Special Interview

Bos Bappenas Bicara Ekonomi RI 5% dan Kartu Sakti Jokowi

Profil - Iswari Anggit, CNBC Indonesia
11 April 2019 08:35
Bos Bappenas Bicara Ekonomi RI 5% dan Kartu Sakti Jokowi
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir dalam hitungan bulan, tepatnya Oktober 2019. Namun demikian, kerja-kerja pemerintahan terus berjalan.

Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas bahkan sedang menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024).

Eksklusif di program Closing Bell CNBC Indonesia TV, Rabu (10/4/2019), Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memberikan penjelasan perihal berbagai hal terkait perekonomian Indonesia.


Berikut adalah petikan wawancaranya.

Salah satu sorotan yang mengemuka belakangan adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bertahan di kisaran 5%. Apa yang sebenarnya terjadi?
Pertumbuhan ekonomi suatu negara, di mana telah memasuki era globalisasi, keterbukaan ekonomi adalah syarat utama, menjadikan pertumbuhan ekonomi tidak bisa terlepas dari kondisi ekonomi global.

Kalau kita lihat sumber pertumbuhan ekonomi, misalkan dari investasi dan ekspor, keduanya sangat bergantung pada kondisi perekonomian global. Ekspor bergantung dari permintaan negara-negara yang mengimpor produk kita misalkan.

Sedangkan investasi, sebagian bergantung dari arus investasi asing atau foreign direct investment (investasi asing langsung), yang masuk ke Indonesia. Karenanya pertumbuhan ekonomi kita tidak bisa lepas dari sisi global.

Bos Bappenas Bicara Ekonomi RI 5% dan Kartu Sakti Jokowi Foto: Presiden Indonesia Joko Widodo di JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (17/3). (CNBC Indonesia/Samuel Pablo)


Kedua, tentunya dari sisi Indonesia-nya. Ketika pemerintahan saat ini, tahun 2015 dimulai, kita berhadapan dengan kondisi di mana booming komoditas yang terjadi, terutama pada tahun 2010-2012 itu sudah berakhir, dan dampaknya merembet sampai tahun 2016.

Akibat dari berakhirnya era booming komoditas itu, maka pertumbuhan ekonomi kita terpengaruh cukup signifikan, khususnya untuk konsumsi rumah tangga dan juga investasi, ditambah ekspor. Karena tiga komponen inilah yang membentuk pertumbuhan ekonomi kita, maka wajar kalau pertumbuhan ekonomi kita kemudian mengalami tekanan.

Tetapi pemerintah kemudian mencoba meng-counter dengan kegiatan domestik, termasuk investasi pemerintah, dan juga upaya kita untuk terus menjaga FDI masuk ke Indonesia, maka paling tidak dalam periode 2016-2018 kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi stabil, pada kisaran di 5%- 5,1%.

Di sisi lain, kita masih punya pekerjaan rumah yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, yaitu melakukan transformasi ekonomi dari pertumbuhan yang berbasis sumber daya alam, menjadi pertumbuhan yang lebih berbasis pada penciptaan nilai tambah, dengan didukung penguatan sumber daya manusia. Jadi, itu penjelasan kenapa pertumbuhan ekonomi kita terpengaruh kondisi global dan juga kondisi domestik.



Ya untuk tahun 2019 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3%, tahun lalu kita tumbuh 5,17%. Dengan melihat pola pertumbuhan tahun lalu, dengan melihat peningkatan pada pertumbuhan investasi dan kemampuan kita menjaga konsumsi rumah tangga di atas 5%, tepatnya 5,05%, maka ini menjadi dasar kita untuk tetap menjaga target di 5,3%.

Harapannya adalah kita bisa meningkatkan pertumbuhan investasi, dan juga harus menjaga agar pertumbuhan ekspor, meskipun sedang tertekan, tidak tertekan lebih dalam, jadi harus bisa kita jaga keseimbangannya.


