fusi partai, pengetatan pers dan sebagainya.

Kepemimpinan Soeharto sendiri berakhir pada 21 Mei 1998 setelah dihantam Krisis Moneter dan demo besar-besaran.

3. B.J Habibie: Referendum Timor Timur, Stabilisasi Ekonomi (1998-1999)

Habibie dilantik sebagai Presiden ke-3 Indonesia pada 21 Mei 1998 karena menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri sebagai presiden. Sama seperti pendahulunya, Habibie mengalami jalan terjal memimpin negara. Dia mewarisi segudang masalah era Soeharto dan dituntut menjalani reformasi.

Di sektor politik, Habibie melahirkan tiga kebijakan penting.

Pertama, membuka kebebasan pers. Habibie mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang digunakan Orde Baru untuk mengontrol media. Lalu, dia juga menerbitkan UU No.40 tahun 1999 tentang Pers. Aturan ini memungkinkan warga negara menyatakan kemerdekaan pers, menyebarkan gagasan dan informasi. 

Kedua, membebaskan tahanan politik. Habibie tercatat banyak mengeluarkan tokoh-tokoh vokal yang ditahankan Soeharto tanpa dasar hukum jelas. Ketiga, mengeluarkan kebijakan demokratis. Mulai dari penghapusan kebijakan yang dianggap mendiskriminasi warga keturunan China, seperti menghapus istilah "pribumi" dan "non-pribumi".

Kebijakan lain adalah mengeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 1999 tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lewat penghapusan ini warga Tionghoa akhirnya bisa mulai merasakan napas kebebasan dan pengakuan yang lebih setara sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Kebijakan demokratis lain adalah referendum Timor Timur.  Dalam autobiografi Detik-detik yang Menentukan (2006), Habibie menyebut masalah di provinsi ke-27 RI itu harus segera diselesaikan agar tidak menjadi utang berkepanjangan. Sebab, di sana situasi sudah semakin kacau dan kekerasan politik menjadi-jadi. Alhasil, dia pun mengizinkan agar referendum di sana terlaksana, meskipun kebijakan ini menjadi batu sandungannya kelak.

Baca: Sejarah Bicara: Rekor Emas Tanda Ekonomi Dunia di Ambang Petaka

Di sektor ekonomi, langkah pertama pria asal Pare-Pare ini adalah menyelesaikan masalah perbankan. Dia menggabungkan empat bank milik pemerintah dan melahirkan Bank Mandiri. Dia juga mengembalikan independensi BI agar tak bisa diintervensi pemerintah. Habibie beranggapan BI harus netral agar keputusan moneter bisa bebas kepentingan politik. Dari sini, 

Pada saat bersamaan, Habibie juga kembali mensubsidi BBM dan tarif listrik agar bisa terjangkau masyarakat. Berkat cara ini, laju inflasi menurun, kepercayaan investor meningkat, dan ekonomi bisa kembali bangkit. 

Perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta yang sebelumnya lesu mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) perlahan merangkak naik, dari sekitar level 200 hingga mencapai kisaran 500-600. Bahkan, sempat pula menembus level psikologis 700. Ini menandai pulihnya kepercayaan pasar.

Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS juga membaik. Dari Rp16.000 menjadi Rp7.000-8.000 per dolar AS. Akan tetapi, kekuasaan Habibie tak lama. Pada 14 Oktober 1999, pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR. Dia kemudian digantikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 20 Oktober 1999. 

Kebijakan ekonomi dan politik yang dijalankan oleh Habibie menjadi fondasi penting bagi perjalanan Indonesia menuju stabilitas seperti sekarang. Langkah-langkah tersebut berperan besar dalam membangun kembali Indonesia yang sebelumnya porak-poranda.