Dan satu lagi dengan upaya kita terus menjaga inflasi di tingkat yang rendah, seperti tahun lalu di angka 3,13%, maka kita harapkan kemampuan kita menjaga inflasi tadi bisa meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus menjaga agar pertumbuhan konsumsi masyarakat di atas 5%.

Jadi kombinasi, antara pertumbuhan konsumsi rumah tangga di atas 5% dan pertumbuhan investasi yang kita harapkan bisa melewati 7%, ini barangkali bisa menjadi jawaban kita menghadapi pesimisme yang saat ini sedang terjadi di level global, sebagai akibat kekhawatiran akan resesi Amerika, yang membuat IMF memangkas pertumbuhan di 0,2%.



Anda sempat menyinggung soal jumlah penduduk miskin di Indonesia yang lebih banyak ketimbang Australia. Kemudian jumlah pengangguran lebih banyak dari penduduk Singapura. Apa strategi menguranginya?
Kalau menurut saya justru kita sedang on the right track untuk bisa menurunkan keduanya (kemiskinan dan pengangguran). Keduanya terus dalam tren menurun. Untuk kemiskinan secara persentase sudah single digit, yaitu 9,6%, menurut Susenas September 2018 kemarin. Memang itu masih setara 26 juta jiwa.

Jadi kalau Anda bicara mengenai perbandingan dengan penduduk, seperti yang tadi saya jadikan contoh, itu karena memang size Indonesia yang begitu besar, penduduk kita 260 juta. Tetapi kemampuan kita untuk terus menurunkan kemiskinan itu, menjadi dasar kenapa kita selalu optimis membawa kemiskinan misalkan tahun 2019 ini mendekati atau di kisaran 9%.

Bos Bappenas Bicara Ekonomi RI 5% dan Kartu Sakti Jokowi Foto: Penduduk bantaran kali Ciliwung (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)


Dan ini juga tidak mudah, karena semakin rendah tingkat kemiskinan, justru semakin sulit upaya kita untuk mengirimkan tingkat kemiskinan itu sendiri. Jadi ini, tingkat penurunan kemiskinan, ketika kemiskinan sudah rendah, itu sulit. Kita juga berhasil turunkan gini ratio, kesenjangan sosial.

Selain itu indeks pembangunan manusia kita, yang ditunjukkan dengan kombinasi dari usia harapan hidup, lama sekolah, daya beli masyarakat, itu terus membaik ke angka 72. Artinya kalau human development indeks kita 72, itu sudah setara dengan high development indeks standar dari United Nations.

Jadi secara umum, kita sudah on the right track untuk memastikan pertumbuhan ekonomi antara 5% sampai 5,1% tersebut bisa dinikmati lebih baik oleh masyarakat Indonesia secara umum, khususnya kelompok 40% pendapatan terendah.



Seperti apa potret industri di Tanah Air saat ini?
Sebenarnya untuk komoditas memang yang menjadi sasaran kita adalah terciptanya nilai tambah, khususnya melalui hilirisasi, tidak hanya hilirisasi terkait tambang, khususnya nikel misalkan, tapi juga hilirisasi sawit. Hilirisasi sawit itu sudah berkembang terutama sejak pemerintah menerapkan bea keluar untuk CPO, sehingga sekarang sudah makin banyak pabrik yang mengolah sawit.

Tetapi di luar hilirisasi tersebut, yang harus kita dorong adalah industri yang tidak saja hilirisasi tetapi industri yang memanfaatkan input atau komoditas yang sudah ada di Indonesia. Contohnya saat ini Indonesia sudah cukup kuat di industri pengolahan makanan dan minuman, yang bahan bakunya sebagian berasal dari Indonesia, karena hasil pertanian yang dipakai memang berasal dari Indonesia.

Jadi di sini kita berupaya agar nilai tambah yang dihasilkan setinggi mungkin dihasilkan di Indonesia sendiri, jangan sampai Indonesia terjebak hanya menjadi pemasok atau supplier dari bahan baku atau bahan mentah, baik dari pertanian maupun pertambangan, kemudian nilai tambahnya dinikmati oleh negara lain. Ini yang kita lakukan sebagai upaya untuk pengalihan, dari penekanan terhadap sumber daya alam, menjadi industri pengolahan.

Bos Bappenas Bicara Ekonomi RI 5% dan Kartu Sakti Jokowi Foto: Pekerja mengangkut hasil panen kelapa Sawit di kebun Cimulang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/3). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)


Tetapi industri pengolahan tidak akan berjalan dengan baik, kalau kita tidak upgrade (meningkatkan) kualitas sumber daya manusianya, karena ke depan, industri pengolahan yang mau kita kembangkan pun tidak bisa industri pengolahan yang nilai tambahnya kecil atau outputnya tergolong sederhana.

Kita harus masuk pada industri pengolahan yang nilai tambahnya lebih tinggi, dan outputnya boleh dikatakan lebih rumit, atau lebih unik. Untuk menuju ke sana, mau tidak mau kita harus menyiapkan sumber daya manusianya.

Dan itu yang sudah kami tegaskan di dalam perencanaan untuk tahun 2020, yang sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2019 ini, dan juga untuk lima tahun ke depan, di mana upgrade dari kualitas SDM ini akan menjadi prioritas pembangunan, di samping kita terus menjaga konektivitas antar wilayah di Indonesia dengan pembangunan infrastruktur.



Bisa dijelaskan capaian SDG's di Indonesia?
Mungkin yang bisa kita ambil adalah SDG indeks tahun 2018, di mana dari 17 goals, lima goals di Indonesia mengalami kenaikan, artinya performance-nya lebih tinggi dari yang diharapkan, satu goal sayangnya memang mengalami penurunan, yaitu goal terkait life on line, dia bicara terkait kualitas lingkungan hidup, terutama terkait kehutanan, dan masalah kualitas lingkungan di daratan, sedangkan goals lainnya, berarti 11 goals lainnya, dalam kondisi sesuai ekspektasi.

Itu kondisi kita sekarang, dan ini baru tahun ke-4 dari penyelenggaraan SDG's, kita masih punya 11 tahun lagi, kita sudah siapkan roadmap-nya, dan juga yang mungkin perlu saya sampaikan adalah, SDG's tersebut sudah menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah kita, baik 2015-2019, dan akan berlanjut di 2020-2024, dan seterusnya sampai tahun 2030. Sehingga, ketika kita mengejar target SDG's, itu kita sedang mengejar target pembangunan kita sendiri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kapasitas sebagai capres memiliki sejumlah program berbasis kartu seperti kartu prakerja. Apakah anggarannya sudah tersedia?
Kartu-kartu itu sudah ada anggarannya. Kartu Kesejahteraan Sosial itu adalah kartunya dari Program Keluarga Harapan atau PKH. Program Keluarga Harapan sudah dianggarkan sejak lama. Kemarin diperbesar sehingga PKH itu mencapai 10 juta keluarga penerima, dan mereka sudah menerima sesuai porsinya, dihitung dengan baik oleh pemerintah.

Kemudian ada pengalihan beras sejahtera atau rastra, menjadi bantuan pangan nontunai. Bantuan pangan nontunai inilah yang menjadi dasar dari Kartu Sembako Murah. Karena bantuan pangan nontunai itu memberikan daya beli kepada keluarga penerima, yang jumlahnya sekitar 15,5 juta keluarga penerima.

Untuk bisa menerima konsumsi paling tidak beras dan protein, dalam hal ini telur. Tentunya nanti bisa diperluas, dan anggaran yang terkait itu bisa diperhitungkan. Tetapi ini juga sudah ada mata anggaran dasarnya.

Kalau Kartu Sehat dan Kartu Pintar juga sudah teralokasi, baik di anggaran Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Pendidikan.