4. Abdurrahman Wahid: Hapus Dwi Fungsi ABRI & Bentuk DEN (1999-2000)

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur resmi dilantik sebagai Presiden ke-4 Republik Indonesia pada 20 Oktober 1999. Langkah-langkah Gus Dur pada masa awal pemerintahannya (1999-2000) sangat berpengaruh dalam menegakkan demokrasi dan menjaga keutuhan bangsa pasca-Reformasi.

Salah satu kebijakan penting Gus Dur adalah memisahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Dia ingin membentuk militer yang profesional, yang hanya berfokus pada bidang pertahanan negara. TNI tak lagi memiliki tanggung jawab di bidang keamanan dalam negeri dan sepenuhnya diambilalih Polri. 

Foto: Ist Gus Dur

Langkah reformasi itu tak berhenti di sana. Gus Dur juga berani membubarkan dua kementerian besar warisan Orde Baru, yakni Departemen Sosial (Depsos) dan Departemen Penerangan (Deppen). 

Dalam The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid (2002), Greg Barton menulis alasan utama pembubaran Depsos adalah maraknya "korupsi dan praktik-praktik pemerasan" di dalamnya.

Pembubaran Departemen Penerangan dilakukan karena lembaga itu dianggap tak lagi relevan dengan semangat demokrasi pasca-1998. Selama masa Orde Baru, Deppen dikenal sebagai alat represi negara yang kerap membredel media kritis.

Tak berhenti di ranah birokrasi, Gus Dur juga menorehkan langkah bersejarah dengan mencabut Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa. Kebijakan ini membuka kembali ruang bagi masyarakat Tionghoa untuk mengekspresikan budaya mereka secara terbuka setelah puluhan tahun ditekan.

Baca: Daftar Harta Kekayaan 8 Presiden RI, Siapa Paling Tajir & Termiskin?

Di bidang ekonomi, Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN). DEN merupakan lembaga penasihat ekonomi untuk mempercepat pemulihan pasca-krisis dan mempersiapkan Indonesia menghadapi arus globalisasi. Emil Salim ditunjuk sebagai ketua, didampingi Subiakto Tjakrawerdaya sebagai wakil ketua dan Sri Mulyani Indrawati sebagai sekretaris.

Sejumlah ekonom ternama seperti Boediono, Anggito Abimanyu, H.S. Dillon, hingga pengusaha besar seperti T.P. Rachmat dan Alim Markus turut memperkuat dewan ini.

Pemerintahan Gus Dur pada dasarnya melanjutkan pondasi yang telah dibangun oleh Presiden Habibie dalam upaya menstabilkan ekonomi dan memperkuat demokrasi. Namun, Gus Dur menekankan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh. Strategi pembangunan yang dia canangkan mencakup lima pokok kebijakan utama:

1. Membangun sistem politik yang demokratis serta menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

2. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih.

3. Mempercepat pemulihan ekonomi dan membangun landasan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan.

4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya nasional.

5. Memperkuat pembangunan daerah.

Langkah-langkah itu menunjukkan visi Gus Dur sebagai pemimpin yang ingin membawa Indonesia keluar dari masa transisi penuh gejolak, menuju negara yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan sosial. Sayang, Gus Dur tak berhasil memimpin RI selama lima tahun. Pada 2001, dia dimakzulkan dan tugasnya digantikan oleh Wakil Presiden Megawati.

5. Megawati Soekarnoputri (2000-2001)

Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia kelima pada 23 Juli 2001, menggantikan Abdurrahman Wahid yang diberhentikan dari jabatannya oleh MPR.

Tak lama setelah dilantik, pada 9 Agustus 2001, Megawati mengumumkan susunan Kabinet Gotong Royong di Istana Negara, Jakarta. Dalam pidato pengumumannya, ia menegaskan komitmennya untuk menegakkan supremasi hukum dan menindak tegas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masih mengakar kuat di berbagai sektor pemerintahan.

Foto: Massa buruh menggelar aksi demonstrasi di depan gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis, (22/5/2025). Aksi tersebut menuntut kasus dugaan suap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diusut tuntas. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Massa buruh menggelar aksi demonstrasi di depan gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis, (22/5/2025). Aksi tersebut menuntut kasus dugaan suap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diusut tuntas. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Salah satu langkah penting di masa pemerintahannya adalah memulai langkah untuk melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga akhirnya resmi berdiri pada Desember 2002. Lembaga ini lahir dari tekad untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Namun, Megawati juga menghadapi tantangan ekonomi yang berat. Kondisi keuangan negara masih tertekan akibat krisis ekonomi akhir 1990-an. Untuk menutup defisit dan memperkuat APBN, pemerintah menerapkan kebijakan privatisasi sejumlah BUMN dan penjualan aset negara.

Langkah itu antara lain dilakukan dengan melego saham BUMN, menjual aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan mengalihkan kepemilikan beberapa aset strategis kepada pihak asing. 

Kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian pihak menilai langkah itu sebagai cara realistis untuk menyelamatkan keuangan negara, sementara sebagian lainnya mengkritik penjualan aset strategis kepada asing sebagai bentuk "menjual kedaulatan ekonomi".

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu). Dia resmi menjabat sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2004 dengan didampingi Wakil Presiden Jusuf kalla.

Masa setahun pemerintahannya banyak diwarnai oleh ujian besar, kebangkitan nasional, dan langkah-langkah reformasi yang mengubah wajah negeri Indonesia

Hanya dua bulan setelah pelantikan, Indonesia menghadapi bencana terbesar dalam sejarah modern. Pada 26 Desember 2004, gelombang tsunami dahsyat meluluhlantakkan Aceh dan sebagian Sumatra Utara. Lebih dari 170.000 jiwa tewas, jutaan lainnya kehilangan rumah.
SBY langsung membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias, lembaga khusus yang menangani pemulihan wilayah bencana.

Baca: Gaya Presiden RI di Sidang PBB: Mega Pakai Kebaya-Jokowi Bahasa Campur

Untuk pertama kalinya sejak era Soekarno, Indonesia membuka diri terhadap bantuan internasional berskala besar. Armada bantuan dari lebih 50 negara datang silih berganti dari pesawat militer Amerika Serikat (AS) hingga tim penyelamat Jepang.

Di balik duka, citra Indonesia di mata dunia justru pulih, dan dari reruntuhan Aceh, benih perdamaian mulai tumbuh.

Pada Tanggal 15 Agustus 2005, setelah 30 tahun perang gerilya, pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani Perjanjian Damai Helsinki.
Proses diplomasi yang didukung langsung oleh Presiden SBY menjadi tonggak perdamaian domestik paling sukses dalam sejarah Indonesia modern.
Hasilnya: senjata diturunkan, pasukan ditarik, dan Aceh memperoleh otonomi khusus yang bertahan hingga kini.

Selain tsunami, sejumlah bencana juga menghantam Indonesia yakni longsor di Cimahi (21/2/2005), hingga gempa Nias ( Maret 2005).

Foto: Rumah-rumah yang hancur terlihat dalam pemandangan udara kota Meulaboh di provinsi Aceh, Indonesia, yang diratakan oleh gelombang pasang, pada hari Sabtu, 1 Januari 2005. (AP Photo/Dudi Anung, File) Rumah-rumah yang hancur terlihat dalam pemandangan udara kota Meulaboh di provinsi Aceh, Indonesia, yang diratakan oleh gelombang pasang, pada hari Sabtu, 1 Januari 2005. (AP Photo/Dudi Anung, File)

Tahun 2005 juga menjadi ujian ekonomi terberat. Harga minyak dunia meroket, membuat subsidi energi membengkak. Pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM dua kali, Maret dan Oktober, dengan total kenaikan hingga 126%.

Inflasi melonjak hingga 17%, memicu protes keras di berbagai daerah dan sempat mengguncang popularitas SBY.
Namun dari tekanan itu lahirlah inovasi sosial penting yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT), program transfer tunai pertama bagi 15,5 juta rumah tangga miskin. BLT menjadi cikal bakal sistem perlindungan sosial modern Indonesia, pondasi dari Program Keluarga Harapan dan dan bansos yang dikenal hingga kini.

BLT pertama diberikan pada Oktober 2005 dengan memberi bantuan uang tunai Rp 300.000 per rumah tangga per triwulan (total Rp 1,2 juta/tahun). Sebanyak 15,5 juta rumah tangga miskin menerima bantuan.

Masa setahun SBY-JK juga diwarnai dengan banyaknya bom dan aksi terorisme. Belum genap setahun setelah tsunami, yakni 1 Oktober 2005, ledakan mengguncang Kuta dan Jimbaran, Bali.
Bom Bali II menewaskan 23 orang dan melukai lebih dari 100 lainnya. Pemerintah memperkuat kerja intelijen dan mempercepat eksekusi pelaku Bom Bali I. Ini menjadi langkah yang menegaskan komitmen SBY terhadap pemberantasan terorisme.

Selain bom Bali, insiden berat lain adalah bom di Kedubes Australia (9/11/2004), bom di Gereja Immanuel Palu (12/12/2004), dan bom di Poso Sulteng (28/05/2005).

Foto: Monumen Ground Zero Bom Bali di seberang lokasi Sari Club. Foto: Detikcom/Lamhot Aritonang Monumen Ground Zero Bom Bali di seberang lokasi Sari Club. Foto: Detikcom/Lamhot Aritonang

Di awal pemerintahannya, SBY juga memperkuat lembaga anti-korupsi. Tim Pemburu Koruptor dibentuk pada akhir 2004, dan sejumlah kasus besar seperti BLBI kembali dibuka.Di ranah politik, koalisi pemerintahan SBY-JK sempat goyah akibat tarik-menarik kepentingan partai.

Namun pada Desember 2004, Jusuf Kalla terpilih menjadi Ketua Umum Golkar, memperkuat kendali politik pemerintahan di DPR dan menstabilkan dukungan parlemen terhadap kebijakan ekonomi.

Meski dibayangi krisis dan bencana, ekonomi Indonesia tetap tumbuh positif: 5,7% pada 2005, naik dari 5% tahun sebelumnya, dengan neraca perdagangan tetap surplus.
Inflasi tinggi menjadi konsekuensi reformasi fiskal tapi fondasi ekonomi mulai menguat.

Tahun pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menandai era baru politik dan ekonomi Indonesia. Dilantik pada 20 Oktober 2014, Jokowi menjadi presiden pertama dari kalangan rakyat biasa yang menembus elit kekuasaan nasional. Harapan besar pun menggelora dari reformasi ekonomi hingga pembangunan yang lebih merata.

Namun euforia itu segera dihadapkan pada ujian besar mulai dari lonjakan harga BBM, pelemahan rupiah, krisis politik, hingga bencana asap yang mengguncang Asia Tenggara.

Hanya sebulan setelah dilantik, Jokowi langsung membuat keputusan paling kontroversial pada November 2014 yakni menghapus sebagian besar subsidi BBM Premium dan Solar.

Reformasi subsidi BBM juga kembali dilakukan di awal tahun. Pada Januari 2015, pemerintah memberlakukan sistem harga baru BBM bersubsidi.

Sejak 1 Januari 2015, pemerintah tidak lagi menanggung subsidi BBM. Penentuan harga premium mengacu pada fluktuasi harga minyak dunia yang dievaluasi pada periode tertentu tetapi harga BBM tetap ditetapkan pemerintah.

Baca: Memastikan Peta Jalan Teknokratik IKN sebagai Ibu Kota Politik

Dengan harga yang masih ditetapkan maka Pertamina sebagai distributor BBM tidak bisa menetapkan harga sesuai harga pasar terkini. Kondisi tersebut bisa membebani Pertamina sebagai distributor BBM yang ditunjuk pemerintah.

Sebagai catatan, sebelum 2015, pemerintah menanggung subsidi premium dengan menetapkan harga per liternya. Pemerintah akan menanggung selisih harga keekonomian dengan harga yang dijual PT Pertamina. Cara tersebut dianggap membuat anggaran jebol karena subsidi rawan bengkak oleh kenaikan harga minyak Indonesia /ICP, pelemahan rupiah, hingga over kuota.

Dengan dana hasil efisiensi subsidi, Jokowi menancapkan visi besar Nawacita yakni membangun Indonesia dari pinggiran.

Dalam tahun pertamanya, berbagai proyek strategis mulai digerakkan mulai dari Tol Trans-Jawa dan Tol Trans-Sumatra hingga tol laut.

Waduk, pelabuhan, dan bandara baru digenjot untuk memperkuat konektivitas logistik.

Yang paling simbolik dan besar adalah megaproyek Trans Papua, jalan ekstrem membelah pegunungan Jayawijaya.

Foto: Foto udara pemandangan jalan Trans Papua (Dok. Kementerian PUPR) Foto udara pemandangan jalan Trans Papua (Dok. Kementerian PUPR)

 

Pada 10 Mei 2015, Jokowi meresmikan percepatan pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 4.325 km dari Sorong (Papua Barat) hingga Merauke (Papua Selatan). Proyek yang dikerjakan bersama Kementerian PUPR dan Zeni TNI AD karena medan berat dan faktor keamanan.

Di tengah ambisi infrastruktur, Jokowi juga menghadapi badai global. Tahun 2015 diwarnai perlambatan ekonomi China dan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed yang mengguncang pasar negara berkembang.

Rupiah sempat melemah ke Rp14.800 per dolar AS, terendah sejak krisis 1998.

Pemerintah merespons dengan enam paket kebijakan ekonomi deregulasi untuk memperkuat investasi, mengurangi birokrasi, dan membangkitkan kepercayaan pasar.
Awal 2015 juga mengguncang stabilitas politik yakni krisis "Cicak vs Buaya Jilid III". Ketika KPK menetapkan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi, Polri membalas dengan menjerat dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Foto: Infografis/ Kominfo/ Edward Ricardo 10 Tahun Jokowi, Jokowi Bangun Jalan Hingga Tol Langit, Jawa Tak Lagi Raja

Tahun pertama Jokowi juga diwarnai tragedi bencana lingkungan. Salah satunya adalah kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan yang menjadi bencana kebakaran terparah dalam dua dekade.

Sebanyak 2,6 juta hektar hutan dan lahan terbakar, 19 orang meninggal, 500.000 terkena gangguan ISPA dan kerugian menembus ratusan triliun.

Asap lintas batas memicu ketegangan dengan Singapura dan Malaysia.

Krisis ini kemudian memicu reformasi kebijakan kehutanan, termasuk pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) pada 2016 dan moratorium izin sawit baru.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasuki tahun pertamanya dengan sederet kebijakan berskala nasional yang ambisius mulai dari program makan bergizi gratis hingga reformasi besar-besaran BUMN.

Diluncurkan pada Januari 2025, program MBG  menjadi simbol politik kerakyatan Prabowo. MBG menargetkan 82,9 juta penerima, termasuk siswa sekolah, ibu hamil, dan balita.

Fokus utamanya adalah peningkatan gizi generasi muda dan penurunan angka stunting. Namun, tantangan muncul pada sisi infrastruktur dapur dan logistik distribusi, terutama di daerah terpencil.

Baca: Intip "Rahasia" Jet China J-10C: Sehebat Apa Lawan Rafale di Angkasa?

Program besar lainnya adalah Sekolah Rakyat dan program tiga juta rumah. Pemerintah berencana meresmikan 165 Sekolah Rakyat Rintisan.

Adapun 165 Sekolah Rakyat Rintisan tersebut memanfaatkan gedung-gedung yang telah direvitalisasi. Sementara pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Rintisan akan dimulai Oktober ini di sekitar 108 titik lokasi. Targetnya, seluruh siswa dari sekolah rintisan sudah bisa menempati bangunan baru pada Juli 2026.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan tiga juta unit rumah selama periode 2025-2029 sebagai bagian dari program percepatan kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja nasional.

Program ini diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja sektor informal, dan ASN/TNI-Polri muda yang belum memiliki rumah.

Prabowo juga terus mereformasi BUMN, mulai dari  memangkas jumlah BUMN hingga mendirikan Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Di bidang ekonomi, Prabowo merilis sejumlah insentif untuk mendongrak daya beli dan pertumbuhan yang lesu. Paket stimulus ekonomi sudah dimulai sejak akhir 2024 hingga Oktober 2025.

Stimulus sangat beragam mulai dari subsidi listrik, bantuan sembako, Bantuan Subsidi Upah (BSU) pekerja, diskon transportasi, hingga magang.

Prabowo, dengan latar belakang militer, juga menaruh perhatian besar pada modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista).
Indonesia memperkuat armada udara dengan Rafale, menambah kapal selam Scorpène, dan mengembangkan drone serta sistem siber pertahanan.
Selain itu, Komponen Cadangan (Komcad) terus diperluas untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional.

Catatan setahun Prabowo juga diwarnai dengan banyaknya aksi demonstrasi. Berikut beberapa demo besar di era pemerintahan Prabowo:

1. Demo  buruh

Ribuan buruh se-Jabodetabek berkumpul di depan Istana Negara (Patung Kuda) pada 24 Oktober 2024, menuntut kenaikan upah.

2.  Demo Mahasiswa Tolak Kenaikan PPN 12% (27 Desember 2024)

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada 27 Desember 2024. Mereka menuntut ppemerintah membatalkan kenaikan PPN ke 12% yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025, karena dianggap membebani rakyat kecil dan UMKM.

3. Demo "Indonesia Gelap" (17-20 Februari 2025)
 BEM seluruh Indonesia menolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan serta menuntut efisiensi kabinet dan evaluasi program makan gratis.

4. Demo Ojol & Kurir Online (17 Februari 2025)

Ribuan driver menuntut THR sesuai UU Ketenagakerjaan kepada aplikator seperti Gojek dan Grab.

5.  Demo Truk Saat Mudik (21 Maret 2025)
 Pengusaha dan sopir truk menolak pembatasan angkutan barang saat Lebaran

6. Demo Ojol (Mei  dan Juli 2025 )

Pengemudi protes potongan aplikasi tinggi dan tarif rendah. Pengemudi juga menolak status buruh dan desak penerbitan Perppu ojol.

7. Demo mengenai tunjangan DPR  (25-31 Agustus 2025)

Massa tolak kenaikan tunjangan anggota DPR, aksi sempat ricuh bahkan sampai memicu penjarahan

Pemerintahan Prabowo menanggai sejumlah tuntutan demonstran dengan sejumlah kebijkan penting. Di antaranya adalah membatalkan kenaikan PPN dan hanya memberlakukan kenaikan untuk barang mewah, membatalkan kenaikan tunjangan DPR, serta memberikan stimulus termasuk untuk pengemudi ojek online. 

Presiden Prabowo meminta pimpinan DPR RI untuk mengundang langsung perwakilan dari kelompok-kelompok demonstran, termasuk mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), serikat buruh, dan koalisi masyarakat sipil, guna menggelar dialog tatap muka. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap gelombang unjuk rasa yang belakangan meningkat di berbagai kota.

Langkah ini ditindaklanjuti dengan menggelar dialog antara DPR dan perwakilan mahasiswa pada 3 September 2025.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(mfa/mfa) Next Article 3 Gunung Papua Masuk Jajaran Top 10 Gunung Tertinggi RI, Ini Faktanya!