Bos Bappenas Bicara Ekonomi RI 5% dan Kartu Sakti Jokowi Foto: Infografis/Pendidikan/Edward Ricardo


Nah, kemudian ada Kartu Indonesia Pintar untuk Kuliah, itu sebenarnya sudah ada anggaran untuk beasiswa Bidikmisi di Kemenristekdikti, yang nantinya kapasitasnya bisa ditingkatkan, sehingga bisa menjamin setiap anak Indonesia yang lulus SMA, dan bisa masuk perguruan tinggi, tidak boleh terganggu kuliahnya hanya karena dia tidak mampu.

Jadi tujuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu seperti itu, menjamin anak yang bisa masuk perguruan tinggi secara akademik, bisa masuk tanpa hambatan terkait uang sekolah dan biaya pendidikan lainnya.

Sedangkan Kartu Pra Kerja ini, nanti di dalam RPJMN lima tahun ke depan, kita akan fasilitasi dengan skema yang intinya untuk pengembangan skill, namanya adalah Skill Development Fund (SDF).

Jadi dana pengembangan keahlian atau keterampilan, di mana SDF ini tidak hanya bergantung dari APBN tapi juga akan ada partisipasi dunia usaha. Karena kalau bicara pasaran kerja, kita harus selalu mengajak dunia usaha, karena dunia usaha yang menjadi pihak merekrut para tenaga kerja tersebut.



Bisa dijelaskan ketahanan pangan Indonesia saat ini?
Salah satu indikator ketahanan pangan adalah pada harga. Kalau ketahanan pangan kita dalam kondisi yang tidak stabil, pasti terefleksi pada harga pangan yang relatif tinggi. Kenyataannya, kalau kita lihat inflasi tahun lalu, dan sampai Bulan Maret kemarin, inflasi kita relatif rendah.

Tahun lalu kita inflasi 3,13%, dan khusus inflasi terkait pangan atau inflasi harga pangan bergejolak, itu juga angka masih di bawah atau di dekat 4%, jadi tidak terlalu jauh dari tingkat inflasi keseluruhan. Artinya pengendalian harga pangan sudah terjamin dengan baik, dan harga itu seperti yang sudah Anda ketahui, bentukan dari pertemuan permintaan komoditasnya, dalam hal ini permintaan beras misalkan, dan pasokannya.

Nah pasokan inilah yang kemudian menjadi bukti bahwa kita masih mempunyai ketahanan pangan yang cukup kuat sehingga harga pangan masih bisa terjangkau masyarakat, dengan inflasi yang rendah.

Bos Bappenas Bicara Ekonomi RI 5% dan Kartu Sakti Jokowi Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Luthfi Rahman


Seperti apa capaian Kementerian PPN/Bappenas di 2018 dan konsep pembangunan SDM Indonesia ke depan?
Di 2018 kemarin, intinya kami memang fokus pada persiapan kerangka teknokratif, dari RPJMN 2020-2024, di mana aspek penting yang akan mewarnai RPJMN lima tahun ke depan.

Yang pertama kita akan memperkenalkan pembangunan rendah karbon, jadi bagaimana kita mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tanpa merusak lingkungan hidup kita sendiri.

Kemudian kedua, kita makin banyak masukkan target SDG dalam dokumen perencanaan tersebut, sehingga ke depan kita harapkan target tercapainya SDG 2030 dari Indonesia juga menjadi lebih cepat.

Dan yang ketiga, Bappenas selalu terlibat dalam upaya pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan perbaikan indeks pembangunan manusia (IPM).

Program-program yang diusulkan Bappenas, alhamdullilah sudah dikerjakan oleh mitra kami di berbagai kementerian/lembaga sehingga ujungnya di 2018 kita bisa melihat kemiskinan single digit, pengangguran mendekati 5%, IPM kita masuk kategori IPM tinggi, beserta tingkat ketimpangan yang saat ini trennya terus menurun. Ini hal yang tidak mudah.

Simak video terkait peran industri manufaktur bagi ekonomi RI di bawah ini.

[Gambas:Video CNBC]

(miq/prm)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading